Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Tasyri'
Silalahi, Hardian
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Police Law Enforcement Against Illegal Drug and Medical Device Trafficking in the North Sumatra Police Priananda, Gilang; Maysarah, Andi; Silalahi, Hardian
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2026): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v5i1.492

Abstract

The circulation of medicines and medical devices that do not comply with legal standards constitutes a criminal act that poses serious risks to public health and safety, economic stability, and consumer protection. In this context, the police play a strategic role in carrying out repressive, preventive, and countermeasure actions against such illegal practices. This study aims to analyze law enforcement conducted by the North Sumatra Regional Police, examine the preventive measures implemented, and identify the obstacles encountered in the enforcement process. The research employs an empirical legal method with statutory and sociological approaches. The findings indicate that law enforcement is carried out through stages of investigation, inquiry, enforcement actions, and cooperation with the National Agency of Drug and Food Control, while preventive efforts include public outreach, supervision of distribution channels, and integrated operations. The main challenges involve limited resources, the evolving patterns of crime, and low public legal awareness. Therefore, strengthening inter-agency synergy, enhancing the capacity of law enforcement officers, and encouraging active public participation are necessary to improve the effectiveness of law enforcement against the illegal circulation of medicines and medical devices.
Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHAP : The Exercise of Police Investigative Powers in the Handling of General Criminal Offences Following the Entry into Force of Law No. 20 of 2026 on the Criminal Procedure Code Sirait , Benget Hariman; Maysarah, Andi; silalahi, hardian
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana umum setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul serta menilai langkah-langkah penanggulangannya. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil analisis memperlihatkan bahwa pembaruan KUHAP memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak tersangka, menegaskan penerapan prinsip due process of law, serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Meskipun demikian, implementasinya masih dihadapkan pada hambatan yang bersifat struktural, normatif, dan kultural, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang baru. Upaya yang ditempuh mencakup peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyidik, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta optimalisasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kewenangan penyidik pasca berlakunya KUHAP baru sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan serta konsistensi penerapan prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.
Co-Authors Maysarah, Andi Priananda, Gilang Sirait , Benget Hariman