Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Ulil Albab
Satriya Nugraha
Universitas Palangka Raya, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Integration of SDGs into Gender-Equitable Spatial Planning in Lhokseumawe City Nuribadah Nuribadah; Hadi Iskandar; Sofyan Jafar; Satriya Nugraha; Elidar Sari
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i1.5403

Abstract

This study examines the integration of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 5 (Gender Equality) and Goal 11 (Sustainable Cities and Communities), into gender-responsive spatial planning in Lhokseumawe City, Indonesia. Despite national mandates to mainstream SDGs in regional planning, spatial policies at the local level remain largely gender-neutral and insufficiently address socio-ecological vulnerabilities. This research aims to analyze the extent of SDG integration in spatial planning policies and to identify gaps in their implementation. Using a qualitative socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and analysis of policy documents, including the Regional Spatial Planning (RTRW) and related regulations. The findings reveal that while normative frameworks for gender mainstreaming exist, their operationalization in spatial planning remains partial, fragmented, and weakly institutionalized. Key challenges include limited gender-responsive budgeting, insufficient technical guidelines, and weak cross-sectoral coordination. Additionally, environmental pressures, particularly in coastal and water catchment areas, exacerbate spatial inequalities affecting vulnerable groups, especially women. This study contributes to the literature by reconceptualizing spatial planning as a transformative instrument that integrates gender justice and ecological sustainability within the SDG framework. It proposes a policy-oriented framework that embeds gender indicators into spatial planning instruments, strengthens participatory governance, and aligns local planning practices with global sustainability targets. The findings highlight the urgency of shifting from gender-neutral to gender-responsive spatial governance to achieve inclusive and sustainable urban development.
Kekosongan Pengaturan Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia Marsela Marsela; Satriya Nugraha
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.18909

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Kondisi tersebut melahirkan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan pengaturan ODR dalam sistem hukum Indonesia serta urgensi penguatan regulasi guna mendukung efektivitas penyelesaian sengketa di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur pelaksanaan ODR secara komprehensif. Kekosongan pengaturan tersebut terlihat pada aspek definisi, prosedur pelaksanaan, pembuktian digital, dan kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa secara daring. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, dan mendukung optimalisasi ODR sebagai alternatif penyelesaian sengketa di era transformasi digital.
Perlindungan Hukum terhadap Risiko Diskriminasi Algoritma dalam Pelayanan Publik Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia Marsela Marsela; Satriya Nugraha
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.19364

Abstract

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan publik semakin berkembang seiring transformasi digital pemerintahan. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, namun juga berpotensi menimbulkan diskriminasi algoritma akibat bias data dan proses pengambilan keputusan otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap risiko diskriminasi algoritma dalam pelayanan publik berbasis AI di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak warga negara telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur penggunaan AI dalam pelayanan publik, terutama terkait transparansi algoritma, akuntabilitas, dan mekanisme perlindungan masyarakat dari keputusan otomatis yang berpotensi diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna menjamin penggunaan AI yang adil, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
Co-Authors Elidar Sari Hadi Iskandar Marsela Marsela Nuribadah Nuribadah Sofyan Jafar