Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Maryanih
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
DINAMIKA ASAS HAKIM PASIF DALAM PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA: SEBUAH TELAAH DOKTRINAL Wiraguna, Sidi Ahyar; Maryanih
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas hakim pasif merupakan salah satu pilar fundamental yang membentuk karakter hukum acara perdata Indonesia. Secara historis, asas ini memposisikan hakim sebagai pihak yang menilai perkara berdasarkan inisiatif dan alat bukti yang diajukan para pihak, serta menjaga agar proses perdata tetap berjalan dalam koridor adversarial. Perkembangan sistem peradilan modern menunjukkan terjadinya pergeseran konseptual maupun praktis atas asas tersebut. Kompleksitas hubungan hukum, ketimpangan kemampuan litigasi, dan tuntutan efisiensi peradilan memunculkan kebutuhan akan peran hakim yang lebih aktif, terutama dalam memberikan arahan prosedural, klasifikasi fakta, dan pengelolaan jalannya persidangan. Penelitian ini bertujuan menelaah dinamika asas hakim pasif dalam konteks pembaruan hukum acara perdata Indonesia melalui pendekatan doktrinal. Bahan hukum primer berupa HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta sejumlah putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin para ahli hukum acara perdata dan artikel jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas hakim pasif tidak dapat lagi dipertahankan dalam bentuk yang kaku; sistem peradilan modern menuntut hadirnya model keaktifan terbatas (restricted judicial activism) yang tetap mejaga imparsialitas tetapi memberikan ruang bagi hakim untuk memastikan proses beracara berlangsung efektif dan proporsional. Pembaruan hukum acara perdata perlu merumuskan batas-batas keaktifan hakim secara eksplisit untuk menghindari ketidakpastian hukum. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa reformulasi asas hakim pasif merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan peradilan perdata yang responsive, efisien, dan berkeadilan.
Co-Authors Wiraguna, Sidi Ahyar