Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.349
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) UIR LAW REVIEW Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting LEGAL BRIEF Indonesia Berdaya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Fundamental Justice Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Yuris: Journal of Court and Justice Equalegum International Law Journal Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Global Education Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Indonesian Journal of Law and Justice
Wahyu Prawesthi, Wahyu
Universitas Dr.Soetomo Surabaya
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Surabaya Wahjoeono, Dipo; Prawesthi, Wahyu
JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK Vol 2, No 02 (2015): JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK
Publisher : STMT Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the efforts made to reduce traffic density in Surabaya is by maximizing both mass and individual public transportation system using available modes such as city buses, paratransit minibuses, taxis and multipurpose transport vehicle. Therefore, it is interesting to assess human transport problems suing public transportation system in Surabaya from jurisdiction point of view in the form of library study involving legislation, references and legal documents related to the problems. In this situation, the enactment of Law No. 22 year 2009 indicates that the implementation of human transport with public vehicles including paratransit minibuses cannot be held by individual, yet, it should be conducted by organization with legal status such as Koperasi or firms.
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM DI SURABAYA Hariyono, Dipo Wahjoeono; Prawesthi, Wahyu
JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK Vol 2, No 2 (2015): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25292/j.mtl.v2i2.120

Abstract

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Surabaya adalah dengan memaksimalkan sistem angkutan  umum, baik angkutan masal maupun angkutan individual, dengan moda angkutan tersebut terdiri dari Bus Kota, Angkutan Kota (angkot), Taksi serta Angguna (Angkutan Serba Guna). Oleh karena itu, amat menarik untuk  mengkaji masalah angkutan orang dengan kendaraan umum di Kota Surabaya lewat kajian yuridis normatif, yakni kajian studi pustaka dengan bahan utama berupa peraturan perundang-undangan, referensi, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2009, maka, penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum, termasuk dalam hal ini adalah Angkot, tidak dapat lagi dilaksanakan pengusahaannya oleh perorangan, akan tetapi, harus dalam bentuk badan hukum seperti koperasi atau perseroan terbatas.
TINJAUAN YURIDIS KONSUMEN DENGAN MEMBELI PRODUK IPHONE EX-INTER TANPA JAMINAN KUALITAS DAN JAMINAN RESMI DI INDONESIA MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 Kibiantoro, Miraj; Prawesthi, Wahyu; Marwiyah, Siti; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i01.1495

Abstract

Kemajuan yang terjadi pada era modern saat ini membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, Terutama kemajuan pada bidang teknologi, Dimana kebutuhan masyarakat saat ini dalam melakukan aktivitasnya membutuhkan suatu teknologi yang dapat membantu dan menunjang kebutuhan maupun gaya hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup tersebut maka masyarakat dapat melakukan suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa, dimana transaksi jual beli itu timbul karena adanya suatu perikatan yang mendasari jual beli tersebut, dalam melakukan perikatan yang akan menimbulkan perjanjian antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan asas itikad baik, dimana pada transaksi di zaman modern saat ini asas itikad baik seringkali diabaikan oleh pihak pelaku usaha, seperti yang terjadi dalam kasus transaksi jual beli iphone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi yang menimbulkan kerugian pada konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut. Konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha berhak medapata perlindungan hukum atas hak-haknya sesuai yang terdapat dalam Undang-Unang Perlindungan Konsumen, maka dari itu upaya perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperlukan keberadaanya. Tujuan penulisan dalam Tesis ini teridiri dari tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum tehadap konsumen dalam transaksi jual beli iphone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Sulfiarini, Wiwin; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1502

