Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Semarang Law Review Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research Global Education Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Law and Economics Ipso Jure
Handayati, Nur
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analysis Analysis of Judge's Ruling No. 58/Pid.B/2022/Pn.Kaltara Regarding the Criminal Act of Empliance in Office Hidayat, Syarif; Handayati, Nur
THE SPIRIT OF SOCIETY JOURNAL : International Journal of Society Development and Engagement Vol 8 No 1: September 2024
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/scj.v8i1.2908

Abstract

The criminal act of embezzlement in office, known as embezzlement with aggravation, is regulated in Article 374 of the Criminal Code. Article 374 of the Criminal Code states broadly the definition of the criminal act of embezzlement in office, however the criminal act of embezzlement in office itself consists of subjective elements in the form of intentional elements and unlawful elements as well as objective elements in Article 374 of the Criminal Code in the form of acts of possession, elements of objects. crime (an object), partly or wholly belonging to another person and where the object is in his control not because of the crime. The aim of the author in conducting a study in this research is to find out the Public Prosecutor's Indictment regarding the criminal act of embezzlement in office and to find out the Legal Considerations by the Panel of Judges in Imposing Sentences as in one of the criminal cases of embezzlement in office which is in the Decision. The problem approach in this research uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach through library research by reading, quoting and analyzing legal theories and statutory regulations related to the problems in the research. The research results include: (1). The judge's decision in case No. 58/Pid.B/2022/PN Kaltara has fulfilled the elements of the crime of embezzlement in office as regulated in Article 374 of the Criminal Code. The perpetrator, who was an employee of PT Manasseh Abadi Sentosa, was proven to have embezzled company funds for personal gain, which caused financial losses for the company. (2). The findings of this research emphasize the importance of strict internal supervision and periodic audits in preventing criminal acts of embezzlement in office. In addition, there is a need to increase employees' understanding of ethics and law at work through regular training.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS GARANSI PRODUK ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG Triyono, Sulasa Agus; Borman, M. Syahrul; Sidarta, Dudik Djaja; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i01.1490

Abstract

Konsumen adalah suatu individu juga bisa diartikan suatu rumah tangga bertujuan untuk membeli dan memeroleh suatu barang atau jasa yang dikonsumsi secara prbadi. Tidak hanya diartikan oleh beberapa ahli pengertian konsumen juga diartikan oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana dalam UUPK diberikan arti secara luas daripada pengertian sebelumnya. Kartu jaminan atau garansi pada produk elektronik diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, yang menyatakan bahwa setiap produk elektronika yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual). Namun, terkadang terdapat penjual atau pelaku usaha yang tidak memberikan kartu garansi kepada konsumen. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dengan pemanfaatan berkelanjutan wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, serta memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.
PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM CYBERCRIME Arifin, Syamsul; Borman, M. Syahrul; Sidarta, Dudik Djaja; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1505

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan regulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dalam menangani cyber crime, menganalisa dan menggambarkan kebijakan regulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi dalam menangani kasus cyber crime di masa yang akan datang, mengetahui dan meneliti apa saja kasus cyber crime yang pernah terjadi di Indonesia yang memiliki dan yang tidak memiliki ketentuan hukumnya, serta dapat mengetahui efektivitas peran virtual police dalam menangani tindakan masyarakat yang berpotensi melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif karena fokus kajian berdasarkan pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan pengadilan dengan menggunakan bahan penelitian yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum dalam penanggulangan cyber crime di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi penegakan hukum terhadap cyber crimes meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, dan faktor masyarakat. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan dalam dunia maya harus terus diharmonisasikan seiring maraknya kejahatan di dunia cyber yang semakin canggih. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk mencapai tujuan selain upaya dari kepolisian dalam menanggulangi cyber crime.
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT) SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Nurzanah, Ita; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i04.1716

Abstract

Pelayanan kesehatan adalah upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta mencegah dan mengobati penyakit. Berdasarkan undang-undang dasar negara, seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Meninjau dan memahami pentingnya informed consent untuk prosedur medis serta mengkaji dan memahami informed consent sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh undang-undang, Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan pedoman dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Kami juga berharap melalui penelitian ini dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, tenaga hukum, dan khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan kesehatan lingkungan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Parengkuan, Estherlina Florence; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di berbagai negara. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan secara umum. Namun, seiring perkembangan teknologi, modus penipuan juga berkembang melalui media elektronik dan internet, sehingga diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara; dan (2) Menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penindakan tindak pidana penipuan di Polda Sulut dilakukan melalui upaya penegakan hukum pidana, baik secara penal dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maupun non-penal melalui tindakan pencegahan. Selain itu, diperlukan juga kerja sama dengan berbagai pihak dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah tindak pidana penipuan.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK: Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2023/PN. Ktg Manampiring, Herdi Yerison; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana; 2) Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan No. 246/Pid.Sus/2023/PN. Ktg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perbuatan pencabulan terhadap anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Pasal 290-296 KUHP, Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 76E dan 82 UU No. 35 Tahun 2014, serta Pasal 82 dan 82A Perpu No. 1 Tahun 2016; 2) Penerapan hukum pada putusan No. 246/Pid.Sus/2023/PN.Ktg sudah tepat, dimana terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, sesuai dengan dakwaan Jaksa dan didasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi juga dipandang sudah tepat berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Tambahani, Hance Brian; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan serius yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Penganiayaan termasuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, jumlah kasus penganiayaan cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polda Sulut dilakukan melalui tiga cara yaitu upaya pre-emtif berupa himbauan dan ajakan, upaya preventif melalui pembinaan dan pencegahan, serta upaya represif dengan pemberian sanksi. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polda Sulut antara lain faktor usia, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, ekonomi, kurangnya pemahaman agama dan budaya, konsumsi alkohol, rendahnya kesadaran hukum, serta faktor kepribadian. Diharapkan Polda Sulut dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana penganiayaan, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan setiap kejadian penganiayaan kepada aparat kepolisian.
KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Simbala, Jaya; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i04.1749

