Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Multidisipliner Kapalamada
Nurul Amin
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEARIFAN LOKAL SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA INDUSTRIALISASI Muhammad Amin; Nurul Amin; Fernandes Situngkir; Aullia Vivi Yulianingrum
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 5 No. 01 (2026): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v5i01.1962

Abstract

This study analyzes the role and effectiveness of the local wisdom of Lubuk Larangan as a legal instrument in watershed management amid the expansion of industrial oil palm plantations, and examines strategies for harmonizing positive law with local law to support sustainable environmental governance. The research employs a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, court decisions, and academic literature to assess the position of Lubuk Larangan as a living law. The findings indicate that Lubuk Larangan in Sumatra has effective normative binding power in river conservation, as reflected in better water quality and more sustainable fish populations. However, its implementation continues to face obstacles in the form of a gap between social recognition and formal state legal recognition, as well as the dominance of economic interests in oil palm plantation licensing (HGU) that overlap with customary river territories. This study offers a conceptual approach that positions Lubuk Larangan as a functional legal instrument and recommends a co-management model based on legal pluralism in watershed governance.
Willful Blindness sebagai Mens Rea Telaah Filsafat Hukum H.L.A. HART Panggalih Husodo; Lisa Anggraini; Nurul Amin; Elviandri Elviandri
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.12130

Abstract

Perkembangan kejahatan modern menunjukkan meningkatnya praktek penghindaran pengetahuan (willful blindness) oleh pelaku untuk terlepas dari atribusi mens rea, sehingga menimbulkan tantangan bagi asas legalitas dan prinsip kesalahan (sculd) pada sistem hukum pidana. Persoalan utamanya adalah mens rea yang berbasis kesadaran hukum dapat dikonstruksikan pada kondisi, ketika pelaku secara sengaja memilih untuk tidak mengetahui fakta yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi normatif dan moral dari doktrin willful blindness dalam kerangka filsafat hukum H.L.A. Hart, dengan fokus pada hubungan antara kondisi epistemik pelaku, struktur pertanggungjawaban pidana, dan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perbandingan hukum, serta mengkaji teori H.L.A. Hart mengenai internal point of view, kapasitas mengikuti aturan, dan struktur norma primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa willful blindness dapat dikualifikasi sebagai bentuk mens rea yang sah, jika memenuhi standar rasional mengenai kesadaran resiko tinggi, tindakan aktif menghindari pengetahuan, dan motivasi instrumental memperoleh manfaat atau menghindari hukum. Penerapan willful blindness konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang adil, karena pelaku tetap memiliki kapasitas deliberatif untuk menaati hukum, tetapi secara sadar menolak menggunakannya. Namun, penerapannya harus dibatasi oleh asas legalitas, rule of recognition, dan instrumen pembuktian yang ketat, agar tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap ketidaktahuan yang tidak bersalah. Dengan demikian, konstruksi willful blindness dalam perspektif H.L.A. Hart memberikan dasar positivistik dan moral yang simultan bagi pemidanaan kejahatan berstruktur tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi pelaku.
Co-Authors Elviandri, Elviandri Fernandes Situngkir Lisa Anggraini Muhammad Amin Panggalih Husodo