Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Annual Review of Legal Studies
Ratih Damayanti
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Melalui Pendekatan Non-litigasi Berbasis Kebijakan Anti Perundungan di Sekolah Fadli Syahreza; Ratih Damayanti
Annual Review of Legal Studies Vol. 3 No. 2 (2026): May, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.v3i2.45256

Abstract

Bullying di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Namun, penanganan kasus perundungan belum optimal mengikuti kaidah hukum kebijakan anti perundungan. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi menjadi alternatif yang lebih ramah anak dan berorientasi pada pemulihan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban bullying melalui pendekatan non-litigasi berbasis kebijakan anti perundungan di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi, seperti mediasi, konseling, dan restorative justice, dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak korban bullying. Selain itu, implementasi kebijakan anti perundungan di sekolah berperan penting sebagai instrumen pencegahan dan penanganan bullying, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan dan komitmen semua pihak untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penutupan Sepihak Pusat Kebugaran Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Golds Gym) Dhani Ardiansyah; Ratih Damayanti
Annual Review of Legal Studies Vol. 3 No. 2 (2026): May, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.v3i2.47240

Abstract

Penutupan sepihak pusat kebugaran oleh pelaku usaha menimbulkan persoalan hukum yang serius terhadap perlindungan hak-hak konsumen, khususnya bagi anggota yang telah melakukan pembayaran keanggotaan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap kerugian yang timbul akibat penutupan sepihak pusat kebugaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penutupan sepihak pusat kebugaran berpotensi melanggar ketentuan dalam UUPK, khususnya terkait hak konsumen atas informasi, kenyamanan, dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Selain itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala struktural, terutama ketika pelaku usaha tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban ganti rugi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi UUPK untuk membentuk mekanisme Dana Jaminan Konsumen (Consumer Security Bond) sebagai instrumen preventif yang mewajibkan pelaku usaha menyisihkan sebagian dana keanggotaan ke dalam rekening jaminan guna memastikan tersedianya dana kompensasi apabila terjadi penutupan usaha. Mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas sistem perlindungan konsumen dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Co-Authors Dhani Ardiansyah Fadli Syahreza