Abstract

Tesis ini melakukan analisis hukum terhadap pembukaan rahasia bank dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menghadapi kompleksitas perkembangan ekonomi global, sektor perbankan menjadi pusat perhatian dalam upaya menjaga integritas keuangan dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk tindak pidana pencucian uang. Pembukaan rahasia bank, sebagai instrumen pencegahan, menjadi sorotan dalam kajian ini. Melalui analisis mendalam terhadap dasar hukum dan regulasi yang mengatur pembukaan rahasia bank, tesis ini menggali prosedur dan mekanisme praktik yang diterapkan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya ketentuan rahasia bank, kepentingan antara nasabah dan bank dapat terlindungi. Rahasia bank merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bank dengan menggunakan prinsip Know Your Customer (KYC) dan hal ini merupakan prinsip yang sangat mendukung dan hal terpenting bank dalam melakukan kegiatan usaha. Pada sisi lain, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tersangka dan terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang.
KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYIDIKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1509

Abstract

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions). Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana kedudukan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia? dan Bagaimana keadilan restoratif pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian Keadilan restoratif pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika bahwa penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan yaitu: tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika.
EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM POLRI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA Mansyuri, Zaqiya Alfi; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu; Marwiyah, Siti
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1510

Abstract

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.
PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH Ndraha, Abdian Berkat; Marwiyah, Siti; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas tentang penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Permasalahan yang dikaji adalah model penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat dan kekuatan hukum putusan lembaga adat terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian sengketa yang berkeadilan oleh Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan menggunakan Lembaga Adat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa hukum di masyarakat. Lembaga adat menawarkan solusi yang layak untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Lembaga adat merupakan komponen integral dari sistem hukum adat yang berfungsi sebagai lembaga organik. Putusan Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan memiliki bobot hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, karena setiap putusan yang dibuat oleh Lembaga Adat mengikat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Namun berdasarkan penalaran hukum, keputusan pengadilan memiliki bobot hukum yang lebih besar daripada keputusan pengadilan adat karena landasannya dalam hukum positif. Penguatan lembaga adat sangat penting agar mereka dapat secara efektif menangani sengketa di masyarakat adat. Penting juga bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dengan cermat keputusan lembaga adat dan memastikan penghormatan terhadap keputusan tersebut.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK: Studi Kasus Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son Ramba, Yunan Yunus; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi sanksi pidana dan upaya perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak didik, dengan studi kasus putusan nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa proses hukum dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak didik dalam perkara tersebut melalui tahap pelaporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengumpulan bukti, dakwaan, persidangan, putusan dan hukuman, serta upaya hukum. Upaya perlindungan terhadap anak korban meliputi penyediaan lingkungan aman, konseling, menjaga kerahasiaan, advokasi hak, layanan kesehatan, informasi, pendampingan pemeriksaan, pemenuhan hak sesuai UU perlindungan anak, pencegahan intimidasi, dukungan keluarga dan komunitas, serta kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak. Faktor penghambat penanganan perkara antara lain kesulitan anak mengungkapkan peristiwa, rasa takut dan malu korban, minimnya saksi, ancaman pelaku, ketidakpatuhan prosedur hukum, keterbatasan sumber daya dan keahlian, kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian merekomendasikan penindakan tegas pelaku sesuai KUHP, kerja sama penanganan anak korban, sosialisasi ke sekolah, penanganan kasus sesuai hukum, pendampingan korban saat pemeriksaan, pencatatan keterangan tersangka dan saksi sebagai bukti, peningkatan keamanan sekolah, serta perlindungan hukum bagi anak korban.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/2023/PT PAL Widodo, Dieno Hendro; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil Penelitian Pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PT Pal Terdakwa BAHARUDIN KASIM alias BAHA harus mempertanggungjawabkan atas perbuatanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
LEGAL PROTECTION OF FIDUCIARY HOLDERS BASED ON CONSTITUTIONAL COURT RULING NUMBER. 18/PUU-XVII/2019 Putra, Januanwar Reza Yudhitya; Subekti, Subekti; Prawesthi, Wahyu; Widodo, Ernu
EQUALEGUM International Law Journal Volume 2, Issue 1, 2024
Publisher : SYNTIFIC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61543/equ.v2i1.58

