Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT Nur Handayani; Mu'min Ma'ruf; Gusti Ayu Ambarawati
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 4, No. 1, Juni 2019
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.374 KB) | DOI: 10.33701/j-3p.v4i1.844

Abstract

Prevention of Persons with Social Welfare Problems in Sukabumi City, West Java Province. This study aims to determine the condition of poverty in the city of Sukabumi and to find out what the Sukabumi City government is doing in poverty reduction. With qualitative descriptive methods and data collection techniques of observation, interviews, documentation then analyzed through editing, classification, tabulation and interpretation of data. The results showed that the poverty line in Sukabumi City increased by Rp26,777 in 2015 from Rp395,131 per capita per month to Rp421,908 per capita per month and the percentage of poor people in Sukabumi City in the last five years decreased. Judging from the depth index of poverty (PI) is not deep enough and seen from the poverty severity index (P2) Sukabumi City is not severe enough. This shows that the programs carried out by the Sukabumi City government are quite effective in reducing poverty. Keywords: poverty, countermeasures, Sukabumi
Model Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Khasan Efendi; Tumija Tumija; Nur Handayani; Mohammad Rifai
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i1.2327

Abstract

Tujuan penelitian ini mengetahui jenis inovasi pelayanan publik melalui model inovasi pelayanan publik dalam bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi dengan jumlah informan enam orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis inovasi pelayanan publik melelui model inovasi pelayanan dalam bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) yaitu Inovasi produk layanan, inovasi proses layanan, inovasi system layanan, inovasi kebijakan dan metode pelayanan yang diperoleh masyarakat dari pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta dapat diperoleh dalam satu pintu untuk semua jenis pelayanan publik, baik melalui OSS (49 jenis pelayanan) maupun melalui Si Pioner (44 jenis pelayanan). Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mewujudkan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen cukup baik. Namun masih terkendala pada kebijakan refocusing anggaran akibat wabah pandemi covid-19, sehingga harus merescedule kembali pembangunanya dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang berakibat pada target waktu yang ditetapkan sebelumnya tidak tercapai.Kata Kunci: model, inovasi, pelayanan publik
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAHAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH Rauzatul Ulfah; Ismail Nurdin; Nur Handayani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The focus of this research is to see the implementation of government supervision carried out by the Inspectorate of Nagan Raya Regency. The research method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques by reading data, data reduction, data presentation, and data collection. The results showed that the implementation of supervision by the Inspectorate was good enough, seen from 1) the level of reporting by the Inspectorate, 2) measurement of work results; 3) corrections, and corrections to the condition of Human Resources (HR). So it is deemed necessary to develop human resources both in terms of quantity (especially auditors) as well as in terms of quality through education and training or similar activities as well as politics which will be led by the leadership of the Inspectorate of Nagan Raya Regency. In carrying out its duties and functions, only level 2 should be at level 3. Keywords: Inspectorate and Government Supervision
DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PASCA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Imelda Hutasoit; Nur Handayani; Anya Risnawati; Muh Ilham; Stenly Pangarepan; Mohamad Saputra Tambora
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i1.5118

