Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmiah Research Student
Joddy Mulya Setya Putra
Universitas Pelita Bangsa
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Keabsahan Penerapan Upaya Paksa Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat : Studi Kasus Putusan No.297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel Trias Saputra; Ickbal Hofifi Bairuroh; Rafid Ibrahim; Joddy Mulya Setya Putra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6180

Abstract

Resreach discusses providing Restitution through Forced Efforts to Seize Assets from Defendant Mario Dandi which went viral in the mass media, the fraudster was subjected to Forced Efforts to Seize Assets in the form of a Rubicon car to fulfill his obligation to pay Restitution to the victim's child, Davit Ozora. The defendant was charged with the article on Serious Assault as regulated in the Criminal Code (KUHP). Restitution is the right of every victim of a crime who experiences material or immaterial losses as regulated in Article 7A of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Restitution is the responsibility of the perpetrator or a third party who must be redeemed by the perpetrator for criminal acts that cause losses to the victim. For example, in the District Court Decision No.297 / Pid.B / 2023 / PN Jkt.Sel with the fraud of Mario Dandi, which by the court decision was imposed a Criminal in the form of Forced Efforts to Seize Assets. This study aims to describe several errors in the implementation of Restitution. The method used in this research is Juridical-Normative using secondary data or library data (library research) with a Statute Approach and Case Study
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN STATUS DARI PKWT MENJADI PKWTT DALAM PERJANJIAN KERJA Tugiman Arianto; Joddy Mulya Setya Putra
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 3 No. 2 (2026): September
Publisher : KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v3i2.12136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan status perjanjian kerja dan konsekuensi hukum bagi perusahaan berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta Pusat Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status pekerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja borongan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) didasarkan pada prinsip perlindungan pekerja dan penerapan asas rebus sic stantibus. Dalam kasus ini, kedua penggugat telah bekerja secara terus-menerus selama lebih dari 20 tahun dalam pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga status hubungan kerjanya secara demi hukum berubah menjadi PKWTT sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Putusan PHI tingkat pertama yang menyatakan tidak adanya hubungan kerja dinilai keliru karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta substantif dan bukti pembayaran upah langsung dari perusahaan. Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah menerapkan hukum secara tepat dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan perusahaan untuk membayar hak-hak pekerja sebagai karyawan tetap. Konsekuensi hukum bagi perusahaan meliputi kewajiban membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta biaya perkara. Studi ini menegaskan pentingnya kehati-hatian hakim dalam menerapkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan.
Co-Authors Ickbal Hofifi Bairuroh Rafid Ibrahim Trias Saputra Tugiman Arianto