Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 501 K/Pdt. Sus-PHI/2016) Marbun, Halomoan; Syazeli, Emir Adzan; Tatiana, Orid
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5890

Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh tanpa melalui proses yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, permasalahan dalam penelitian ini adalah hubungan/korelasi antara putusan nomor 501 K/Pdt-sus PHI/2016 dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunkan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang dan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan kajian pustaka. Cara meminimalisir pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah dari pekerja/buruh seharusnya memiliki kemampuan di bidang pekerjaannya, memberikan motifasi dalam berkerja. Bagi pengusaha seharusnya bias menjadi bapak rumah tangga yang baik dan menganggap pekerja/ buruh adalah bagian dari keluarga. Pemerintah dan pengusaha berperan aktif dalam pencegahan pemutusan kerja secara sepihak. Kata kunci : Pekerja, Perselisihan Pemutusan Hungan Kerja Secara Sepihak, Pengusaha.

Peranan dan Wewenang Europan Union (EU) di Kawasan Eropa Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Orid Tatiana
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v7i1.1088

Uni Eropa merupakan salah satu wujud integrasi yang terletak di Eropa dan salah satu organisasi yang cukup stabil secara politik dan ekonomi. Sejak terbentuk Uni Eropa terus melanjutkan agenda perluasan keanggotaan (enlargement agenda) hingga ke Eropa Timur dan dan Eropa Tenggara. Negara-negara anggota Uni Eropa yang didominasi oleh anggota Uni Eropa yang didominasi oleh negara-negara maju di Eropa Barat secara politik dan ekonomi merupakan negara yang cukup stabil dan mapan. Uni Eropa merupakan wadah yang potensial dan memiliki daya tarik tersendiri baik di negara-negara yang terletak di kawasan Eropa untuk ikut serta bergabung ataupun negara atau blok yang terletak di kawasan lain untuk sekedar menjalin hubungan dagang. Terjalinnya kerjasama antar negara anggota di bidang ekonomi yang fokus terhadap keleluasaan gerak sumber produksi, sumber daya, hasil produksi, dan jasa tanpa tarif atau minimal dengan kesegaraman tarif yang rendah membuat Uni Eropa juga menjalin berbagai kerjasama dengan negara lain untuk memperkuat diri sebagai salah satu organisasi perdagangan internasional terbesar di dunia. Untuk itu, dalam tulisan kali ini akan mempelajari bagaimana peran Uni Eropa dalam perdagangan internasional serta fungsi, wewenang dan struktur Uni Eropa sebagai organisasi internasional dilihat dari perspektif hukum perdagangan internasional.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Nugraha, Al Haadi; Tatiana, Orid; Deva, Adam
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.12eh

Hak tanggungan merupakan perlindungan hukum bagi kreditor apabila debitor tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada kreditor. Pelunasan hutang kreditor dilakukan dengan cara penjualan objek jaminan hak tanggungan melalui pelelangan umum. Permasalahan dalam pelelangan terjadi ketika pemenang lelang tidak dapat menguasai objek lelang yang dibelinya dikarenakan susahnya pengosongan dan adanya gugatan dari pihak debitor ataupun pihak ketiga. Perlindungan hukum harus diberikan terhadap pemenang lelang yang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas obyek yang dibelinya melalui lelang. Proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak obyek lelang dari penjual kepada pemenang lelang. Dalam peralihan hak obyek lelang ternyata menimbulkan suatu permasalahan, seperti tidak dapat dikuasainya obyek lelang oleh pemenang lelang, serta pembatalan lelang berdasar putusan. Adanya pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan oleh putusan pengadilan mengakibatkan pemenuhan hak preferen yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur pemegang hak tanggungan melalui lelang eksekusi menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan atas penguasaan obyek lelang dan bagaimana tanggung jawab pejabat lelang terhadap penjualan lelang hak tanggungan dan juga upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pembeli lelang beritikad baik atas pembatalan eksekusi lelang oleh putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia yang mengatur tentang lelang yaitu Vendu Reglement, HIR, serta PMK Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 dan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adanya pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan oleh putusan pengadilan mengakibatkan pemenuhan hak preferen yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur pemegang hak tanggungan melalui lelang eksekusi menjadi tidak memiliki kepastian hukum.

Penegakan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Perdagangan Bahan Pangan Kadaluwarsa di Pasar Tradisional Kota Jambi Kurniawan, Ridha; Antoro, Agung; Irawan, Agus; Alendra; Alfarisi, M. S; Tatiana, Orid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1498

Peredaran bahan pangan kedaluwarsa di pasar tradisional Kota Jambi menjadi persoalan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan melanggar hak konsumen atas produk yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mengatasi peredaran pangan kedaluwarsa. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan observasi di tiga pasar tradisional utama di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya regulasi daerah, minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran BPOM, serta tekanan ekonomi pada pedagang menjadi faktor penghambat utama. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Satgas Pangan Terpadu, revisi Perda No. 5/2018, serta penguatan literasi hukum dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat

Analysis of Cybercrime as a Negative Impact of Technological and Internet Development in Indonesia Based on Law Number 19 of 2016 from a Criminal Law Perspective (Judge's Decision Study No. 569/Pid.sus/2022/PN.Btm) Ternando, Albi; Dwianggara, Dany; Rahman, Rahman; Indara, Rona; Tatiana, Orid
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 1 (2025): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i1.1473

The rapid development of information and communication technology has brought significant benefits to society, but on the other hand, it has also given rise to various threats, including cybercrime. In Indonesia, the increase in cybercrime cases, such as skimming, has caused major economic losses and threatened the stability of digital security. This study focuses on the factors causing the increase in cybercrime and efforts to prevent it. The research method used is a normative legal approach through a literature review that studies related laws and regulations, including Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which was updated in 2016. The results of the study indicate that the main causes of cybercrime include weak network security, low digital literacy of the community, and limitations in law enforcement. This study recommends strengthening regulations, increasing human resource capacity, and implementing technology-based prevention policies as solutions to combat cybercrime. This study is expected to be a reference for policy makers and legal practitioners in dealing with cybercrime problems in Indonesia effectively.

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 501 K/Pdt. Sus-PHI/2016) Marbun, Halomoan; Syazeli, Emir Adzan; Tatiana, Orid
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5890

Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh tanpa melalui proses yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, permasalahan dalam penelitian ini adalah hubungan/korelasi antara putusan nomor 501 K/Pdt-sus PHI/2016 dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunkan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang dan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan kajian pustaka. Cara meminimalisir pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah dari pekerja/buruh seharusnya memiliki kemampuan di bidang pekerjaannya, memberikan motifasi dalam berkerja. Bagi pengusaha seharusnya bias menjadi bapak rumah tangga yang baik dan menganggap pekerja/ buruh adalah bagian dari keluarga. Pemerintah dan pengusaha berperan aktif dalam pencegahan pemutusan kerja secara sepihak. Kata kunci : Pekerja, Perselisihan Pemutusan Hungan Kerja Secara Sepihak, Pengusaha.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search