Abstract

Relokasi IKN bertujuan pemerataan dan keberlanjutan, namun berpotensi berdampak pada lingkungan dan masyarakat adat. Ada peluang investasi di wilayah penyangga seperti Tabalong. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dampak perubahan sosial pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Ditinjau dari teori perubahan sosial Sztompka menunjukkan bahwa: (1) Perubahan komposisi penduduk menunjukkan peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi, terutama dari Jawa, telah mengubah komposisi penduduk Tabalong. Hal ini memicu persaingan kerja, masalah pangan, dan potensi konflik sosial. Namun, filosofi Banjar yang terbuka terhadap pendatang membantu meminimalkan konflik. (2) Perubahan struktur sosial terjadi pergeseran sektor ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi telah mengubah struktur sosial dan ekonomi di Tabalong. Namun, masih terdapat ketimpangan dalam hal akses terhadap pekerjaan dan sumber daya. (3) Perubahan fungsi lahan menunjukkan Tabalong telah berhasil mengubah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan produksi pangan untuk IKN. Pasar Agribisnis Kembang Kuning menjadi pusat distribusi utama. Namun, tantangan dalam menjaga kualitas produk dan akses pasar tetap ada. (4) Perubahan batas sosial terjadi perubahan batas sosial akibat masuknya pendatang baru dan persaingan kerja. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini dengan pelatihan keterampilan dan revisi RTRW. (5) Perubahan hubungan antar subsistem terjadi peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, perubahan hubungan antara petani dan pasar, serta peningkatan ketergantungan pada pasar eksternal dan (6) Perubahan lingkungan dimana pembangunan IKN telah memicu perubahan tata guna lahan, peningkatan tekanan pada sumber daya alam, dan potensi konflik lingkungan. Adapun faktor pendorongnya adalah adanya potensi sumber daya alam yang besar, letak geografis yang strategis, keterbukaan masyarakat terhadap pendatang, dan tingginya investasi. Namun demikian, terdapat faktor penghambat seperti kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, infrastruktur yang belum memadai, dan akses pasar yang terbatas. Penting untuk digarisnawahi bahwa dampak pembangunan IKN terhadap perubahan sosial di Tabalong bersifat kompleks dan beragam, bergantung pada berbagai faktor, seperti: 1) Kebijakan pemerintah dalam mengelola pembangunan IKN; 2) Kesiapan masyarakat Tabalong dalam beradaptasi dengan perubahan; dan 3) Dinamika interaksi antara penduduk lokal dan pendatang.
INOVASI PENGURANGAN SAMPAH PERKOTAAN DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOMPMENT GOALS DI INDONESIA. Irfan Setiawan; Bangkit Ayatullah Datupalinge; nur handayani
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 15 No 2 (2023): Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v15i2.3822

Abstract

The waste problem in Indonesia is a problem that has not been resolved to date. Waste is the result of human activity that is not reused. One of the human activities that causes the generation of paper waste is the activities of running government offices. Based on this, this article aims to examine alternative urban waste reduction innovations in realizing Sustainable Development Goals in Indonesia. This research uses a literature review method. Information and data obtained from various literature are compiled based on the information obtained and make it relevant to the topic being discussed. The research results found that one of the human activities that produces paper waste is government office activities. Government office activities are one aspect that participates in producing paper waste, and this is a phenomenon that needs to be considered critically. An innovative alternative proposed by the author to help overcome this problem is the use of the Green Newspaper concept in designing the basic materials for paper production. This paper concept can help the use of the Green Newspaper concept to realize one of the Sustainable Development Goals (SDGS) points, namely responsible consumption and production, where paper can be used to minimize waste from the government administration process.
The Capacity Gap of Village Apparatus in Public Service Delivery and Its Impact on Public Satisfaction Pasha Al Hafiz Dafa; Nur Handayani
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 2 (2026): May 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i2.667

Abstract

Public service is one of the primary functions of village government, which plays a role in meeting the administrative and service needs of the community. However, the quality of public services at the village level still faces various challenges, particularly related to the capacity gap of village officials in carrying out their duties and functions. This study aims to examine the capacity gap of village officials in providing public services and its impact on public satisfaction through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The research data were obtained from 10 relevant scientific articles published in the period 2018–2025. The analysis process was carried out descriptively and qualitatively by identifying, grouping, and synthesizing the main findings from various studies related to the capacity of village officials, the quality of public services, and public satisfaction. The results of the study indicate that the capacity of village officials still faces various limitations in the aspects of knowledge, skills, competencies, education levels, utilization of information technology, and professionalism in providing services. This capacity gap impacts the quality of public services, particularly in aspects of speed, accuracy, effectiveness, and responsiveness of services. In addition, good quality public services have been shown to contribute to increasing public satisfaction, while less than optimal services tend to decrease the level of public satisfaction with the village government. Therefore, enhancing the capacity of village officials through education, ongoing training, competency building, and digitalization of services is a crucial strategy for improving the quality of public services and public satisfaction. This research contributes to enriching the study of village official capacity and provides a basis for consideration by the government in formulating human resource development policies at the village level.