Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Hexahelix Strategy to Reduce ICOR by Enhancing Investment, Bureaucracy, and Eradicating Corruption Ajeep Akbar Qolby; M. Alvi Syahrin; Koesmoyo Ponco Aji
INCOME: Innovation of Economics and Management Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/income.v5i1.5787

Abstract

The problem of low investment efficiency in Indonesia as reflected by the high Incremental Capital Output Ratio (ICOR) value. The condition is exacerbated by corrupt practices, inefficient bureaucracy, declining labor productivity, and inadequate immigration governance, which overall hamper economic growth. Through historical analysis and empirical data, this essay identifies the important role of various elements government, industry sector, society, academia, mass media, and the legal and regulatory system in creating a conducive investment climate. As a strategic solution, the author proposes the HEXAHELIX collaborative model, which is a development of the Triple and Quadruple Helix concepts, to improve investment quality, reduce corrupt practices, reform immigration policies, and optimize capital utilization. This model emphasizes the need for synergy between various stakeholders to realize bureaucratic and immigration reform, transparency in investment management, and equitable development between regions. Thus, the implementation of the HEXAHELIX collaborative strategy is expected to reduce the ICOR rate, increase productivity, and encourage inclusive and sustainable economic growth, while realizing political stability and community welfare.
Analisis Yuridis atas Kebijakan Non-Refund PNBP dalam Permohonan Paspor: Tinjauan Pelayanan Publik dalam Hukum Keimigrasian Andrian Dito Wahyu; M. Alvi Syahrin; Tony Mirwanto
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.3387

Abstract

Setiap warga negara memiliki hak dasar untuk bepergian ke luar negeri yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung hak ini, negara menerbitkan Paspor sebagai dokumen perjalanan resmi. Namun, dalam praktiknya, permohonan Paspor dapat ditolak, dan kebijakan non-refund atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap diberlakukan tanpa mekanisme koreksi yang jelas. Penulisan ini bertujuan untuk meninjau kebijakan non-refund PNBP atas permohonan Paspor yang ditolak dari perspektif hukum administrasi dan asas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta teori hukum administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan non-refund ini belum mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengedepankan keadilan substantif melalui penyediaan mekanisme keberatan dan pengembalian dana secara proporsional.
STRATEGI KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH MASUKNYA STOWAWAY PADA TPI LAUT DI INDONESIA Muhammad Kevin Revanza; Masdak Bakhtiar; M. Alvi Syahrin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/0ws48w26

Abstract

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan mobilitas maritim yang dominan, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengamankan perbatasannya dari ancaman stowaway yang dapat membahayakan keamanan nasional, metode penelitian menggunakan studi kepustakaan (literature review) dengan menganalisis sumber-sumber terkini mengenai peran imigrasi dalam menangani masuknya stowaway melalui TPI laut, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam pemeriksaan keimigrasian meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan distribusi petugas, serta infrastruktur dan teknologi yang belum seragam di seluruh TPI laut Indonesia, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi komprehensif melalui penerapan teknologi non-intrusif seperti kamera termal dan CCTV yang terintegrasi, serta peningkatan kerja sama antarinstansi dalam pemeriksaan bersama di dermaga, koordinasi yang efektif antara imigrasi, bea cukai, dan karantina dengan didukung Standard Operating Procedure (SOP) bersama dapat meningkatkan efektivitas pencegahan masuknya stowaway tanpa menghambat kelancaran operasional Pelabuhan, penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan model pemeriksaan keimigrasian yang selaras dengan kewajiban internasional sekaligus kontekstual terhadap kerangka hukum nasional dan karakteristik operasional pelabuhan Indonesia. Kata Kunci: Pemeriksaan Keimigrasian, Stowaway, TPI laut
PERAN IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN KEBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL KE LUAR NEGERI Peter Theola; Sohirin; M. Alvi Syahrin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/e6gxy829

Abstract

Pemulangan 146 WNI overstayer dari Arab Saudi pada awal tahun 2025 sebagian besar adalah pekerja migran non-prosedural. Hal tersebut mencerminkan persoalan sistemik keimigrasian menyangkut keberangkatan subjek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural melalui pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya sinergi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya edukasi hukum masyarakat menjadi faktor pendorong dominan. Dalam konteks preventif, imigrasi berperan melakukan pengawasan penerbitan paspor, pemeriksaan keimigrasian di TPI, serta inisiatif Desa Binaan Imigrasi. Namun, teknologi seperti autogate juga menyisakan celah pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan menjadi solusi strategis. Penelitian ini menyarankan penguatan kelembagaan imigrasi, peningkatan literasi hukum Masyarakat. Kata Kunci: Imigrasi, Pekerja Migran Non-Prosedural, Overstayer, Strategi Preventif Keimigrasian.
STRATEGI KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH MASUKNYA STOWAWAY PADA TPI LAUT DI INDONESIA Muhammad Kevin Revanza; Masdak Bakhtiar; M. Alvi Syahrin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/0ws48w26

Abstract

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan mobilitas maritim yang dominan, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengamankan perbatasannya dari ancaman stowaway yang dapat membahayakan keamanan nasional, metode penelitian menggunakan studi kepustakaan (literature review) dengan menganalisis sumber-sumber terkini mengenai peran imigrasi dalam menangani masuknya stowaway melalui TPI laut, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam pemeriksaan keimigrasian meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan distribusi petugas, serta infrastruktur dan teknologi yang belum seragam di seluruh TPI laut Indonesia, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi komprehensif melalui penerapan teknologi non-intrusif seperti kamera termal dan CCTV yang terintegrasi, serta peningkatan kerja sama antarinstansi dalam pemeriksaan bersama di dermaga, koordinasi yang efektif antara imigrasi, bea cukai, dan karantina dengan didukung Standard Operating Procedure (SOP) bersama dapat meningkatkan efektivitas pencegahan masuknya stowaway tanpa menghambat kelancaran operasional Pelabuhan, penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan model pemeriksaan keimigrasian yang selaras dengan kewajiban internasional sekaligus kontekstual terhadap kerangka hukum nasional dan karakteristik operasional pelabuhan Indonesia. Kata Kunci: Pemeriksaan Keimigrasian, Stowaway, TPI laut
PERAN IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN KEBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL KE LUAR NEGERI Peter Theola; Sohirin; M. Alvi Syahrin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/e6gxy829

Abstract

Pemulangan 146 WNI overstayer dari Arab Saudi pada awal tahun 2025 sebagian besar adalah pekerja migran non-prosedural. Hal tersebut mencerminkan persoalan sistemik keimigrasian menyangkut keberangkatan subjek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural melalui pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya sinergi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya edukasi hukum masyarakat menjadi faktor pendorong dominan. Dalam konteks preventif, imigrasi berperan melakukan pengawasan penerbitan paspor, pemeriksaan keimigrasian di TPI, serta inisiatif Desa Binaan Imigrasi. Namun, teknologi seperti autogate juga menyisakan celah pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan menjadi solusi strategis. Penelitian ini menyarankan penguatan kelembagaan imigrasi, peningkatan literasi hukum Masyarakat. Kata Kunci: Imigrasi, Pekerja Migran Non-Prosedural, Overstayer, Strategi Preventif Keimigrasian.