Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Kadek Sri Candra Laksmi Putri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik dan E-Commerce Kadek Sri Candra Laksmi Putri; Ni Ketut Sari Adnyni; Made Sugi Hartono
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.8625

Abstract

The development of information technology has significantly transformed commercial activities, particularly through the emergence of electronic transactions or e-commerce. The convenience offered by digital trading systems provides various benefits for both consumers and business actors, such as time efficiency, ease of access, and broader market reach. However, behind these advantages, there are also several risks that may harm consumers, including discrepancies between product descriptions and actual goods, delivery delays, and potential online fraud. This study aims to analyze the legal protection for consumers in electronic transactions and the responsibilities of business actors within digital commerce systems. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that consumer legal protection in electronic transactions has been regulated in various laws and regulations; however, in practice, several challenges remain in its implementation. Therefore, strengthening regulations, enhancing supervision of business actors, and increasing public legal awareness are necessary to create a safer electronic transaction system and ensure legal certainty for consumers.
Implementasi Pasal 45 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Terkait Proses Penyidikan Hukum dalam Tindak Pidana Perjudian Online di Kepolisian Resor Buleleng, Bali Kadek Sri Candra Laksmi Putri; Ni Ketut Sari Adnyani; Made Sugi Hartono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6122

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi signifikan adalah perjudian yang kini berkembang dalam bentuk daring (online). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian online di Kepolisian Resor Buleleng serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penyidik Polres Buleleng, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 45 ayat (3) telah dilaksanakan sesuai prosedur KUHAP melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, serta koordinasi lintas lembaga. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana forensik digital, kesulitan pelacakan transaksi lintas wilayah, anonimitas pelaku, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi, serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat guna mengoptimalkan pemberantasan perjudian online.
Co-Authors Made Sugi Hartono Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sari Adnyni