Leo Dwi Cahyono
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keterbatasan DPR Sumatera Barat Dalam Perancangan Undang-Undang: Dominasi Tim Ahli Dan Rendahnya Kapasitas Legislator Leo Dwi Cahyono; Husnil Qotimah Putri; Silvia; Nur Dianna Daulay; Alya Rahmadhini
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.610

Abstract

Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.
Dinamika Legislasi Indonesia dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif Fadillah Fadillah; Leo Dwi Cahyono
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Publisher : Revolt Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63082/jksh.v1i4.28

Abstract

Artikel ini secara kritis mengkaji dinamika legislasi dalam kerangka demokrasi deliberatif dengan menyoroti ketegangan antara kepastian hukum (faktisitas) dan legitimasi moral (validitas) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengacu pada teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap sejumlah undang-undang, risalah rapat legislasi, serta peraturan terkait partisipasi publik. Temuan menunjukkan bahwa praktik legislasi di Indonesia masih didominasi oleh politik transaksional dan oligarki kekuasaan, sehingga menghambat terbentuknya hukum yang partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Meskipun kerangka normatif partisipasi publik telah diatur secara formal, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip deliberasi yang inklusif, transparan, dan rasional. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada tawaran kerangka evaluatif terhadap mekanisme legislasi yang berorientasi pada legitimasi deliberatif. Artikel ini merekomendasikan penguatan ruang publik deliberatif, reformasi sistem partisipasi, serta perbaikan mekanisme checks and balances agar proses legislasi lebih merefleksikan kehendak kolektif dalam sistem demokrasi yang substansial.