Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Literasi Hukum melalui Sosialisasi Berbasis Good Governance di Kelurahan Talaka Fikri, Muhammad; Djafar, Eka Merdekawati; Adrian, Adrian; Budiman, Andi; Al Farisi, Muhammad Fathir; Suwandi, Maulana Dafa; Syekh, A. M. Randy; Amalia, A. Maisyah; Sari, Linda Sekar; Fidar, Athifah Putri; Djufri, Ismi Azizah; Alen Pratama, A. Putra; Rompon, Vega Sampe; Imran, Zhairah Zulaeyka
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i1.7905

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Kelurahan Talaka melalui internalisasi prinsip good governance yang menitikberatkan pada peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara idealitas partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan yang masih bersifat formalistik serta kurang melibatkan warga secara substantif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pengabdian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan kelurahan cenderung bersifat administratif dan simbolik, yang dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap informasi publik serta lemahnya pola komunikasi antara aparatur kelurahan dan masyarakat. Melalui pelaksanaan sosialisasi hukum berbasis PRA, terjadi peningkatan keterlibatan aktif peserta dalam forum diskusi, tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbukanya ruang dialog yang lebih setara antara aparatur dan warga. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas aparatur kelurahan sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan di tingkat lokal.
Integrasi Algoritma dalam E-Litigation dan Transformasi Hukum Acara Peradilan Modern Muslimin, Nurul Hikmah; Fikri, Muhammad; Rahman, Abd.; Djufri, Ismi Azizah; Al Hakim, Winanda Fajri
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60018

Abstract

Transformasi digital dalam sistem peradilan menjadi isu penting seiring berkembangnya e-court dan e-litigasi yang mengintegrasikan algoritma dalam proses administrasi dan persidangan. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis implikasi normatif penggunaan algoritma yang dalam hal ini didefinisikan sebagai seperangkat instruksi komputasional terstruktur yang mengotomasi alur kerja yudisial terhadap transformasi hukum acara di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap regulasi dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi algoritma di Indonesia masih bersifat administratif-prosedural, khususnya dalam pengelolaan perkara, penjadwalan sidang, dan pertukaran dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022. Integrasi tersebut telah mengubah prosedur hukum acara dari model konvensional berbasis interaksi fisik menjadi sistem digital yang lebih terstruktur dan efisien. Secara teoritik, penelitian ini berkontribusi dengan merumuskan konsep alghoritmic procedural transformation sebagai kerangka analisis baru untuk memahami perubahan struktural hukum acara akibat otomasi digital. Transformasi ini sekaligus menimbulkan tantangan terhadap prinsip due process of law, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan konstruksi normatif yang adaptif untuk memastikan integrasi algoritma tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.