Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE
Al-Haadi Nugraha, Muhammad
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Tatiana, Orid; Al-Haadi Nugraha, Muhammad; Sari, Novita; Vita Bastari, Lianda; Fazila , Najwa; Eka Putri, Gita
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10618

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terus berkembang dan menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menilai kembali efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap para pelakunya. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui dua fokus utama, yaitu bagaimana standar internasional mengenai kriminalisasi, unsur delik, dan kewajiban negara dalam UNTOC serta Palermo Protocol membentuk kerangka pertanggungjawaban pidana, dan sejauh mana standar tersebut telah diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia. Rumusan masalah diarahkan untuk menilai konsistensi antara norma internasional dan praktik nasional, khususnya dalam penegakan UU No. 21 Tahun 2007. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap instrumen internasional, regulasi nasional, doktrin, serta data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip utama hukum internasional, termasuk pengaturan eksploitasi, perluasan subjek pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan korban. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan berupa kesenjangan identifikasi korban, keterbatasan pembuktian eksploitasi, lemahnya penerapan pertanggungjawaban korporasi, serta kurang optimalnya koordinasi lintas-instansi maupun lintas-negara. Data empiris mengenai peningkatan kasus TPPO dan korban lintas-negara memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum nasional belum sepenuhnya sejalan dengan standar global yang menuntut penanganan komprehensif dan terintegrasi.
PIDANA PERZINAAN PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-XIV/2016: IMPLIKASI TERHADAP STRUKTUR PERKAWINAN DI INDONESIA Rizal , Said; Al-Haadi Nugraha, Muhammad; Mardianto , Edi; Prayogo , Guntur; Tamba, Windra
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10620

Abstract

Perubahan delik perzinahan dalam “Pasal 411 KUHP 2023” menandai pergeseran penting dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia, terutama setelah Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 memunculkan kembali perdebatan mengenai batas kriminalisasi perilaku seksual di luar ikatan perkawinan. Artikel ini menganalisis bagaimana putusan tersebut memengaruhi arah legislasi dan mendorong lahirnya perluasan definisi perzinahan yang sebelumnya dibatasi oleh konstruksi “Pasal 284 KUHP lama.” Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah asas, norma, dan putusan secara sistematis untuk memahami hubungan antara hukum pidana, struktur moral masyarakat, dan stabilitas institusi keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa norma baru memberikan bobot lebih besar pada perlindungan kesetiaan suami-istri serta nilai kesucian perkawinan, namun memperlihatkan risiko intervensi negara yang terlalu jauh terhadap ruang privat. Perluasan delik juga berdampak pada proses pembuktian, potensi penyalahgunaan aduan, hubungan suami-istri yang rentan konflik, serta posisi hukum anak dalam perkara perceraian. Kajian ini menegaskan perlunya pembatasan penggunaan instrumen pidana dan penguatan pendekatan non-penal sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan keluarga dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi. Temuan penelitian diharapkan memperkaya diskursus pembaruan hukum pidana nasional dan arah reformasi hukum keluarga.
Co-Authors Eka Putri, Gita Fazila , Najwa Mardianto , Edi Novita Sari Orid Tatiana Prayogo , Guntur Rizal , Said Tamba, Windra Vita Bastari, Lianda