Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Rifandy Ritonga
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama: (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Tjk) Al Makki Ahmad Hartori; Endang Prasetyawati; Rifandy Ritonga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4551

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dijatuhkannya putusan pidana terhadap Komisaris PT Tulang Bawang Maju Bersama serta mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tanjungkarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena terpenuhinya unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, pengayaan diri atau pihak lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara walaupun kejadian terjadi di pt swasta. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk alat bukti, fakta persidangan, sikap terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang menekankan efek jera dan pemulihan kerugian negara. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk Trias Politica Daizy; Endang Prasetyawati; Rifandy Ritonga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4574

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikis, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, serta proses pembuktian dan perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tanjungkarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif tindak pidana serta mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Proses pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah dan saling berkaitan. Perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan sejak tahap penyidikan hingga persidangan, meskipun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan ketentuan hukum, namun masih memerlukan peningkatan efektivitas perlindungan terhadap korban
Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah (Tinjauan terhadap Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2024/PN Tjk) Ahmad Farhan Nindya Praja; Rifandy Ritonga
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6955

Abstract

This study is motivated by the high frequency of land sale and purchase agreements in Indonesian society, which often lead to disputes arising from wanprestasi—a breach of contractual obligations by one of the parties. Such conditions result in losses, legal uncertainty, and the potential for civil legal conflict. The objective of this research is to analyze the urgency of legal protection for parties involved in wanprestasi disputes over land sale agreements, with a specific focus on the decision of the Tanjungkarang District Court No: 222/Pdt.G/2024/PN Tjk, based on a case in Bandar Lampung. The study employs an empirical juridical method, combining normative legal analysis of legislation with empirical examination through court decision analysis and interviews with relevant stakeholders. The findings show that the judge provided thorough legal reasoning by declaring the defendant in wanprestasi and ordering restitution of rights to the plaintiff. The legal protection granted was not only declaratory but also executory, reflecting the law’s function as a concrete instrument for safeguarding civil rights. The study affirms the importance of a legal system that ensures justice and legal certainty in land transactions, which are vital to the economic and social interests of society. The implications of these findings highlight the need to raise public awareness regarding the legality of land sale agreements and to strengthen the role of legal authorities in upholding justice and the rule of law.
Co-Authors Ahmad Farhan Nindya Praja Al Makki Ahmad Hartori S Endang Prasetyawati Trias Politica Daizy