Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERBANDINGAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK ANTARA KOTA PALEMBANG DAN KOTA SURABAYA Andini Sakilla Candra; Annisa Euis Andhini; M Imam Maulidandy; Dr. Katriza Imania, M.Si,; Rizka Azzahri, S.Sos.,M.Si; Riza Adelia Suryani, S.Sos.,M.Si; Nabilla Dwi Maharani
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i2.5627

Abstract

The development of information and communication technology (ICT) has become a key catalyst in transforming public services toward more efficient, transparent, and participatory systems. The Indonesian government, through the Electronic-Based Government System (SPBE) policy, encourages the acceleration of digitalization across all regions; however, its implementation still shows disparities between regions. This study aims to compare the implementation of public service digitalization between Palembang City and Surabaya City using the Systematic Literature Review (SLR) method. The analysis was conducted on 50 scientific journals published between 2015 and 2025, obtained from databases such as Google Scholar, Scopus, DOAJ, and the Garuda Portal, using the keywords: public service digitalization, e-government, smart city, Palembang, and Surabaya. The results indicate that Surabaya has reached the digital integration stage, supported by strong local policies, adequate technological infrastructure, and high public participation through various digital service innovations such as the Surabaya Single Window (SSW), e-Musrenbang, and the Command Center. In contrast, Palembang remains at the digital adaptation stage, facing challenges in infrastructure, human resource capacity, and digital literacy. In conclusion, the success of public service digitalization depends not only on technological aspects but also on the synergy between adaptive policies, bureaucratic readiness, and the level of public participation. This study recommends strengthening local policies and enhancing digital literacy among citizens to accelerate the effectiveness of SPBE implementation across Indonesia.
Analisis Alternatif Kebijakan Penanganan Parkir Liar Travel Melalui Pembangunan Atau Relokasi Fasilitas Parkir Di Indralaya Utara Andini Sakilla Candra; Khalishah Faradilah; Alda Nadila Azzani; Tia Selpi; Hafizhah Herdiana Putri; Novitry Pratiwi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.397

Abstract

Fenomena parkir pembohong kendaraan travel di kawasan Jalan Lintas Tengah, Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, menjadi permasalahan transportasi yang berdampak langsung pada kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan terganggunya kenyamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan serta menyusun solusi penataan parkir yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan sopir perjalanan, petugas Dinas Perhubungan, pengguna jalan, dan warga sekitar sebagai informan kunci. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar terjadi akibat tidak tersedianya fasilitas parkir atau terminal resmi, lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan, serta ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan. Temuan ini menegaskan tidak adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dianggap paling efektif adalah pembangunan fasilitas parkir khusus kendaraan travel di kawasan Timbangan yang didukung pengawasan terpadu, sosialisasi keselamatan, serta evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terstruktur. Kata kunci: pembohong parkir; implementasi kebijakan; daerah transportasi; fasilitas parkir; Ogan Ilir.