Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Publicuho Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
Berliana Mustika Rani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
INKLUSI DIGITAL DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOTA SURABAYA Berliana Mustika Rani
Journal Publicuho Vol. 8 No. 3 (2025): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i3.880

Abstract

This study aims to analyse the form and effectiveness of digital inclusion policies in the implementation of SPBE in Surabaya City, focusing on efforts to reach vulnerable groups such as the elderly, persons with disabilities, and the digitally poor. This study applies a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, document review, and field observation involving local government actors and representatives of vulnerable groups. The analysis is guided by the frameworks of Digital Inclusion Theory, Digital Era Governance, and Policy Implementation Theory. The results show that the Surabaya City Government has initiated several digital inclusion policies, including free public WiFi, digital literacy training, and integrated service platforms. However, the implementation remains less effective due to limited infrastructure, low digital literacy levels, and a lack of sustainable support for vulnerable populations. This study concludes that the implementation of digital inclusion in SPBE is still partial and requires cross-sector collaboration and a long-term strategy to ensure that digital transformation does not deepen social inequality.
Prosedur Penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 Awanda Ayu Az-zahra; Berliana Mustika Rani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4024

Abstract

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut adanya perencanaan yang sistematis agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah adalah Peta Rencana SPBE yang disusun melalui prosedur administratif tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis prosedur penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 serta mengidentifikasi aktor yang terlibat beserta peran dan tanggung jawabnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan pendahuluan, dan dokumen perencanaan SPBE Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan perumusan hasil yang tersusun secara sistematis dan terkoordinasi. Dokumen peta rencana disusun dalam delapan domain SPBE, yaitu domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, domain layanan SPBE, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, domain keamanan SPBE, domain audit TIK SPBE, dan domain kota cerdas SPBE, dengan pembagian peran yang jelas antar perangkat daerah. Pembahasan menunjukkan bahwa prosedur penyusunan peta rencana telah memenuhi karakteristik prosedur administrasi meliputi efisiensi, efektivitas, kesederhanaan, konsistensi, fleksibilitas, dan keterterimaan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa prosedur administratif yang terstruktur menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas perencanaan SPBE di pemerintah daerah.
Penerapan Collaborative Governance dalam Operasi Gabungan Oleh UPT PPD Surabaya Utara Marsya Frischa Widyaningrum; Berliana Mustika Rani
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.14648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pelaksanaan Operasi Gabungan (OPGAB) oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Surabaya Utara sebagai instrumen penegakan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi Kota Surabaya sebagai kontributor pajak daerah terbesar di Provinsi Jawa Timur, namun masih menghadapi persoalan tunggakan PKB yang signifikan dan tidak merata antarwilayah pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif-deskriptif untuk menilai sejauh mana OPGAB mampu mendorong wajib pajak melunasi kewajibannya setelah dikenai penindakan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan serta data tunggakan PKB periode Juni–Oktober 2025. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori collaborative governance Barbara Gray (1989) yang meliputi indikator problem setting, direction setting, dan implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPGAB dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai instansi dan berhasil menjaring 843 kendaraan menunggak selama lima bulan pelaksanaan. Namun, tingkat pembayaran di lokasi dan pasca OPGAB masih relatif rendah, dengan persentase pembayaran bulanan yang konsisten berada di bawah 50 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga telah berjalan efektif pada aspek koordinasi operasional, tetapi belum optimal dalam mendorong perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan collaborative governance yang mengintegrasikan penindakan dengan pendekatan edukatif dan peningkatan kualitas pelayanan guna meningkatkan kepatuhan PKB secara berkelanjutan. Keywords: Collaborative governance, Operasi Gabungan (OPGAB), Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan wajib pajak, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah
Co-Authors Awanda Ayu Az-zahra Marsya Frischa Widyaningrum