Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tafhim Al-'Ilmi : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam HUDAN LINNAAS: JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA Bayan lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam Bayan lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam Hudan Linnaas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Bhakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Nazlah Hidayati
Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM POSITIF BANGSA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI Nazlah Hidayati; Bagus Amirullah
Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2021): Jurnal Hudan Linnaas Vol. 2 No. 1, 2021
Publisher : Al-Amien Prenduan for Islamic Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.275 KB) | DOI: 10.28944/hudanlinnaas.v2i1.421

Abstract

Secara psikologis, hukum Islam hanya berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh adat. Kondisi ini diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda (RR), yaitu Wet op de Staatsinrichting Van Netherlands Indie (IS). Oleh karena itu, tahun 1929 melalui Is yang diundangkan dalam stbl no. 212 hukum Islam dicabut dalam tata hukum Hindia Belanda, karena Belanda ingin menguatkan kekuasannya di Nusantara ini serta ingin menjauhkan pengaruh Islam dengan cara menghapuskan hukum Islam. Faktor  sosial  budaya  juga  mempunyai  pengaruh  penting dalam  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia,  dalam kenyataannya  telah mewarnai  produk-produk  pemikiran  hukum Islam,  baik  yang  berbentuk  kitab  fikih,  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan, maupun  fatwa-fatrwa  ulama. Hukum  Islam  dalam kenyataan  yang  sebenarnya  adalah  produk  pemikiran  hukum Islam  yang  merupakan  hasil  interaksi  antara  ulama  sebagai pemikir  dengan  lingkungan  sosialnya.  Meskipun  al-Qur’an  dan as-Sunnah  mempunyai  aturan  yang  bersifat  hukum,  tetapi jumlahnya  sangat  sedikit  di  banding  dengan  jumlah  persoalan hidup  yang  memerlukan  ketentuan  hukum,  terutama  dalam bidang  muamalah  yang  belakangan  ini  jumlahnya  meningkat pesat. Status hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis formal masih lemah karena hanya Instruksi Presiden dan pemberlakuannya hanya bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif.
KESELARASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM POSITIF DENGAN BUDAYA DI INDONESIA Bagus Amirullah; Nazlah Hidayati
Bayan lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Dakwah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.394 KB) | DOI: 10.28944/bayan lin-nass.v1i1.422

Abstract

Unifikasi hukum dalam konsep pembangunan hukum nasional diarahkan pada unifikasi seluruh bidang hukum dalam satu kesatuan. Bangsa Indonesia akan menyatu dalam bidang-bidang hukum yang sama yang bidang-bidang hukum yang bersifat netral. Sebaliknya, bangsa Indonesia akan berbeda dalam bagian-bagian hukum yang tidak sama yang sama sekali tidak mungkin disatukan, yaitu bagian-bagian hukum yang sesuai dengan keyakinan agama, dan pelaksanaannya dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Secara garis besar, pengaturan kegiatan di perdata Islam yang meliputi; perkawinan, perceraian, waris dan wakaf dalam bentuk Instruksi Presiden yang telah dilembagakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam, tidaklah bertentangan bahkan selaras dengan wawasan nusantara, meskipun masih perlu penyempurnaan untuk memenuhi aspirasi umat Muslim Indonesia secara keseluruhan.
Peran Cyber Counseling dalam Mengatasi Problematika Siswa di Masa Pandemi (Studi Kasus di SMPN 1 Sumenep) Fitri Ari Novi Jayanti; Nazlah Hidayati
Tafhim Al-'Ilmi Vol. 13 No. 2 (2022): 04 Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Aqidah Usymuni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37459/tafhim.v13i2.5474

Abstract

Abstract Guidance and counseling as a means for students to get help in overcoming problems that cannot be resolved are some of the important elements for education so that teaching and learning activities run well. E-counseling or online counseling is the best solution in overcoming problems experienced by students during a pandemic like this time. The purpose of this research is to know the various kinds of problems faced by students during the pandemic, to know the role and strategies of cyber counseling in overcoming these problems, and to determine the supporting and inhibiting factors in the application of cyber counseling at SMP Negeri 1 Sumenep. This research was conducted at SMP Negeri 1 Sumenep, Madura. The type used is qualitative research with a non-participant case study approach. Data collection using in-depth interview method through online media. The results of this study indicate that the role of cyber counseling during this pandemic is very much needed to help students reduce the burden and overcome the problems they face, especially those that disturb them so that they do not focus on the learning process. Key Words: Cyber counseling, Counseling during the Pandemic, Student Problems during the Pandemic.
KESELARASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM POSITIF DENGAN BUDAYA DI INDONESIA Bagus Amirullah; Nazlah Hidayati
Bayan lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Dakwah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/bayan lin-nass.v1i1.422

