Sitorus, Gita Oktaviani
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Etika Pendidik dalam Digitalisasi Masa Kini Memunculkan Pendidik Unggul Dimasa yang Akan Datang Sitorus, Gita Oktaviani; Purba, Aprilla Revalina Br; Marpaung, Andreas Domini; Purba, Natalia Br; Manurung, Rachel Oliviena Br; Situmeang, Sarnadi Giot Marito; Manurung, Togu Samuel Riady; Yunita, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37189

Abstract

Era digitalisasi membawa transformasi signifikan dalam dunia pendidikan yang menuntut pendidik untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga menjaga integritas dan etika profesional sebagai landasan mendidik generasi masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika pendidik dalam menghadapi arus digitalisasi serta memproyeksikan sosok pendidik unggul yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai literatur ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama pendidik di era digital meliputi perlindungan privasi data siswa, batasan komunikasi profesional di media sosial, serta risiko distorsi informasi di ruang digital. Pendidik yang unggul di masa depan didefinisikan sebagai pribadi yang memiliki perpaduan antara kompetensi pedagogik, kecakapan teknologi, dan kematangan etika yang kuat. Peran pendidik kini bergeser dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator dan teladan moral dalam literasi digital guna membentuk karakter siswa di tengah ketergantungan teknologi. Upaya penguatan etika digital ini memerlukan dukungan struktural melalui kebijakan institusi yang jelas serta pelatihan profesional berkelanjutan agar pendidik mampu menjaga marwah profesinya sekaligus mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter.
Digital Self-Enslavement: The Implications of the Internet of Things for Cyber Law Reform in the Society 5.0 Era within the Framework of Maqashid al-Sharia Lbn Batu, Dewi Pika; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Taufiq Ramadhan; Pinem, Windawati; Maulana Ibrahim; Sitorus, Gita Oktaviani
Al-'Adl Vol. 19 No. 02 (2026): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study investigates the emerging phenomenon of "digital self-slavery" (perbudakan diri digital) within Indonesia's Society 5.0 landscape, focusing on the TikTok live-streaming ecosystem as a site of voluntary self-exploitation mediated by algorithmic systems. Employing a mixed-method approach combining an online survey of 304 respondents with qualitative essay analysis and social media observation this research identifies a critical gap in existing digital slavery literature, which predominantly addresses externally coerced exploitation while neglecting voluntary self-exploitation through digital platforms. Drawing on the Modern Slavery Wheel theory, the digital labor exploitation framework, and the Islamic jurisprudential concept of maqashid al-syariah, this article introduces "self-slavery" as a distinct analytical category separating it from conventional modern slavery. Empirical findings reveal that 85.5% of respondents—predominantly Generation Z—classified online gift-begging behavior as technology-disguised slavery, directly refuting the prevailing social stigma of generational digital apathy. Additionally, 33.2% reported experiencing algorithmic pressure to follow social media trends, and 73.3% expressed support for cyber law reform. From the Islamic legal perspective, this practice constitutes violations of hifzh al-'irdh (preservation of honor) and hifzh al-nafs (preservation of the self), rendering it inconsistent with the objectives of Islamic law. The study concludes that Indonesia's current cyber law framework—including the ITE Law and Presidential Regulation No. 47 of 2023—is structurally insufficient to address nuanced forms of digital self-exploitation, and proposes a reform agenda grounded in both positive law and Islamic normative principles.