Abstract

Dalam perkara pidana, hukuman merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dengan hukuman apapun. Namun, hal ini menimbulkan masalah ketika perbedaan tersebut tidak beralasan. Penulis menemukan bahwa pidana pencurian berbeda-beda sesuai dengan bobot putusan hakim: (1) Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara pencurian, hakim kurang memperhatikan faktor pidana yang membebani kedua putusan tersebut. dalam masyarakat dan tidak mempercayai tujuan hukuman yang diarahkan pada narapidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku, dan mereka masih memiliki pemikiran positif atau legislatif yang kuat, yaitu penggunaan teori pencegahan khusus dan penerapan sistem residivisme. (2) Dari sudut pandang hakim dan penyidik, perbedaan antara putusan hakim dalam perkara pencurian dengan bobot kedua putusan tersebut tidak dapat dihilangkan, paling tidak diminimalkan dengan mempertimbangkan petunjuk yang terkait. pada dasarnya untuk kasus pencurian. perbuatan lahiriah dan hal-hal yang bersifat subyektif, seperti motivasi dan kesengajaan, juga memperhatikan akibat perbuatan, berat ringannya kejahatan, cara dilakukannya, sikap mental (rasa bersalah) dan pentingnya karakter. kejahatan Hakim hendaknya tidak hanya mengacu pada aspek formal saja.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA WARINGIN BARAT, KALIMANTAN TENGAH Ramadhan, Muhammad Zulkifly; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i04.1750

Abstract

Pembakaran lahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Studi ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam kajian ini, dibahas pula peran kepolisian dalam penegakan hukum, tantangan yang dihadapi dalam proses pembuktian, serta penerapan sanksi pidana terhadap individu dan korporasi yang terlibat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan efektivitas penegakan hukum terhadap pembakaran lahan di wilayah Kalimantan Tengah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Simangunsong, Ronald; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1751

Abstract

This study aims to analyze the form of legal protection for victims of body shaming crimes on social media in the perspective of victimology and the urgency of legal protection. The research method used is normative juridical. The results show that legal protection for victims of body shaming crimes in social media can be seen from the provisions in Law No. 13 of 2006, LPSK Regulation Number 6 of 2010, and article 27 paragraph 3 of the ITE Law. However, the current regulations are considered ineffective to overcome the problem of body shaming on social media. The majority of respondents expressed dissatisfaction with the imposition of criminal penalties alone and advocated for social sanctions as well. In addition, the complexity of the legal process is considered to be one of the factors for victims' reluctance to report. The urgency of providing legal protection for victims of body shaming crimes on social media is very high, given the significant psychological impact on victims. In addition, there are still many perpetrators who do not realize the consequences of body shaming. The government has implemented legal protection measures for victims as a form of commitment to protect the community, which can be in the form of compensation, restitution, and other forms of compensation.
Co-Authors Amirullah, Trisakti Rizky Barail, Deiser Borman, M. Syahrul Borman, M.Syahrul Borman, Syahrul M. Cahyaningsurya, Nabila Sahara Cornelis, Vieta Imelda Dianto, Rakhmad Wiwit Ebu, Cyrilus Paulinus Ernu Widodo, Ernu Fernanda Tasya, Raden Roro Gilang Ramadhan Hartoyo Hartoyo Kurniawan, Ertanto Laksono, Dedi Dwi Lazuardi, Hendra Manampiring, Herdi Yerison Mariyah, Nofi Masidi, Masidi Nasoetion, Deddi Wrdana Nata, Pandu Dewa Natahamidjaja, Freya Nirmala Nurzanah, Ita Parengkuan, Estherlina Florence Perdana, Dary Iqbal Putra Putri, Yolanda Rachmad, Firdaus Nur Ramadhan, Muhammad Zulkifly Ramadhanty, Venta Ananda Regoh, Melisa Jeanet Rendy Tuejeh Rizqulloh, Ramadhandy Daffa Rosiyanda Putra, Helvin Ruslan, Herlina Sasuang, Rio Heronimus Kaluara Sem Marthin Sidarta, Dudik Djaja Sidharta, Dudik Djaja Simangunsong, Ronald Simbala, Jaya Siti Marwiyah Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Subekti Subekti . Subekti Subekti Sudrajat, Aang Susanto, Wahyu Su’udi, Su’udi Syamsul Arifin Syarif Hidayat Tambahani, Hance Brian Tejakusuma, Jonathan Triyono, Sulasa Agus Wahana, Angga Sukma Wahyu Prawesthi, Wahyu Walujo, Christianto Rici Winarsih, Fitriyah Windu Arista, Panji Yunianto, Wahyu Agus Zamroh, Alifatul Renawati Zuhandika, Devi Andre