<![CDATA[Penyelesaian sengketa medis di Puskesmas memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan terapeutik dan kepercayaan publik. Restorative Justice menjadi relevan dalam konteks pelayanan kesehatan primer yang bersifat personal dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif sebelum litigasi serta memperkuat peran Majelis Disiplin Profesi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis di Puskesmas Karang Joang serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis terhadap praktik penyelesaian sengketa di tingkat pelayanan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi masih menghadapi kendala berupa belum terstandarnya prosedur mediasi internal, keterbatasan kapasitas mediator, dan lemahnya regulasi teknis. Integrasi norma hukum dengan kearifan lokal seperti musyawarah dan gotong royong berpotensi memperkuat efektivitas pendekatan restoratif. Dengan penguatan kelembagaan dan standar operasional yang jelas, Restorative Justice dapat menjadi model penyelesaian sengketa medis yang adil, cepat, dan berorientasi pada pemulihan.]]>
