<![CDATA[The application of good governance principles is a crucial foundation for regional bureaucratic reform, but in reality, it is often hampered by resource capacity and organizational culture. This study aims to analyze the implementation of good governance in the Secretariat Section of the Regional Archives and Library Service of Sikka Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were extracted using in-depth interviews, observation, and documentation studies, then analyzed through reduction, presentation, and verification. The research findings indicate that the application of good governance principles has been implemented but is not yet optimal. The principles of transparency and accountability were identified as being well-functioning internally, but information disclosure to the public is still very limited. Similarly, participation is still dominated by internal parties without significant involvement from the external community. The main obstacles were found in the aspects of professionalism and effectiveness due to the lack of competency of the apparatus and the low adoption of information technology in the still manual archiving system. The main conclusion emphasizes that optimization of secretariat governance is urgently carried out through expanding access to public transparency, implementing performance-based accountability, involving external participation, and modernizing the digital-based administration system to achieve excellent public service. ABSTRAK Penerapan prinsip good governance menjadi fondasi krusial dalam reformasi birokrasi daerah, namun realitasnya sering terkendala oleh kapasitas sumber daya dan budaya organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tata kelola pemerintahan yang baik pada Bagian Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data digali menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance telah dilaksanakan namun belum optimal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas teridentifikasi sudah berjalan baik secara prosedural internal, namun keterbukaan informasi bagi publik masih sangat terbatas. Demikian pula, partisipasi masih didominasi pihak internal tanpa pelibatan signifikan dari masyarakat luar. Hambatan utama ditemukan pada aspek profesionalisme dan efektivitas akibat minimnya kompetensi aparatur serta rendahnya adopsi teknologi informasi dalam sistem kearsipan yang masih manual. Simpulan utama menegaskan bahwa optimalisasi tata kelola sekretariat mendesak dilakukan melalui perluasan akses transparansi publik, penerapan akuntabilitas berbasis kinerja, pelibatan partisipasi eksternal, serta modernisasi sistem administrasi berbasis digital guna mewujudkan pelayanan publik yang prima. ]]>