Abstract

Background. Legal certainty is significantly enhanced by fiduciary guarantees as a result, the research aimed (a) to develop knowledge of business law, especially banking law, especially regarding credit with Fiduciary Guarantees, (b) to contribute parties related to activities that often use contracts with fiduciary guarantees such as banking and society Research Method. The type of research used is a normative juridical approach to answer existing research problems, using legal principles, statutory regulatory materials, and theoretical frameworks. The analysis of library materials and secondary data to gain a comprehensive understanding of the subject matter. Findings. The results showed (a) the procedure of carrying out an object of fiduciary guarantee requires submitting an execution request to the District Court. This court functions as an intermediary, granting permission for execution to aggrieved creditors. If the agreement itself has the power of execution, then the fiduciary guarantee can be executed immediately (b) The recent Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019, states that every person has the right to recognition, guarantees, protection, fair legal certainty and equal treatment before the law. This law functions to enforce human rights contained in the 1945 Constitution, guaranteeing justice and protection all society. Conclusion. Constitutional Court decision No. 18/PUU-XVII/2019 raises various problems that are not in line with the provisions of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. Following this decision, banks as creditors no longer carry out executions unilaterally. If the debtor is in default and has created injustice and ambiguity for creditors by eliminating the authority.
Co-Authors Abidin, Bakti Abrahams, Deny Agus Wardhono Agustina Ekasari Amiq, Bahrul Amirullah, Trisakti Rizky Anriz, Revianto Ardan, Lukman Hakim Ardyan, Nafid Dwi Aribawa, Mohammad Yustino Aribawa, Muhammad Yustino Aries, Aries Astika, Mariana Ayuningtiyas, Fitri Bachrul Amiq Bahri, Muhammad Syamsul Begishev, Ildar Borman, M Syahrul Borman, M. Syahrul Borman, Syahrul Carlos, Christcarsel Brandlay Theolvano Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri Sukmana Diah Putri Meitasari Dian Ety Mayasari Diana Diana Dipo Wahjoeono, Dipo Dwi Azizah, Moza Aprilya Erlando, Angga Riki Argo Ernu Widodo, Ernu Fachria Febriyanto, Mohammad Dwi Fritz Edward Siregar gandis, ajeng Gautama, Elly Christanty Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hardianto, Yoyok Hariyono, Dipo Wahjoeono Hartoyo Hidayat, Toriqul K.Mahalieng, Abdul Kadek Kamal, Galang Mustofa Khoidin Kibiantoro, Miraj Laksono, Dedi Dwi M. Khoidin, M. Mansyuri, Zaqiya Alfi Mariyah, Nofi Muhammad Erfan, Muhammad Mulyosudarmo, Suviana Suwoto Ndraha, Abdian Berkat P, Siti Marwiyah Paramitha, Vallencia Nandya Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel Perdana, Dary Iqbal Putra Praditya, Zonehara Bima Pramananda, Aditya Riza Putra, Januanwar Reza Yudhitya Ramadhanty, Venta Ananda Ramba, Yunan Yunus Rohman, Ainur Rosiyanda Putra, Helvin Sasongko, Roby Shalasa, Idham Malik Sidarta, Dudik Djaja Sitepu, Anak Agung Gede Wibowo Siti Marwiyah SRI ASTUTIK Subekti Subekti Subekti Sukma Riyanti Ningsih, Hana Cindar Sulfiarini, Wiwin Suryani, Larastati Putri Suyono, Yoyok Ucuk Syahmi, Taffy Faiq Tejakusuma, Jonathan Tober, Daud Tri Wahyudi Tri Waluyo Utami, Rahayu Sri Utomo, Yusa Shabri Wahono, Eddy Wahyudin, Hari Wardantik, Yuli Endah Wibowo, Marji Wicaksana, Agus Arief Widodo, Dieno Hendro Winarno, Hadi Zulfikar, Achmad Setio