Garuda - Garba Rujukan Digital

Fair Play Principles in Good Governance: Comparative Regulations and Implementation in Indonesia and Malaysia Salwa Aulia; Steven Immanuel Simanjutak; Alvian Ajay Chensyah Padang; Wulandari; Mukhlis Mubin
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 5 Issue 1 (2026)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v5i1.923

The principle of fair play constitutes a fundamental element in modern governance, emphasizing integrity, transparency, and equal treatment in public administration. In Indonesia, this principle is incorporated into the General Principles of Good Governance (AUPB), while Malaysia situates it within administrative instruments including Public Service Ethics and public sector integrity standards. This study analyzes the relevance of fair play principles in realizing good governance through a comparative approach between Indonesia and Malaysia, examining normative foundations, regulatory developments, and implementation practices. The research employs a normative legal approach with comparative methodology, analyzing laws, administrative guidelines, court decisions, and scholarly literature. Findings reveal that although both countries demonstrate commitment to fair play principles, Indonesia confronts challenges in consistent AUPB application and enforcement, while Malaysia encounters issues regarding transparency and effectiveness of public complaint mechanisms. The study confirms that strengthening fair play principles plays a strategic role in enhancing bureaucratic integrity and reinforcing public service legitimacy. Recommendations emphasize regulatory harmonization, improvement of official accountability, and implementation of integrity-based oversight mechanisms. The comparative analysis demonstrates that effective implementation requires not merely normative frameworks but also transformation of administrative culture, capacity building, and sustained institutional support in both countries.

PENATAAN RUANG WILAYAH RAWA MAKMUR SEBAGAI KAWASAN PEMUKIMAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RTRW KOTA BENGKULU Nasriel Ikhsan; Qaulan Sadidah; Salsabilah Putri Maesa Daulay; Varik Farsyak; Wulandari
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/cm52mc31

Penelitian ini mengkaji pengaturan penataan ruang wilayah Rawa Makmur Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW serta dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap terjadinya banjir. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Rawa Makmur ditetapkan sebagai kawasan permukiman dalam kawasan budidaya, namun tetap memiliki karakteristik sebagai daerah rawa yang berfungsi sebagai resapan air. Dalam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang, seperti alih fungsi lahan dan lemahnya pengendalian pembangunan. Kondisi ini menyebabkan penurunan daya serap tanah, perubahan pola hidrologi, serta ketidakefektifan sistem drainase yang berujung pada meningkatnya risiko banjir. Dengan demikian, banjir di Rawa Makmur merupakan akibat dari lemahnya implementasi penataan ruang yang berdampak pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kata Kunci: Penataan ruang, Banjir, Alih fungsi lahan

PENATAAN RUANG WILAYAH RAWA MAKMUR SEBAGAI KAWASAN PEMUKIMAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RTRW KOTA BENGKULU Nasriel Ikhsan; Qaulan Sadidah; Salsabilah Putri Maesa Daulay; Varik Farsyak; Wulandari
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/cm52mc31

Penelitian ini mengkaji pengaturan penataan ruang wilayah Rawa Makmur Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW serta dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap terjadinya banjir. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Rawa Makmur ditetapkan sebagai kawasan permukiman dalam kawasan budidaya, namun tetap memiliki karakteristik sebagai daerah rawa yang berfungsi sebagai resapan air. Dalam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang, seperti alih fungsi lahan dan lemahnya pengendalian pembangunan. Kondisi ini menyebabkan penurunan daya serap tanah, perubahan pola hidrologi, serta ketidakefektifan sistem drainase yang berujung pada meningkatnya risiko banjir. Dengan demikian, banjir di Rawa Makmur merupakan akibat dari lemahnya implementasi penataan ruang yang berdampak pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kata Kunci: Penataan ruang, Banjir, Alih fungsi lahan

Analisis Dikeluarkannya Fly Ash Bottom Ash (FABA) dari Kategori Limbah B3 Shafira Azahra Nabila Nasution; Tasya Fillo Sofia; Mu`ezzah Hakemah Binti Mahari; Wulandari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5250

In accordance with Government Regulation Number 22 of 2021, which replaced Government Regulation Number 101 of 2014, this study examines the legal basis and environmental implications of removing Fly Ash Bottom Ash (FABA) from the hazardous waste category. The research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by the analysis of relevant primary and secondary legal materials. The findings indicate that the government justifies the reclassification based on the relatively stable characteristics of FABA generated from high-temperature combustion processes, considerations of industrial cost efficiency, and its potential utilization within a circular economy framework. Nevertheless, the policy raises significant environmental concerns, particularly regarding the risk of heavy metal contamination affecting soil, water, and air. It also prompts debate over the potential weakening of strict liability and precautionary principles as stipulated in Law Number 32 of 2009. The study concludes that clearer technical standards, strengthened derivative regulations, and transparent monitoring mechanisms are essential to safeguard environmental protection and ensure long-term sustainability.

Membedah Peran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Mengawal Hak Pekerja Di Era Modern Aurellya Ramadhani Syainda Putri; Tasya Amanda Putri; Amanda Fathona Fadhila; Khansa Athaya Nurul Kamila; Wulandari
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengawal hak-hak pekerja, terutama di era modern saat ini yang ditandai dengan perubahan cepat dalam dunia kerja. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa berbagai tantangan baru seperti munculnya jenis pekerjaan fleksibel, penggunaan platform digital, serta perubahan pola kerja yang memerlukan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan. Artikel ini membahas peran strategis Kementerian dalam menyesuaikan berbagai kebijakan dan program agar tetap relevan dengan kebutuhan pekerja dan pengusaha. Lalu arrikel ini juga menyoroti bagaimana Kementerian meningkatkan akses perlindungan hukum dan layanan pengaduan bagi pekerja agar hak mereka tidak terabaikan. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini menggambarkan upaya dan langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan kondisi kerja yang adil dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa langkah-langkah adaptif dan inovatif dari Kementerian sangat diperlukan agar perlindungan hak pekerja dapat berjalan efektif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia di tengah perubahan era digital.

Analisis Efektivitas Kerjasama PPATK Dengan Kejaksaan Agung Dalam Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Athallah Aziz Dafsa; Farhan Nardi Agustian; Rasyid Asnuldi Pratama; Farhan Akbar; Wulandari
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Money laundering is the process of converting illegal funds into legitimate money and assets. Due to its complex and organized nature, handling money laundering cases cannot be done by a single agency. It requires synergistic cooperation between law enforcement agencies and other related institutions. In carrying out its duties, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) collaborates and coordinates with the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia to complement each other. This internship journal aims to observe and analyze the cooperation process directly. The results of this analysis are expected to provide a clearer picture of the dynamics of inter-agency cooperation in tracing assets resulting from money laundering crimes. This research is a normative legal research. The results of this study indicate that overall, the collaboration between PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) and the Attorney General's Office shows high effectiveness in combating financial crimes in Indonesia, particularly in terms of asset recovery and law enforcement. Although there are still challenges, this synergy is a strong model for law enforcement based on accurate data analysis. However, cooperation programs between PPATK and the Attorney General's Office must still be improved.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search