Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA: SUATU TINJAUAN TERHADAP PELECEHAN VERBAL DI RUANG PUBLIK Jamaludin Jamaludin; Ramdani Abd. Hafizh Ramdani Abd. Hafizh; Tata Eliestiana Dyah A Tata Eliestiana Dyah A
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 3 No. 1 (2024): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v3i1.1553

Abstract

Abstract Sexual harassment in public spaces, particularly in the form of catcalling, is a common occurrence but is often considered trivial. However, these sexually charged verbal acts have the potential to demean the victim and have serious consequences, necessitating clear boundaries and assessments from a criminal law perspective in Indonesia. This study aims to analyze the definition and boundaries of catcalling as a form of verbal sexual harassment in public spaces from a criminal law perspective in Indonesia and to examine its impact on victims. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review. The legal materials were analyzed using legal interpretation methods. The results of the study indicate that catcalling is a form of verbal sexual harassment that contains unwanted elements, is sexually oriented, and demeans the victim's dignity, so it can be qualified as a crime against morality that is contrary to the values ​​of human rights protection and the principle of victim protection in criminal law. The limitations of catcalling as verbal harassment in public spaces include the presence of unwanted remarks or gestures, carried out in public spaces, and causing a feeling of insecurity for the victim. In addition, catcalling has a multidimensional impact on the victim, both psychologically in the form of trauma, fear, and mental health disorders, socially in the form of anxiety, restricted movement, and decreased self-confidence, as well as economically which affects productivity, opportunities for social mobility, and increased expenditure on the victim's needs.
Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Proses Pemilihan Umum (Pemilu) Jamaludin Jamaludin; Ramdani Abd Hafizh; Heru Sunardi
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana dalam penanganan pelanggaran proses Pemilihan Umum(PEMILU) di Indonesia. Penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu masih terdapat kerumitan tertentu. Permasalahan utamanya meliputi profesionalitas penegak hukum dan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu masih belum professional dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu, serta pihak-pihak yang berkepentingan terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk mengakali aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari segala tuntutan hukum.
Edukasi Anti-Fraud dalam Pemasaran Digital Melalui Penguatan Kesadaran Hukum Bisnis dan Tanggung Jawab Perdata-Pidana di SMK Negeri 2 Sekotong Tata Eliestiana Dyah A; Jamaludin Jamaludin; Heru Sunardi; Muhammad Jihan Febriza; Andi Mulyan; Muhammad Iqbal Al-Gifari
Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan Vol. 3 No. 4 (2026): Oktober : Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aksinyata.v3i4.3691

Abstract

The expansion of digital marketing has increased risks of fraud through misleading product information, underscoring the need for legal awareness among secondary school students. This community service program aimed to strengthen anti-fraud awareness at SMK Negeri 2 Sekotong by integrating business law, civil and criminal liability, and sociological education. Conducted on October 15, 2026, the program used an educational, participatory approach involving school coordination, presentations, interactive discussions, and question-and-answer sessions with students from various vocational specializations. Materials covered misleading promotions, consumer protection, business operators’ obligations, differences between civil and criminal liability, and the influence of social norms on marketing behavior. The program successfully delivered legal education linking digital commercial practices to legal consequences and ethical responsibilities through structured presentations and student dialogue. Evaluation descriptively documented implementation and participation without measuring changes in students’ knowledge or behavior. The activity established an initial foundation for legal literacy and anti-fraud awareness across vocational disciplines. Continued educational support and integration of ethical digital transaction practices into school activities are recommended to sustain preventive efforts.
KAJIAN YURIDIS ILMU HUKUM PIDANA TENTANG HUBUNGAN PENOLOGI DENGAN ILMU LAINNYA DI IDONESIA Jamaludin Jamaludin; Tata Eliestiana Dyah A; Andi Mulyan; Anggi Purnama Tradesa
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v5i1.242

Abstract

Abstrak Ilmu hukum pidana bukan hanya sebatas kajian dogmatis mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku ( ius constitutum ). Tetapi juga mencakup bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, apa norma itu dilanggar, dan bagaimana upaya agar norma itu tidak dicakup pembahasan bidang inilah yang disebut dengan kriminologi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kajian yuridis ilmu hukum tentang hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, konteks dan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia berbeda-beda. Penologi dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat karena studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrumen kontrol terhadap kejahatan. Hubungan penologi dengan ilmu kedokteran forensik yaitu untuk membantu penegakan hukum dan penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum pidana. Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya memberikan sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum menjadi sasaran penologi pidana. Penologi merupakan ilmu tentang pidana dan pemidaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan. Sedangkan hubungan penologi dengan ilmu psikiatri kehakiman yaitu sangat membantu penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menanggani kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa orang. Kata Kunci : Kajian Yuridis, Hukum Pidana, Ilmu Hukum, Penologi