Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Abdi Insani
Budiaman, Hendi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM MERIT DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Effendy, Muhammad Amin; Sukarman, Hendra; Budiaman, Hendi; Perdana, Meisha Poetri; Rahayu, Listia Putri
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.13597

Abstract

Penelitian ini merupakan perwujudan dari kepedulian terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara atau yang sering dikenal dengan sebutan ASN. Penulis memandang bahwa ASN masih belum sepenuhnya berkinerja baik, hal tersebut tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor mulai dari kehadiran, keluar masuk kantor pada jam kerja tanpa adanya kepentingan pekerjaan, pulang disaat jam kantor belum selesai, ketidak telitian saat bekerja dan berbagai kebiasaan kerja yang kurang baik yang akhirnya menjadi sebuah budaya kerja yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya perbaikan dengan cara peningkatan kinerja ASN dan perubahan pada budaya kerja ASN supaya tercipta kinerja yang baik sehingga melahirkan lingkungan kerja yang sehat, pemerintah dapat menerapkan sistem merit dalam peningkatan kinerja ASN dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2023  Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimana salah satu didalamnya mencakup penguatan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Pada pembahasan kali ini akan membatasi sebuah penelitian dengan pendekatan deskriptif, sehingga hanya memaparkan tentang kinerja, faktor-faktor kinerja, Manfaat penilaian kinerja, pengukuran kinerja, indikator kinerja, serta peningkatan kinerja melalui sistem merit berkaitan dengan penerapan Undang-Undang No.20 Tahun 2023 Tentang ASN.
Perspective of State Sovereignty in Law Enforcement Related to Cyberlaw Jurisdiction Irawan, Benny; Mulyanti, Dewi; Budiaman, Hendi; Rahman, Yogi Muhammad; Taufiqurrohman, Asari
LAW REFORM Vol 21, No 1 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i1.68760

Abstract

Digital development brings both positive and negative impacts. One of the negative consequences of this transformation is the increasing prevalence of criminal activities in the digital realm. This study aims to examine criminal regulatory policies related to cybercrime in Indonesia, particularly those that pose a threat to national sovereignty. The research method employed is normative juridical, using secondary data sources.The findings indicate that criminal law, as a branch of legal science, bears the responsibility of adapting to societal changes—especially in safeguarding citizens, as this is closely linked to state sovereignty. Cybercrime has emerged as a widely discussed issue in both academic and non-academic contexts. These crimes disrupt the security of individuals and threaten national sovereignty, as seen in incidents such as the hijacking of Indonesian citizens’ personal data.The study concludes that more technical regulations are required for addressing cybercrimes committed beyond the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One proposed solution is the adoption of a “police-to-police” cooperation framework. This approach is expected to serve as an alternative for the government to respond more effectively to such issues, thereby facilitating the development of laws that are both efficient and effective
PERMBERDAYAAN MASYARAKAT MANTAN WARGA BINAAN LAPAS KELAS IIB CIAMIS MELALUI INOVASI KEMASAN MODERN DAN PEMASARAN KANAL DIGITAL PRODUK OLAHAN BAYAM Prawiranegara, Benny; Budiaman, Hendi; Maulana, Haisyam; Permatasari, Intan Nur; Djulpiqri, Fauzan
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 10 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i10.3030

Abstract

This community service program was carried out to strengthen the economic independence of former inmates from the Ciamis Class IIB Correctional Facility by developing small businesses based on spinach-processed products. The program emphasized two main aspects: improving packaging quality with modern and marketable designs, and enhancing marketing strategies through digital platforms. The mentoring process was conducted gradually, starting with technical training in product processing, hands-on practice in designing hygienic and attractive packaging, and the application of promotional strategies using social media and online marketplaces. The outcomes revealed noticeable improvements in participants’ capacity to manage small businesses, particularly in producing market-ready packaging and promoting products through digital channels to reach wider consumers. Beyond the economic benefits, the program also fostered greater self-confidence, independence, and contributed to the social reintegration process of former inmates into the community.
PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBERPORNOGRAPHY Basuki, Anton; Budiaman, Hendi; Juanda, Enju
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.22074

Abstract

Cyberpornography merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan penggunaan internet di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada moralitas dan ketertiban umum, tetapi juga sering berkaitan dengan eksploitasi seksual, perdagangan konten ilegal, serta ancaman terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana cyberpornography serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepolisian telah menerapkan berbagai instrumen hukum, khususnya UU ITE dan UU Pornografi, melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, digital forensik, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Berbagai kasus yang berhasil diungkap seperti jaringan distribusi konten pornografi digital melalui platform Telegram dan kasus komersialisasi pornografi oleh individu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi investigatif telah meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun demikian, penegakan hukum terhadap cyberpornography masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, diantaranya anonimitas ruang siber, keterbatasan kemampuan teknis sebagian penyidik, kekosongan atau ketidaksempurnaan regulasi terhadap modus baru seperti deepfake porn dan non-consensual pornography, lambatnya kerja sama internasional, serta minimnya anggaran dan fasilitas forensik. Faktor sosial budaya seperti rendahnya tingkat pelaporan juga turut memperburuk situasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu bahwa upaya penanggulangan cyberpornography membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas teknologi aparat, pembaruan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta edukasi publik mengenai bahaya kejahatan siber. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, penegakan hukum oleh kepolisian dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital.
FNKSDA YOGYAKARTA SEBAGAI AKTOR INTERMEDIARY: Membangun Soliditas Internal Organisasi Setyaningsih, Hana; Rusfiana, Yudi; Suparman, Agus Nurulsyam; Budiaman, Hendi
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i2.5930

Abstract

This study aims to analyze the internal solidity of an intermediary actor, namely the Nahdliyin Front for Natural Resource Sovereignty (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam/FNKSDA) in Yogyakarta, in advocating agrarian justice and natural resource sovereignty. FNKSDA emerged as a response to the escalation of agrarian conflicts affecting Nahdliyin communities, as well as a form of critique toward the weakening critical stance of mainstream religious organizations in addressing such issues. This research employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and literature review. Data analysis was conducted through the stages of data condensation, data display, and drawing and verifying conclusions. The findings indicate that FNKSDA’s internal solidity is constructed through the cadre formation mechanism of the Pesantren Agraria, which functions as a space for shaping ideology, political consciousness, and collective commitment among members. In this process, Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) and socialism serve as the main pillars that integrate Islamic identity with the spirit of social justice struggle. Moreover, FNKSDA’s independent stance in rejecting external funding further strengthens internal cohesion and safeguards the movement’s autonomy from external intervention. Thus, internal solidity constitutes a crucial asset for FNKSDA in sustaining its role as an intermediary actor in a consistent and enduring manner.
Co-Authors Agus Nurulsyam Suparman AH. Asari Taufiqurrohman Basuki, Anton Benny Irawan Djulpiqri, Fauzan Effendy, Muhammad Amin Juanda, Enju Maulana, Haisyam Mulyanti, Dewi Perdana, Meisha Poetri Permatasari, Intan Nur Prawiranegara, Benny Rahayu, Listia Putri Rahman, Yogi Muhammad Setyaningsih, Hana Sukarman, Hendra Yudi Rusfiana