Abstract

Unifikasi hukum dalam konsep pembangunan hukum nasional diarahkan pada unifikasi seluruh bidang hukum dalam satu kesatuan. Bangsa Indonesia akan menyatu dalam bidang-bidang hukum yang sama yang bidang-bidang hukum yang bersifat netral. Sebaliknya, bangsa Indonesia akan berbeda dalam bagian-bagian hukum yang tidak sama yang sama sekali tidak mungkin disatukan, yaitu bagian-bagian hukum yang sesuai dengan keyakinan agama, dan pelaksanaannya dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Secara garis besar, pengaturan kegiatan di perdata Islam yang meliputi; perkawinan, perceraian, waris dan wakaf dalam bentuk Instruksi Presiden yang telah dilembagakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam, tidaklah bertentangan bahkan selaras dengan wawasan nusantara, meskipun masih perlu penyempurnaan untuk memenuhi aspirasi umat Muslim Indonesia secara keseluruhan.
PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM POSITIF BANGSA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI Nazlah Hidayati; Bagus Amirullah
Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2021): Jurnal Hudan Linnaas Vol. 2 No. 1, 2021
Publisher : Al-Amien Prenduan University, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/hudanlinnaas.v2i1.421

Abstract

Secara psikologis, hukum Islam hanya berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh adat. Kondisi ini diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda (RR), yaitu Wet op de Staatsinrichting Van Netherlands Indie (IS). Oleh karena itu, tahun 1929 melalui Is yang diundangkan dalam stbl no. 212 hukum Islam dicabut dalam tata hukum Hindia Belanda, karena Belanda ingin menguatkan kekuasannya di Nusantara ini serta ingin menjauhkan pengaruh Islam dengan cara menghapuskan hukum Islam. Faktor  sosial  budaya  juga  mempunyai  pengaruh  penting dalam  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia,  dalam kenyataannya  telah mewarnai  produk-produk  pemikiran  hukum Islam,  baik  yang  berbentuk  kitab  fikih,  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan, maupun  fatwa-fatrwa  ulama. Hukum  Islam  dalam kenyataan  yang  sebenarnya  adalah  produk  pemikiran  hukum Islam  yang  merupakan  hasil  interaksi  antara  ulama  sebagai pemikir  dengan  lingkungan  sosialnya.  Meskipun  al-Qur’an  dan as-Sunnah  mempunyai  aturan  yang  bersifat  hukum,  tetapi jumlahnya  sangat  sedikit  di  banding  dengan  jumlah  persoalan hidup  yang  memerlukan  ketentuan  hukum,  terutama  dalam bidang  muamalah  yang  belakangan  ini  jumlahnya  meningkat pesat. Status hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis formal masih lemah karena hanya Instruksi Presiden dan pemberlakuannya hanya bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif.
PENDAMPINGAN SISWA KORBAN BROKEN HOME MELALUI PENERAPAN CBT (COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY) UNTUK MENINGKATKAN KEDISIPLINAN DI MA AL-WATHAN LARANGAN PERRENG Moh. Wardi; Heri Fadli Wahyudi; Musyfiquddin; Nazlah Hidayati
BHAKTI: JURNAL PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 01 (2025): Juni
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/bjppm.v4i01.7341

Abstract

This service aims to provide assistance through Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for students who experience broken homes at MA Al-Wathan Larangan Perreng, where students with broken home family backgrounds are found to tend to experience discipline problems, such as indiscipline, skipping behavior, and other negative behaviors in the school environment. The methodology used is Asset Based on Community Development (ABCD) which is a form of analysis to determine the potential, find strengths, and assets that can be utilized to improve the discipline of students who experience broken homes. The results of the service show that CBT is effective in helping students identify and change negative thought patterns that affect their behavior. Through the CBT therapy process, students are better able to control their emotions, increase awareness of the consequences of their actions, and develop skills in solving problems more adaptively. In addition, support from counseling teachers and the school environment are important factors in the successful implementation of CBT.
Co-Authors Bagus Amirullah Fitri Ari Novi Jayanti Heri Fadli Wahyudi Moh. Wardi Musyfiquddin