Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

OPTIMALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP CALON PENGANTIN BERPENDIDIKAN RENDAH DI KUA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR SUMATERA UTARA Muhammad Fadli Al-Dzikri Lubis; Burhanuddin Burhanuddin; Aan Radiana
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1467

Abstract

Penelitian ini berangkat dari masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) terhadap calon pengantin berpendidikan rendah di KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Permasalahan tersebut terlihat dari keterbatasan durasi pelaksanaan, metode pembelajaran yang masih didominasi ceramah, serta rendahnya pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Siantar Martoba, kendala pelaksanaan, serta upaya optimalisasi program terhadap calon pengantin berpendidikan rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori andragogi, teori komunikasi pendidikan, dan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba belum sepenuhnya berjalan sesuai standar ideal karena keterbatasan waktu pelaksanaan, metode pembelajaran yang masih didominasi ceramah, kurangnya fasilitas pembelajaran, serta belum optimalnya evaluasi pembelajaran. Upaya optimalisasi dilakukan melalui pendekatan komunikatif dan interaktif, penyederhanaan bahasa penyampaian materi, penggunaan dialog dan simulasi, peningkatan kapasitas fasilitator melalui Training of Trainer (TOT), penguatan media pembelajaran visual, serta evaluasi pembelajaran secara berkala. Dengan demikian, optimalisasi metode pembelajaran, peningkatan kualitas fasilitator, dan penyediaan fasilitas pendukung menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah.
Legal Protection of Consumers in Online Buying and Selling Transaction on Sharia E-Commerce Ade Iskandar Nasution; Oyo Sunaryo Muklas; Burhanuddin Burhanuddin
Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) Vol. 9 No. 2 (2026)
Publisher : Masoem University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32627/maps.v9i2.1861

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to buying and selling patterns, especially with the emergence of sharia e-commerce in Indonesia. Muslim communities are now increasingly choosing e-commerce platforms that offer guarantees for transactions in accordance with sharia principles. However, the growth of sharia e-commerce is also accompanied by challenges and risks, particularly regarding consumer legal protection. Various issues such as fraud, products not matching descriptions, misuse of personal data, and unclear contract terms frequently occur in online transactions. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers in online buying and selling transactions on sharia e-commerce platforms, from both the perspective of national positive law and Islamic legal (sharia) principles. The research adopts a qualitative method with a library research approach, reviewing documents, literature, relevant legislation, and sharia fatwas. The findings indicate that consumer protection in sharia-based online transactions must integrate the principles of justice, honesty, and transparency as contained in the Qur’an and Hadith, and as regulated by the Consumer Protection Act and Electronic Information and Transactions Act (ITE Law). Consumer education, sharia supervisory institutions, and sharia-based dispute resolution mechanisms are key to achieving optimal legal protection. Therefore, integrating national law and sharia principles is crucial to ensure consumer rights and security in Indonesia’s sharia e-commerce ecosystem.
PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH: (Analisis Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2024/Pa.Nph) Afrina Farhaty Naufan; Aden Rosadi; Burhanuddin Burhanuddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1315

Abstract

Sengketa hak asuh anak (hadhanah) dalam praktik peradilan agama kerap menimbulkan persoalan hukum ketika ketentuan normatif berhadapan dengan kondisi faktual pengasuhan yang tidak ideal. Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas hak asuh kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, dalam praktik ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara mutlak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas the best interest of the child secara implisit dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph serta menganalisis implikasi hukum dan sosial dari putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim lebih mengutamakan penilaian faktual terkait stabilitas pengasuhan, keberlanjutan pendidikan, dan kondisi psikososial anak. Meskipun asas kepentingan terbaik anak tidak dirumuskan secara eksplisit, substansi putusan mencerminkan orientasi perlindungan anak, sekaligus menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi.
Penerapan Teori Sadd Al-Dzarī’ah Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/Pa.Im) Ahmad Madani Rhamdan; Aden Rosadi; Burhanuddin Burhanuddin
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18215

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, meskipun telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM yang menolak permohonan dispensasi kawin meskipun calon istri berusia 13 tahun telah hamil 10 minggu kondisi yang lazimnya diterima sebagai alasan mendesak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim, penerapan teori Sadd al-Dzarī'ah dalam pertimbangan tersebut, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan anak dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan teologis-sosiologis melalui analisis dokumen penetapan sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim bertumpu pada tiga komponen kumulatif: tidak terpenuhinya syarat kesiapan berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, pernyataan calon istri yang mengindikasikan ketiadaan riḍā, dan keterangan Dinas P3A tentang risiko stunting sebagai bukti empiris mafsadah. Theory matching membuktikan bahwa Sadd al-Dzarī'ah bekerja secara substantif di seluruh alur pertimbangan hakim — melindungi tiga maqāṣid sekaligus yakni ḥifẓ an-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ annasl. Penetapan ini merepresentasikan ijtihad qadhā'ī yang matang dan berpotensi menjadi preseden argumentatif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia