Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Muh. Rizal Hamdi
STIS Darussalam Bermi Lombok Barat, Indonesia
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DESA BABUSSALAM, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT Muh. Rizal Hamdi
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i1.294

Abstract

Korupsi di tingkat pemerintahan desa masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan, namun kurangnya pemahaman terkait pencegahan tindak pidana korupsi dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas aparatur desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendampingan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait korupsi, pelatihan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta pendampingan teknis dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat guna menciptakan sinergi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi antikorupsi serta peningkatan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan. Selainitu, terbentuknya sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat turut memperkuat upayapencegahan korupsi di tingkat desa. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwapendampingan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi dapat meningkatkan efektivitaspencegahan korupsi di desa. Rekomendasi utama dari kegiatan ini adalah perlunya regulasiinternal yang lebih ketat serta peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan gunamenciptakan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) MELALUI PENDAMPINGAN PARTISIPATIF DAN BERBASIS TRANSPARANSI DI DESA SELEBUNG, KECAMATAN BATUKLIANG, KABUPATEN LOMBOK TENGAH Muh. Rizal Hamdi; Andi Muhammad Fu’ad; Naili Azizah; Fauzi Hadi Lukita; Ahmad Junaidi Junaidi
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i2.299

Abstract

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan desa yang membutuhkan kapasitas aparatur desa yang mumpuni serta keterlibatan masyarakat secara partisipatif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparatur desa yang menghadapi kendala dalam menyusun RKPDES secara sistematis, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Permasalahan ini berpotensi menghambat efektivitas pembangunan desa serta akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun RKPDES melalui pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan teknis, serta simulasi penyusunan RKPDES dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini juga menekankan aspek transparansi guna memastikan bahwa proses perencanaan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menyusun RKPDES secara lebih sistematis dan berbasis data. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan partisipatif.
EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM DALAM MENCEGAH KORUPSI DI PEMERINTAH DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT Abd. Qohar; Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i2.301

Abstract

Korupsi di tingkat desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum aparat desa, memperkuat sistem pengawasan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2024 DI LOMBOK BARAT Lalu Silammaulanawa Izzati; Muh. Rizal Hamdi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v5i2.334

Abstract

This study aims to analyze public perceptions of female legislative candidates in the 2024 General Election (Pemilu) in Electoral District (Dapil) 1 Gerung–Kuripan, West Lombok Regency, and to identify social, cultural, political, and economic factors influencing their electability. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving female legislative candidates, community leaders, election organizers, and residents in the study area. The results indicate that public perception tends to be conservative and gender-biased, with politics still viewed as a male-dominated sphere. Supporting factors include increased education, access to political information, and support from family and social communities. In contrast, inhibiting factors include patriarchal culture, limited structural support from political parties, and low understanding of affirmative policies for female representation. The absence of elected female legislative candidates in the 2024 election demonstrates that the affirmative policies stipulated in Law No. 7 of 2017 and Law No. 2 of 2008 jo. Law No. 2 of 2011 have not been fully effective. The findings of this study are expected to serve as a basis for improving political education and gender awareness at the local level.
Co-Authors Abd. Qohar Ahmad Junaidi Junaidi Andi Muhammad Fu’ad Fauzi Hadi Lukita Idul Adnan Lalu Silammaulanawa Izzati Naili Azizah