Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Media Hukum Tasyri'
Maysarah, Andi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI AKIBAT PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN BAGI SISWA/SISWI SMK NEGERI 5 MEDAN maysarah, andi; Rahim, Rani; Wahyuni, Dewi
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i1.534

Abstract

Pelajar merupakan penerus bangsa di masa depan, yang sangat diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat membawa kemajuan bagi bangsa di waktu mendatang. Internet dibutuhkan oleh pelajar untuk mendapatkan atau memberikan informasi. Sehingga mempermudah pembelajaran selain mereka dapatkan dari sekolah maka pelajar juga dapat menambah pengetahuan dengan cara mencari dari internet (media sosial). Namun media sosial memiliki dampak positif dan negatif bagi pelajar. Dampak positif mereka mendapatkan informasi yang luas dan cepat untuk menunjang proses pembelajaran. Sedangkan dampak negatif mereka akan menyalahgunakan sosial media, tidak mengingat waktu karena kecanduan menggunakan jejaring sosial itu. Permasalahannya adalah bahwa banyak siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui Undang-undang ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan banyak siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui sanksi bagi yang melanggar Undang-undang ITE.Luaran yang akan dihasilkan adalah berupa penyuluhan, guna memberikan perlindungan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan media social bagi siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan. Selain itu pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini hasilnya akan dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah. Khalayak sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah 40 orang siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan yang terdiri atas siswa/siswi kelas X, XI, XII. Kegiatan ini diisi dengan pemberian materi tentang pemanfataan media sosial dalam pembelajaran. Selain itu juga memberikan dampak positif dan negatif dari media sosial dalam pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai akibat hukum penyalahgunaan media sosial.
PENINGKATAN KETERAMPILAN SISWA SMK N 1 PANTAI CERMIN MELALUI KEWIRAUSAHAAN PENGOLAHAN PERIKANAN Siswoyo, Bambang Hendra; Batubara, Pebry Aisyah Putri; Maysarah, Andi; Sahputra, Rilawadi
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v4i2.3263

Abstract

Kehidupan warga Kecamatan Pantai Cermin sudah mengalami mobilitas sosial, yaitu seorang buruh nelayan bekerja dengan tengkulak ikan dengan penghasilan rendah akan pindah profesi menjadi pemandu/pengelola wisata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Latar belakang terbentuknya mobilitas sosial pada masyarakat Pantai Cermin tidak terlepas dari keahlian masyarakat yang terbatas dalam mengolah hasil perikanan tersebut. Masyarakat belum paham bagaimana cara pengolahan dan penyimpanan ikan agar memiliki umur simpan yang panjang juga mampu berinovasi dalam produk dan pengemasan. Kegiatan ini dilakukan di SMK Negeri 1 Pantai Cermin, desa Pantai Cermin Kiri, Dusun V, Jalan Menang No. 1 Pantai Cermin, Serdang Bedagai bertujuan untuk 1) Meningkatkan pengetahuan mitra setempat untuk memanfaatan hasil perikanan air tawar yaitu ikan lele sebagai olahan ikan lele kemasan siap masak (ready to cook); 2) Meningkatkan keterampilan mitra memalui praktik pengolahan ikan lele bumbu kemasan,; 3) Adanya produk olahan perikanan yang berkelanjutan . Metode PKM yang digunakan adalah 1) share and discussion, 2) theory and try dan 3) realisasi. Hasil kegiatan ini meliputi 1) Meningkatnya pengetahuan mitra untuk memanfaatkan hasil perikanan air tawar; 2) Meningkatnya keterampilan mitra; dan 3) Adanya produk olahan ikan lele berbumbu kemasan. Berdasarkan hasil evaluasi, mitra memiliki kemampuan dalam aplikasi dan inovasi pengolahan perikanan.  Hal ini didukung dengan ketersediaan bahan baku (ikan nila) yang berasal dari budidaya mandiri yang dilakukan oleh mitra
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA DUSUN XV KURANDAK KECAMATAN LABUHAN DELI Naratama, Tantri; Maysarah, Andi; Sitompul, Rina Melati
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i3.3576

Abstract

PKM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN EDUKASI INTERAKSI LEKSIKAL SADAR WISATA DI DESA DENAI LAMA Nasution, Sarah; Maysarah, Andi; Zulkarnain, Mierna; Siregar, Lukman Hakim
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v2i2.1038

Abstract

Denai Lama adalah sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai kekayaan alam berupa sawah. Hal tersebut menjadi geliat warga desa untuk membuat suatu kelompok sadar wisata (Pokdarwis) berbasis agrowisata untuk membangun sektor pariwisata yang ada di daerah ini. Pokdarwis ini mempunyai program diantaranya, program pengembangan, penyadaran, dan pembinaan. Program yang berbentuk pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Pokdarwis meliputi Sanggar Lingkaran, Rumah Produksi Oleh-Oleh dan Wisata Paloh Naga. Persoalannya adalah kurangnya minat masyarakat dalam membangun Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di bidang soft skill dan service excellent, minimnya komunikasi secara leksikal dengan tutur bahasa dan diksi lokal di Desa Denai Lama dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan rasa aman di desa wisata. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan terkait dengan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), selain itu juga masyarakat diberikan juga pemahaman terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan di daerah wisata dan pelatihan interaksi yang bersifat leksis sebagai wujud mempertahankan budaya Desa Denai Lama. Harapan dari kegiatan PkM ini adalah Pokdarwis Desa Denai Lama dapat mengubah pola pikir masyarakat dan kemandirian masyarakat bahwa melalui ketiga elemen yaitu hukum, manajemen dan bahasa dapat menjadi solusi yang bermanfaat untuk mengembangkan desa wisata, sehingga masyarakat di sekitar desa wisata mampu meningkat secara perekonomian, selalu menjaga dan melestarikan daya tarik wisata di kawasan desa wisata serta merasa memiliki dalam arti pelestarian menuju pariwisata berkelanjutan
Criminal Law Policy in the Eradication of Narcotics Crimes in the Belawan Port Area H.Habeahan, Abdul Ryfay; Kusbianto, Kusbianto; Maysarah, Andi
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2026): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v5i1.472

