p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fenomena
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Fenomena

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL Imania Nurjanah; Steelyana Indriasari; Meisayu Lisa Hertina
Fenomena Vol. 4 No. 02 (2024): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/c02pw428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pada tahap persiapan, penyaluran, dan implementasi. Adapun teori yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan program adalah Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan (literature research) dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dokumen terkait, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat masalah terhadap pelaksanaan pada tahap persiapan yaitu, mengenai pendataan masyarakat penerima BPNT yang dinilai tidak akurat dan kurang up to date. Namun, secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan program BPNT di Kabupaten Gunungkidul sudah dapat terimplementasi dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Program BPNT dapat dilihat dari implementasi kebijakan dalam aspek komunikasi yang dilakukan dengan cara menyalurkan informasi tentang isi program BPNT melalui sosialisasi secara konsisten, aspek sumber daya melibatkan kerjasama seluruh pihak terkait dalam upaya pengimplementasian kebijakan, aspek disposisi dibuktikan dengan sikap implementor yang responsif, jujur, dan bertanggungjawab terhadap komitmen, aspek struktur birokrasi yang memadai dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama antara pihak terkait dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab birokrasi. Keempat aspek tersebut harus selalu dilakukan penyempurnaan oleh pihak-pihak terkait agar kebijakan program dapat terimplementasi dengan baik dan tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
EVALUASI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI SAKURA DI DUKCAPIL KABUPATEN KLATEN Intan Widya Cahyani; Meisayu Lisa Hertina; Agus Hardaya
Fenomena Vol. 5 No. 01 (2025): Jurnal Fenomena
Publisher : LPPM STIA Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14420/51fnrx74

Abstract

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan administrasi kependudukan yang transparan, cepat, dan efisien, namun tantangan seperti birokrasi lambat dan keterbatasan infrastruktur masih terjadi. Aplikasi SAKURA, inovasi berbasis teknologi informasi di Kabupaten Klaten, dirancang untuk meningkatkan layanan administrasi dengan mempermudah pengurusan dokumen secara daring dan mengurangi interaksi fisik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas aplikasi SAKURA, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode kualitatif digunakan dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan penelitian adalah pihak terkait dari PDIP Dukcapil Kabupaten Klaten. Hasil menunjukkan bahwa Penerapan aplikasi SAKURA di Dukcapil Kabupaten Klaten berhasil meningkatkan pelayanan publik melalui aspek teknologi, organisasi, dan lingkungan. Teknologi yang tersedia mendukung pengurusan dokumen daring, meski beberapa layanan masih memerlukan proses fisik. Kebijakan dan pelatihan organisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun perlu pengembangan cakupan layanan dan pemerataan kualitas pelatihan. Infrastruktur, akses internet, dan literasi digital masyarakat mendukung implementasi aplikasi ini, meskipun tantangan akses di wilayah terpencil masih ada. Aplikasi SAKURA menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, dengan saran perbaikan mencakup integrasi layanan fisik, peningkatan pelatihan, dan penguatan infrastruktur.