Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Law, Poliitic and Humanities Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Journal of International Multidisciplinary Research J-CEKI
Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Administrasi Pemerintahan Marendra Agistia; Ahmad Heru Romadhon; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Rahayu Sri Utami; Sugiarto Raharjo Japar
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jjba2g71

Abstract

Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Recognition of Mental Illness As A Consequence of Medical Workers In The Procedure For Claiming Work Accident Insurance In Indonesia Irma Nafa Nabila; Salsabila Maulida Rahmah; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Rizal Haliman; Danggur Feliks
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 3 (2024): Maret 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/m4xz8k36

Abstract

Medical personnel are a group of workers who are at high risk of experiencing work accidents and occupational diseases. One type of occupational disease that is often experienced by medical personnel is mental illness. Mental illnesses experienced by medical workers can have a negative impact on their quality of life, performance and productivity. Therefore, medical personnel who suffer from mental illness have the right to receive protection and guarantees from the government and employers. However, in practice, medical personnel who suffer from mental illness often experience difficulties in submitting claims. The research entitled "Recognition of Mental Illness as a Consequence of Medical Personnel in Work Accident Insurance Claim Procedures in Indonesia" is normative-qualitative research. Medical workers face a lot of stress and workload, especially during the COVID-19 pandemic, and mental illness is one of the consequences. Mental illness can impair their performance, health, and well-being, and place them at risk to patients and their work environment. With the recognition of mental illness as a consequence of medical personnel in the JKK claim procedure in Indonesia, JKK is a social security program organized by BPJS Employment. This program provides guarantees to workers or laborers to receive health services and cash compensation due to work accidents or work-related illnesses. So it is hoped that it can provide benefits for medical personnel in the form of getting proper protection, increasing the productivity of medical personnel and improving the quality of health services.
Analisis Perbandingan Hukum Terkait Pembuangan Sampah Di Sungai Antara Indonesia Dengan Jepang Hardi Anugrah Santoso; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Candra Fahmi Ariyanto; M. Zamroni
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 1 (2023): November 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr914

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah melakukan perbandingan hukum terkait dengan larangan pembuangan sampah di sungai antara negara Indonesia dengan negara jepang. Hal tersebut berlatar belakang negara jepang yang terkenal dengan negara yang bersih dan jarang akan sampah menjadikan contoh perilaku yang seharusnya dapat dijadian suatu pedoman untuk hidup bersih oleh masyarakat indonesia. Type penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dimana dalam penelitian ini bersumber pada analisis permasalahan dengan melakukan pendekatan yang mengacu pada asas hukum dan norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang – undangan terkait. Tipe pengumpulan data bersumber pada acuan data sekunder, dimana dalam data sekunder terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif. Permasalahan sampah merupakan hal yang paling berpengaruh dalam kehidupan mausia. Selain berdampak pada kesehatan dan kesejahteran hidup manusia juga berdampak pada ekosistem darat maupun laut. Pembuangan sampah di sungai menjadikan budaya yang dilakukan masyarakat Indonesia sejak lama. Hal ini perlu dilakukan penegakan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mejaga kebersihan lingkungan. Pengaturan hukum di Indonesia terkait pembuangan sampah di sungai telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berbeda dengan Jepang yang minim akan sampah. Kesadaran masyarakat yang tinggi menjadikan negara jepang dapat mengkondisikan sampah dengan baik. perihal sampah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah (廃棄物処理法) UU No. 137 Tahun 1970.
Kompleksitas Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak dari Kejahatan Asusila di Indonesia Boby Pratama Dirja; Ahmad Heru Romadhon; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Bambang Soegiarto
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr915

Abstract

Penelitian ini mengkaji kompleksitas penanganan kejahatan asusila terhadap anak di Indonesia, khususnya terkait inefisiensi Undang-Undang Perlindungan Anak dan lemahnya penegakan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan pada maraknya kasus kejahatan asusila terhadap anak, definisi anak yang beragam, serta lambatnya penanganan kasus oleh berbagai lembaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan, terutama penanganan kasus oleh Polri dan KPAI, serta perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan prosedur antara peradilan umum dan disiplin internal Polri. Penelitian juga mengungkap perlunya pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak, serta pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas semua lembaga yang bertanggung jawab.
Judicial Review Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Hardi Anugrah Santoso; M. Zamroni; Wahyu Ariadi
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 1 (2023): November 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr916

Abstract

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Peninjauan kembali upaya hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah tidak diperbolehkan lagi setelah dikeluarkan putusan tersebut. Meskipun pada Undang-undang sebelumnya pengajuan PK telah menjadi kewenangan PTUN yang tertera dalam UU Peratun No. 5 tahun 1986. Metodologi penulisan yang dipakai berbentuk yuridis normatif. Metode penelitian adalah disiplin ilmu yang mempelajari langkah-langkah dalam proses penelitian, atau ilmu yang terkait dengan metode ilmiah yang digunakan untuk mengambil, membeberkan, dan mengevaluasi keakuratan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analitycal approach). Upaya hukum adalah suatu jalan hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum oleh undang-undang, yang merasa belum mendapat keadilan dari putusan hakim di pengadilan. Upaya hukum yang demikian ada dua bentuknya, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari dua jenis upaya hukum: Banding, Kasasi. Upaya hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali. Arti demikian ini tentunya tidak terkecuali bagi siapapun dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan, asal sesuai dengan ketentuan dan tidak berlawanan dengan undang-undang yang berlaku. Sama halnya dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berhak mengajukan upaya hukum berdasarkan dengan undang-undang yang menjadi pedomannya dalam beracara
Analisis Yuridis Implementasi Platform LAPOR TBC dalam Mendukung Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia Erin Kusumawati; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Deby Ayu Wulandari
Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2025): JIMI - JANUARI
Publisher : PT. PENERBIT TIGA MUTIARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61404/jimi.v3i1.345

