Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fenomena
Steelyana Indriasari
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAIDI ERA PANDEMI COVID-19 BAGI MASYARAKATDESA SUMBER BARU KECAMATAN ANGSANAKABUPATEN TANAH BUMBU Martina Nur Anisa; Catur Suwastanto; Steelyana Indriasari
Fenomena Vol. 3 No. 01 (2023): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/9nmapd90

Abstract

Pemerintah menyelenggarakan beberapa program yang menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satu program sosial yang dilaksanakan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan Berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling sebagai dasar metode pengambilan sampling. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan Trianggulasi sumber untuk mengetahui keabsahan dari data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi tolak ukur proses implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur Organisasi. Komunikasi telah terjalin baik melalui aplikasi whatsApp selain itu pemerintah juga mengeluarkan aplikasi SIKSNG. Komunikasi juga menghadapi kendala dalam proses penyaluran sehingga bantuan tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Sumber Daya yang ada sudah memiliki kompetensi dasar yang memadai yaitu pengetahuan umum dan kemampuan mengoperasikan komputer berupa Microsoft Office Word, dan Excel. Dalam proses penyalurannya masih terdapat kendala yaitu dalam hal sarana prasarana seperti mesin EDC yang belum memadahi serta petugas yang terlibat belum dapat mengoprasikan aplikasi SIKS-NG dengan baik. Disposisi bagi pelaksana program telah dijalankan dengan sifat ramah tamah dan jujur. Serta struktur birokrasi yang ada ikut terlibat dan berperan aktif dalam proses penyaluran program BPNT. Para birokrat melaksanakan proses penyaluran BPNT dengan berpedoman pada SOP dan melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing. Peneliti menyimpulkan bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam implementasi ini. Oleh karena itu peneliti memberi saran untuk melakukan pengadaan mesin EDC, melakukan pendampingan bagi para petugas yang terlibat dalam mengunakan aplikasi SIKS-NG serta solusi untuk mengatasi permasalahan bantuan yang tidak tepat sasaran.
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KLATEN Santika Febriana; Steelyana Indriasari
Fenomena Vol. 4 No. 01 (2024): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/33cxma76

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, khususnya hak pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, data yang digunakan diperoleh melalui studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari media internet. Hasil penelitian berdasarkan teori implementasi yang disampaikan oleh Edward III dengan 4 indikator yaitu komunikasi dimana pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah meluncukan aplikasi berbasis website yaitu Askidifa untuk mempermudah pendataan difabel, kemudian pada indikator sumber daya ditemukan terdapat 11.731 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten, 14 SLB, dan 95 sekolah inklusi serta dana yang dikeluarkan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial tahun 2023 membutuhkan anggaran sejumlah Rp 212.770.000, selanjutnya pada indikator disposisi ditemukan bahwa Dinas Pendidikan di Kabupaten Klaten memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat B yang menunjukkan bahwa kinerja Disdik sudah cukup baik, pada indikator terakhir yaitu struktur birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terstruktur juga telah mengeluarkan beberapa SOP. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan yang harus segera diatasi, permasalahan tersebut seperti kurangnya fasilitas dan tenaga pendidik.
Penerapan Pendaftaran Online Dengan Aplikasi Mobile JKN Untuk Pasien Rawat Jalan di PMI Kabupaten Klaten Amin Fahmi Bahtiar; Steelyana Indriasari; Heru Maryanto
Fenomena Vol. 5 No. 02 (2025): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/bjghad55

Abstract

Perkembangan teknologi berjalan secara cepat seiring dengan perkembangan zaman yang modernseperti saat ini. Salah satunya pada bidang kesehatan. Rumah sakit yang ada di Indonesia sebagiansudah menggunakan teknologi sebagai sistem untuk melakukan pekerjaan disetiap bagian, khususnyabagian pendaftaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapam pendaftaran online yangberada di Klinik Pratama PMI Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatifdengan metode wawancara, sehingga mendapatkan kepercayaan data yang lebih akurat. Hasil daripenelitan ini adalah Klinik Pratama PMI Kab. Klaten melakukan pendaftaran online dengan aplikasiMobile JKN. Pendaftaran online hanya dilakukan bagi pasien rawat jalan saja. Dalam penerapannya,pasien Klinik Pratama PMI Kabupaten Klaten sudah banyak yang beralih ke pendaftaran online.Dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN, pastinya terdapat kendala yang dihadapi, seperti petugasyang masih bingung dengan sistem pengoperasian aplikasinya, jaringan internet yang tidak stabil, danpasien yang tidak paham dengan alur pendaftaran online. Sehingga Klinik Pratama PMI Kab. Klatenmelakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL Imania Nurjanah; Steelyana Indriasari; Meisayu Lisa Hertina
Fenomena Vol. 4 No. 02 (2024): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/c02pw428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pada tahap persiapan, penyaluran, dan implementasi. Adapun teori yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan program adalah Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan (literature research) dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dokumen terkait, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat masalah terhadap pelaksanaan pada tahap persiapan yaitu, mengenai pendataan masyarakat penerima BPNT yang dinilai tidak akurat dan kurang up to date. Namun, secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan program BPNT di Kabupaten Gunungkidul sudah dapat terimplementasi dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Program BPNT dapat dilihat dari implementasi kebijakan dalam aspek komunikasi yang dilakukan dengan cara menyalurkan informasi tentang isi program BPNT melalui sosialisasi secara konsisten, aspek sumber daya melibatkan kerjasama seluruh pihak terkait dalam upaya pengimplementasian kebijakan, aspek disposisi dibuktikan dengan sikap implementor yang responsif, jujur, dan bertanggungjawab terhadap komitmen, aspek struktur birokrasi yang memadai dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama antara pihak terkait dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab birokrasi. Keempat aspek tersebut harus selalu dilakukan penyempurnaan oleh pihak-pihak terkait agar kebijakan program dapat terimplementasi dengan baik dan tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN KLATEN Ganes Wardani; Steelyana Indriasari
Fenomena Vol. 4 No. 01 (2024): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/w7658632

