Anya Risnawati
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PASCA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Imelda Hutasoit; Nur Handayani; Anya Risnawati; Muh Ilham; Stenly Pangarepan; Mohamad Saputra Tambora
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i1.5118

Abstract

Relokasi IKN bertujuan pemerataan dan keberlanjutan, namun berpotensi berdampak pada lingkungan dan masyarakat adat. Ada peluang investasi di wilayah penyangga seperti Tabalong. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dampak perubahan sosial pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Ditinjau dari teori perubahan sosial Sztompka menunjukkan bahwa: (1) Perubahan komposisi penduduk menunjukkan peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi, terutama dari Jawa, telah mengubah komposisi penduduk Tabalong. Hal ini memicu persaingan kerja, masalah pangan, dan potensi konflik sosial. Namun, filosofi Banjar yang terbuka terhadap pendatang membantu meminimalkan konflik. (2) Perubahan struktur sosial terjadi pergeseran sektor ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi telah mengubah struktur sosial dan ekonomi di Tabalong. Namun, masih terdapat ketimpangan dalam hal akses terhadap pekerjaan dan sumber daya. (3) Perubahan fungsi lahan menunjukkan Tabalong telah berhasil mengubah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan produksi pangan untuk IKN. Pasar Agribisnis Kembang Kuning menjadi pusat distribusi utama. Namun, tantangan dalam menjaga kualitas produk dan akses pasar tetap ada. (4) Perubahan batas sosial terjadi perubahan batas sosial akibat masuknya pendatang baru dan persaingan kerja. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini dengan pelatihan keterampilan dan revisi RTRW. (5) Perubahan hubungan antar subsistem terjadi peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, perubahan hubungan antara petani dan pasar, serta peningkatan ketergantungan pada pasar eksternal dan (6) Perubahan lingkungan dimana pembangunan IKN telah memicu perubahan tata guna lahan, peningkatan tekanan pada sumber daya alam, dan potensi konflik lingkungan. Adapun faktor pendorongnya adalah adanya potensi sumber daya alam yang besar, letak geografis yang strategis, keterbukaan masyarakat terhadap pendatang, dan tingginya investasi. Namun demikian, terdapat faktor penghambat seperti kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, infrastruktur yang belum memadai, dan akses pasar yang terbatas. Penting untuk digarisnawahi bahwa dampak pembangunan IKN terhadap perubahan sosial di Tabalong bersifat kompleks dan beragam, bergantung pada berbagai faktor, seperti: 1) Kebijakan pemerintah dalam mengelola pembangunan IKN; 2) Kesiapan masyarakat Tabalong dalam beradaptasi dengan perubahan; dan 3) Dinamika interaksi antara penduduk lokal dan pendatang.
ANALISIS KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) MELALUI PENDEKATAN TEORI DIFUSI INOVASI DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Mgs. Ismail; Gatiningsih; Udaya Madjid; Anya Risnawati; Subiyono; Joko Moersito
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1863

Abstract

Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap penting mengingat hingga saat ini belum tersedia kartu identitas khusus bagi anak, meskipun anak telah memiliki akta kelahiran dan/atau kartu pelajar. KIA bertujuan melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung melalui deskripsi yang mendalam, luas, dan terperinci terhadap objek atau subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Difusi Inovasi yang meninjau inovasi dari dua sisi, yaitu karakteristik inovasi dan elemen-elemen yang melekat dalam proses difusi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik inovasi belum mampu mendorong masyarakat untuk memiliki KIA. Demikian pula, elemen-elemen difusi inovasi belum berjalan secara optimal sehingga belum mampu meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.