<![CDATA[Cyberpornography merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan penggunaan internet di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada moralitas dan ketertiban umum, tetapi juga sering berkaitan dengan eksploitasi seksual, perdagangan konten ilegal, serta ancaman terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana cyberpornography serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepolisian telah menerapkan berbagai instrumen hukum, khususnya UU ITE dan UU Pornografi, melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, digital forensik, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Berbagai kasus yang berhasil diungkap seperti jaringan distribusi konten pornografi digital melalui platform Telegram dan kasus komersialisasi pornografi oleh individu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi investigatif telah meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun demikian, penegakan hukum terhadap cyberpornography masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, diantaranya anonimitas ruang siber, keterbatasan kemampuan teknis sebagian penyidik, kekosongan atau ketidaksempurnaan regulasi terhadap modus baru seperti deepfake porn dan non-consensual pornography, lambatnya kerja sama internasional, serta minimnya anggaran dan fasilitas forensik. Faktor sosial budaya seperti rendahnya tingkat pelaporan juga turut memperburuk situasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu bahwa upaya penanggulangan cyberpornography membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas teknologi aparat, pembaruan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta edukasi publik mengenai bahaya kejahatan siber. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, penegakan hukum oleh kepolisian dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital.]]>
