p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX JUSTITIA
Dwi Shafanuha
Universitas Potensi Utama

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : LEX JUSTITIA

Hukum Penanganan Penyebaran Berita Hoaks di Ruang Digital: Studi Kasus Ratna Sarumpaet Fani Budi Kartika; Erni Darma Yanti; Tonna Balya; Kania Nabila Hermansyah; Sabrina Silvia Putri; Dwi Shafanuha
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital dapat melakukan komunikasi tanpa harus bertemu langsung dan tidak mengenal batas jarak maupun waktu melalui pltform media sosial yang tentunya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Akan tetapi media sosial dapat menimbulkan dampak negatif hal tersebut dikarenakan bebasnya penyebarluasan informasi di media social memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau hoaks. Hoaks diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengaetahui peran hukum dalam penanganan penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh salah satu aktivis dan tokoh public yakni Ratna Sarumpaet. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer yakni berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan ancaman serius dalam era digital, terutama ketika melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh luas di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku hoaks memang penting, tetapi tidak cukup jika hanya bersifat represif. Peran hukum dalam kasus Ratna Sarumpaet sangat signifikan, sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap penyebaran hoaks yang berdampak luas.
Ijtihad terhadap Praktik Shalat Berjamaah dengan Imam Hologram dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Muhammad Ihsan; Dwi Shafanuha; Salsabila Fatia Azarah
Lex Justitia Vol 8 No 1 (2026): LEX JUSTITIA VOL. 8 NO. 1 2026
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.8.1.2026.01-13

Abstract

The development of hologram technology has created new discussions in religious practices, one of which is the use of hologram imams during congregational prayers. This phenomenon raises serious fiqh issues because it touches on the fundamental aspects of mahdhah worship, which is tauqīfiyyah. The purpose of this study is to examine the practice of congregational prayer with a hologram imam from the perspective of modern Islamic law through the method of ijtihad fiqh. The method used in this study is normative legal research with a conceptual and comparative approach, as well as an analysis of relevant primary and secondary legal sources. The research findings indicate that the practice of congregational prayer with a hologram imam cannot be equated with conventional imams, due to the lack of the imam's physical presence and the severance of the principal connection (ittiṣāl) between the imam and the congregation. Furthermore, the use of hologram technology in this context is considered to have exceeded the function of wasīlah and has the potential to change the essence of worship itself. When viewed from the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, this practice tends to produce greater mafsadat than maṣlaḥat. Therefore, this study concludes that the implementation of congregational prayers with a hologram imam cannot be considered valid according to current Islamic law.