Abstract

Penelitian ini berisi tentang implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting di Kabupaten Klaten. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur atau bahan bacaan yang sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn dengan 6 variavel yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki kebijakan yang terstruktur dengan standar jelas dan sasaran yang ditetapkan. Komunikasi dilakukan melalui program Bina Keluarga Balita dan acara rembuk stunting, serta melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sumber daya yang termanfaatkan dengan baik menjadi kunci keberhasilan, sementara faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memainkan peran penting. Pihak pelaksana menunjukkan komitmen kuat, terlibat aktif dalam program, dan berkomunikasi dengan baik. Sikap mereka mempengaruhi keberhasilan program dan interaksi dengan masyarakat. Kesimpulannya, implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Klaten menunjukkan berbagai upaya yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, namun perlu peningkatan dalam beberapa aspek.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLATEN Intan Istikhomah; Steelyana Indriasari
Fenomena Vol. 4 No. 01 (2024): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/1zyvd879

Abstract

Pemerintah telah melakukan inovasi baru di bidang administrasi kependudukan melalui kebijakan identitas kependudukan digital sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022. Kebijakan identitas kependudukan digital ditetapkan oleh otoritas publik sebagai jenis penggunaan data dan inovasi korespondensi dan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi hambatan blangko KTP-el. Artikel ini mengkaji kesiapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Klaten dalam implementasi identitas kependudukan digital. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode kualitatif, dan sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Menggunakan teori George C. Edward III dengan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Hasilnya Implementasi kebijakan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah dilaksanakan sesuai dengan arahan. Komunikasi dilakukan dengan cara sosialisasi sekaligus melakukan aktivasi, serta selalu update melalui media sosial, aktivasi Identitas Kependudukan Digital tidak harus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetapi dapat di kecamatan, MPP, atau pada saat car free day. Sumber daya yang memadai dan berkompeten dan paham terkait IKD serta sarana dan prasarana. Disposisi ditemukan bahwa operator IKD telah menguasai dan dapat menjelaskan secara jelas terkait IKD. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan IKD ini dilakukan secara berjenjang. Di dalam implementasi kebijakan terdapat kendala yang ditemukan seperti ketidakselarasan kebijakan, dimana Disdukcapil terus mengimplementasikan IKD, akan tetapi perbankan masih belum menerima identitas digital. Kesadaran masyarakat juga masih kurang terhadap IKD.
EFEKTIVITAS SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DALAM PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DI DPMPTSP KABUPATEN KLATEN Lidya Palupi; Catur Suwastanto; Steelyana Indriasari
Fenomena Vol. 5 No. 01 (2025): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/awe5v112

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) telah mengalami berbagai tahap pengembangan, dan hingga saat ini perizinan telah diterbitkan dengan menggunakan sistem berbasis risiko. OSS-RBA) atau OSS Berbasis Risiko diluncurkan pada 9 Agustus 2021 yang merupakan pembaruan dari sistem OSS versi 1.1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana OSS-RBA dalam pengurusan perizinan berusaha di dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Menggunakan teknik  snowball sebagai dasar metode pengambilan sampling. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan Trianggulasi sumber untuk mengetahui keabsahan dari data yang ada.                                                                  Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Klaten telah memberikan berbagai manfaat yang signifikan, antara lain adalah pengurangan waktu proses perizinan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kepuasan pelanggan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah teknis dalam penggunaan sistem, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa pada variabel keberhasilan program, sistem OSS-RBA berhasil karena perencanaan matang, memudahkan pengurusan perizinan, dan memungkinkan pelaku usaha mengurus perizinan mandiri. Sistem pengawasan yang baik menegaskan kesuksesannya. Varaibel kepuasan pada sistem OSS-RBA terlihat dari cepatnya akses, kualitas sinyal yang baik, informasi yang akurat, dan layanan lengkap dengan fitur bantuan. Variabel input dan output menunjukkan efektivitas dan efisiensi sistem OSS-RBA, ditandai dengan ketepatan pelaksanaan, keakuratan data, dan kemudahan mendapatkan izin usaha. Kata Kunci : OSS-RBA, Efektivitas.
Co-Authors Amin Fahmi Bahtiar Catur Suwastanto Ganes Wardani Heru Maryanto Imania Nurjanah Intan Istikhomah Lidya Palupi Martina Nur Anisa Meisayu Lisa Hertina Santika Febriana