Abstract

Narcotics crimes constitute serious and transnational forms of organized crime, in which port areas represent highly vulnerable entry points for illicit drug trafficking. Belawan Port, as a strategically important international port in Indonesia, has significant potential to be exploited as a gateway for the smuggling and distribution of illegal narcotics. This study aims to analyze the regulation of criminal law policy in combating narcotics crimes in port areas, examine the implementation of criminal law policy in the Belawan Port region, and identify the obstacles encountered in its enforcement. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches supported by secondary legal materials. The findings indicate that criminal law policies related to narcotics control have been comprehensively regulated; however, their implementation at Belawan Port has not been fully effective due to structural, substantive, and cultural constraints. Therefore, strengthening inter-agency coordination among law enforcement authorities and adopting a more integrated approach combining penal and non-penal measures are necessary to enhance the effectiveness of narcotics crime prevention and eradication in port areas.
Application of Restorative Justice Approach in Handling Cases of Alleged Medical Malpractice by the Police: Study at The North Sumatra Police Franshery Malau, Togu; Kusbianto, Kusbianto; Maysarah, Andi
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2026): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v5i1.483

Abstract

The restorative justice approach represents a contemporary paradigm within the Indonesian criminal justice system that emphasizes the resolution of criminal cases through the restoration of relationships between victims, offenders, and the community in a proportional manner. This approach is particularly relevant in handling alleged medical malpractice cases, considering their close connection to professional negligence and the legal relationship between medical practitioners and patients. This study aims to analyze the legal framework governing the application of restorative justice in criminal case handling, specifically alleged medical malpractice cases by the police, and to examine its implementation during the investigation and inquiry stages at the North Sumatra Regional Police. In addition, this research identifies the obstacles faced by law enforcement authorities in applying the restorative justice approach. The research method employed is normative juridical research combined with an empirical approach, conducted through literature review and interviews with police officers. The findings indicate that, from a normative perspective, the police possess an adequate legal basis to implement restorative justice. However, in practice, several challenges remain, including limited public understanding, differing perceptions among victims, the complexity of medical evidence, and caution among law enforcement officers in exercising discretion. Therefore, strengthening technical regulations and enhancing investigators’ capacity are necessary to ensure effective and equitable implementation.
Police Law Enforcement Against Illegal Drug and Medical Device Trafficking in the North Sumatra Police Priananda, Gilang; Maysarah, Andi; Silalahi, Hardian
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2026): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v5i1.492

Abstract

The circulation of medicines and medical devices that do not comply with legal standards constitutes a criminal act that poses serious risks to public health and safety, economic stability, and consumer protection. In this context, the police play a strategic role in carrying out repressive, preventive, and countermeasure actions against such illegal practices. This study aims to analyze law enforcement conducted by the North Sumatra Regional Police, examine the preventive measures implemented, and identify the obstacles encountered in the enforcement process. The research employs an empirical legal method with statutory and sociological approaches. The findings indicate that law enforcement is carried out through stages of investigation, inquiry, enforcement actions, and cooperation with the National Agency of Drug and Food Control, while preventive efforts include public outreach, supervision of distribution channels, and integrated operations. The main challenges involve limited resources, the evolving patterns of crime, and low public legal awareness. Therefore, strengthening inter-agency synergy, enhancing the capacity of law enforcement officers, and encouraging active public participation are necessary to improve the effectiveness of law enforcement against the illegal circulation of medicines and medical devices.
Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHAP : The Exercise of Police Investigative Powers in the Handling of General Criminal Offences Following the Entry into Force of Law No. 20 of 2026 on the Criminal Procedure Code Sirait , Benget Hariman; Maysarah, Andi; silalahi, hardian
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1337

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana umum setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul serta menilai langkah-langkah penanggulangannya. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil analisis memperlihatkan bahwa pembaruan KUHAP memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak tersangka, menegaskan penerapan prinsip due process of law, serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Meskipun demikian, implementasinya masih dihadapkan pada hambatan yang bersifat struktural, normatif, dan kultural, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang baru. Upaya yang ditempuh mencakup peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyidik, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta optimalisasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kewenangan penyidik pasca berlakunya KUHAP baru sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan serta konsistensi penerapan prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.
Co-Authors Franshery Malau, Togu H.Habeahan, Abdul Ryfay Kusbianto, Kusbianto Naratama, Tantri Pebry Aisyah Putri Batubara Priananda, Gilang Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahim, Rani Rina Melati Sitompul Sahputra, Rilawadi Sarah Nasution Silalahi, Hardian Sirait , Benget Hariman Siregar, Lukman Hakim Siswoyo, Bambang Hendra Zulkarnain, Mierna