Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Keadilan Income: Innovation Of Economics And Management Keadilan
Koesmoyo Ponco Aji
Politeknik Pengayoman Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Hexahelix Strategy to Reduce ICOR by Enhancing Investment, Bureaucracy, and Eradicating Corruption Ajeep Akbar Qolby; M. Alvi Syahrin; Koesmoyo Ponco Aji
INCOME: Innovation of Economics and Management Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/income.v5i1.5787

Abstract

The problem of low investment efficiency in Indonesia as reflected by the high Incremental Capital Output Ratio (ICOR) value. The condition is exacerbated by corrupt practices, inefficient bureaucracy, declining labor productivity, and inadequate immigration governance, which overall hamper economic growth. Through historical analysis and empirical data, this essay identifies the important role of various elements government, industry sector, society, academia, mass media, and the legal and regulatory system in creating a conducive investment climate. As a strategic solution, the author proposes the HEXAHELIX collaborative model, which is a development of the Triple and Quadruple Helix concepts, to improve investment quality, reduce corrupt practices, reform immigration policies, and optimize capital utilization. This model emphasizes the need for synergy between various stakeholders to realize bureaucratic and immigration reform, transparency in investment management, and equitable development between regions. Thus, the implementation of the HEXAHELIX collaborative strategy is expected to reduce the ICOR rate, increase productivity, and encourage inclusive and sustainable economic growth, while realizing political stability and community welfare.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN TIDAK SAH Abellya Manalu; Koesmoyo Ponco Aji; Alrin Tambunan
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 03 (2025): Volume 11 No. 03 September 2025 In Build
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i03.7771

Abstract

This study examines the role of immigration in determining the citizenship status of children born outside a legally recognized mixed marriage between Indonesian citizens and foreign nationals. The problem arises because such children often face legal uncertainty regarding nationality, which can lead to the risk of statelessness and the loss of fundamental rights. The objective of this research is to analyze the application of citizenship principles, namely ius soli, ius sanguinis, and naturalization, as stipulated in Law Number 12 of 2006 on Indonesian Citizenship, as well as to evaluate the legal consequences that may arise. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach, relying on statutory regulations, legal literature, and relevant case studies. The findings reveal that children born from illegitimate mixed marriages experience difficulties in obtaining official documents such as birth certificates and passports, limited access to education and health services, and restricted legal protection due to the ambiguity of their citizenship status. The role of immigration becomes crucial in providing legal certainty and safeguarding children’s rights through supervision, regulation, and facilitation in citizenship administration. Thus, immigration authorities are not only responsible for border control but also for ensuring that every child’s right to citizenship is protected in accordance with national and international legal standards. Keywords: Immigration, Citizenship, Child, Mixed Marriage, Statelessness
Telaah Yuridis Potensi Pelanggaran Keimigrasian oleh Mahasiswa Asing di Yogyakarta: Ditinjau dari Kebijakan Pengawasan Keimigrasian Devika Suci Latifah; Tony Mirwanto; Koesmoyo Ponco Aji
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 5 (2025)
Publisher : Konsorsium Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.6957

Abstract

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing di Yogyakarta beserta bentuk pengawasan yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga potensi pelanggaran utama yaitu pelanggaran izin tinggal berupa overstay yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa; penyalahgunaan izin tinggal dengan melakukan kegiatan di luar tujuan pendidikan; dan kelalaian dalam melaporkan perubahan data seperti perubahan alamat tempat tinggal. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengawasan secara administratif dan lapangan juga telah dilaksanakan. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) merupakan salah satu pengawasan secara kolaboratif. Selain itu, dilaksanakan sosialisasi kepada universitas terkait peraturan keimigrasian. Upaya ini penting untuk memastikan kepatuhan mahasiswa asing dan menjaga kedaulatan negara.
ANALISIS KETAHANAN HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA DALAM MENCEGAH PRAKTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI ERA GLOBALISASI Muhammad Suhil Aulia; Alrin Tambunan; Koesmoyo Ponco Aji
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/4hsf7f56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan hukum keimigrasian Indonesia dalam mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas batas negara yang ditandai dengan tingginya mobilitas internasional. Permasalahan utama yang diangkat adalah implementasi instrumen hukum keimigrasian yang dapat berfungsi secara efektif dalam pencegahan dan penanggulangan TPPO serta strategi yang diperlukan guna memperkuat sinergi antarinstansi dan kerja sama internasional. Penelitian normatif dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang ada. Indonesia sebagai negara hukum telah mencakup hukum tertulis yang ada seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, serta ratifikasi Protokol Palermo. Akan tetapi, masih terdapat banyak hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemah dan terbatasnya pengawasan perbatasan, tumpeng tindih antar stakeholder, serta perlindungan korban yang belum komprehensif. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi penguatan berupa integrasi berbasis data nasional, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP terpadu, serta kerja sama internasional secara intensif. Dapat disimpulkan bahwa hukum keimigrasian di Indonesia akan lebih kokoh apabila mampu mengintegrasikan aspek normatif, implementasi praktis, sinergi kelembagaan, serta perlindungan hukum komprehensif guna menghadapi TPPO sebagai kejahatan transnasional di era globalisasi. Kata Kunci: Keimigrasian, Perdagangan Orang, Ketahanan Hukum, Globalisasi, Perlindungan Hukum 
ANALISIS KETAHANAN HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA DALAM MENCEGAH PRAKTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI ERA GLOBALISASI Muhammad Suhil Aulia; Alrin Tambunan; Koesmoyo Ponco Aji
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/4hsf7f56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan hukum keimigrasian Indonesia dalam mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas batas negara yang ditandai dengan tingginya mobilitas internasional. Permasalahan utama yang diangkat adalah implementasi instrumen hukum keimigrasian yang dapat berfungsi secara efektif dalam pencegahan dan penanggulangan TPPO serta strategi yang diperlukan guna memperkuat sinergi antarinstansi dan kerja sama internasional. Penelitian normatif dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang ada. Indonesia sebagai negara hukum telah mencakup hukum tertulis yang ada seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, serta ratifikasi Protokol Palermo. Akan tetapi, masih terdapat banyak hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemah dan terbatasnya pengawasan perbatasan, tumpeng tindih antar stakeholder, serta perlindungan korban yang belum komprehensif. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi penguatan berupa integrasi berbasis data nasional, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP terpadu, serta kerja sama internasional secara intensif. Dapat disimpulkan bahwa hukum keimigrasian di Indonesia akan lebih kokoh apabila mampu mengintegrasikan aspek normatif, implementasi praktis, sinergi kelembagaan, serta perlindungan hukum komprehensif guna menghadapi TPPO sebagai kejahatan transnasional di era globalisasi. Kata Kunci: Keimigrasian, Perdagangan Orang, Ketahanan Hukum, Globalisasi, Perlindungan Hukum 
Co-Authors Abellya Manalu Ajeep Akbar Qolby Alrin Tambunan Devika Suci Latifah M. Alvi Syahrin Muhammad Suhil Aulia Tony Mirwanto, Tony