Abstract

Tuberculosis (TB) is one of the major health problems in Indonesia, with high rates of spread and social stigma that worsens the condition of survivors. The LAPOR TB platform is present as a digital innovation to support TB elimination through increased access to justice and the fulfillment of health rights. This study analyzes the implementation of the LAPOR TB platform from a juridical perspective, using normative research methods that involve legislative and conceptual approaches. The results of the study show that this platform has great potential to improve access to health services for TB survivors, but still faces various legal challenges, including personal data protection, limited access to technology, ineffective complaint mechanisms, and weak law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen legal policies, improve technological infrastructure, and eliminate social stigma to ensure that this platform can run effectively. With these steps, LAPOR TB is expected to be able to support TB elimination efforts and fulfill the right to health for all Indonesian people.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK Dini Ernawati; Asri Wijayanti; Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9782

Abstract

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah menandai era digitalisasi administrasi pertanahan di Indonesia. Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah elektronik (Sertipikat-el) sebagai alat bukti hak yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku, khususnya dalam aspek keamanan, keabsahan, dan mitigasi risiko hukum bagi pemegang hak. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sertipikat-el memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertipikat tanah fisik serta dilengkapi dengan sistem keamanan berbasis tanda tangan elektronik dan QR code. Namun, tantangan dalam penerapannya mencakup kesiapan infrastruktur, potensi ancaman siber, dan perlunya peningkatan literasi hukum masyarakat.
Law Enforcement Against Cosmetic Businesses Operating Without a BPOM Distribution Permit Inayatun Nazliyah; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Dhofirul Yahya; Ahmad Heru Romadhon
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1587

Abstract

According to applicable law, cosmetics are pharmaceutical products that can only be distributed after obtaining a distribution permit. This permit serves as a consumer protection measure to ensure the safety of cosmetic products. To regulate the circulation of cosmetics without a valid distribution permit, the government has established regulations to oversee their distribution, ensuring consumer protection. This study aims to examine the legal framework governing cosmetic business licenses and the legal responsibilities of cosmetic business operators who lack a distribution permit. The research employs a normative juridical approach. Before being marketed, every cosmetic product must obtain a distribution permit through a notification process with the Food and Drug Supervisory Agency. Cosmetic distributors operating without this permit may face legal consequences, including both criminal and administrative sanctions.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja PKWT Berdasarkan Uu Nomor 13/2003 dan UU Nomor 6/2023 Zamroni Zamroni; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Ahmad Heru Romadhon
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.7904

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan kerangka kerja yang penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja sementara di Indonesia. Meskipun memberikan fleksibilitas bagi pengusaha untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis yang dinamis, PKWT sering kali menimbulkan masalah terkait keamanan kerja dan kesetaraan hak pekerja. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja PKWT dengan menyoroti kesenjangan antara ketentuan regulasi dan implementasinya. Dengan pendekatan kualitatif dan metode tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis temuan utama dari jurnal akademik dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum, lemahnya pengawasan, ketidakjelasan ketentuan kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang efektif tetap menjadi tantangan utama. Rekomendasi mencakup penguatan pengawasan pemerintah, penyederhanaan ketentuan kontrak, dan optimalisasi proses penyelesaian sengketa untuk memastikan perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi pekerja PKWT.
Legal Protection of Social Security BPJS Employment for Informal Workers Agustin Meilarovasari; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Dhofirul Yahya
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1911

Abstract

This research discusses the legal protection for social security in employment for informal workers as a realization of the mandate of the state basis of the Republic of Indonesia aimed at achieving social welfare. The objective of this research is to identify the forms of legal protection for participants of social security in employment from the ranks of informal workers, as well as solutions to the problems that arise, particularly related to the inability to pay contributions to BPJS Ketenagakerjaan. The research method used is normative juridical with a legislative approach (statute approach). The data sources utilized are derived from primary and secondary legal materials, with data collection techniques through literature study. Data analysis is conducted in a descriptive-analytical manner. The problem formulations in this research include: (1) What is the form of legal protection for informal workers in employment social security, and (2) What are the legal consequences for informal workers who are unable to pay the BPJS Employment contributions.
Co-Authors Agustin Meilarovasari Ahim Ahmad Heru Romadhon Amsari Damanik Asri Wijayanti Bambang Soegiarto Boby Pratama Dirja Candra Fahmi Ariyanto Christina Bagenda Danggur Feliks Deby Ayu Wulandari Dhofirul Yahya Dini Ernawati Erin Kusumawati Hardi Anugrah Santoso Inayatun Nazliyah Irma Nafa Nabila M. Zamroni Marendra Agistia Rahayu Sri Utami Rizal Haliman Rosita Salsabila Maulida Rahmah Sudjiono Sugiarto Raharjo Japar Wahyu Ariadi Yayan Agus Siswanto Zamroni Zamroni Zamroni Zamroni