Suryadi, Celestial Darya
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penangguhan TikTok Live Selama Demonstrasi Agustus 2025 dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Bisnis di Indonesia Suryadi, Celestial Darya; Wise, Keira Veurell; Tamzil, Valerie Elaine
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6913

Abstract

Penangguhan sementara fitur TikTok LIVE yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Indonesia selama demonstrasi massal pada akhir Agustus 2025 menimbulkan pertanyaan hukum dan praktis tentang tata kelola digital, tanggung jawab platform, dan kelangsungan bisnis di negara ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan TikTok LIVE di kalangan bisnis dan konsumen Indonesia, mengevaluasi sejauh mana penghentian sukarela ini mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional dan internasional, serta menilai dampaknya terhadap kelangsungan bisnis dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia melalui pendekatan hukum administrasi dan perdagangan yang terintegrasi. Fokus penelitian ini penting baik secara teoritis maupun praktis, karena mengeksplorasi hubungan yang terus berkembang antara otoritas negara, regulasi swasta, dan ketahanan ekonomi digital Indonesia yang berkembang pesat. Studi ini menerapkan metodologi penelitian kualitatif yang menggabungkan metode penelitian hukum primer dan sekunder. Ketika TikTok LIVE berhenti beroperasi, banyak pemilik bisnis menyuarakan kekhawatiran atas kerugian pendapatan dan pembatalan kontrak. Dengan demikian, ketergantungan bisnis Indonesia pada TikTok LIVE menyoroti perlunya TikTok untuk bertindak lebih bertanggung jawab sebagai suatu platform. Pemerintah juga harus menetapkan peraturan yang lebih jelas untuk kasus-kasus semacam itu guna memastikan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik.
Batasan Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam Keadaan Darurat Suryadi, Celestial Darya; Tesalonika, Septia Elora; Leman, Brandon Angelo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8336

Abstract

Penelitian ini membahas batasan penggunaan diskresi oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam keadaan darurat dalam kerangka hukum administrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan pejabat pemerintahan untuk bertindak cepat dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, tetapi tetap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif penggunaan diskresi serta merumuskan batasan hukumnya agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi bukan merupakan kewenangan absolut, melainkan instrumen hukum yang dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penggunaan diskresi harus memenuhi prinsip keharusan, kesebandingan, akuntabilitas, serta dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Maka, diskresi berfungsi untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dalam kondisi darurat, namun tetap harus berada dalam koridor hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi kepentingan umum serta hak warga negara.