Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora
Neli Agus Tina
Universitas Bojonegoro
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Sosialisasi Digitalisasi dalam Mendorong Adaptasi UMKM terhadap Perubahan Ekonomi di Desa Prangi Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro: The Role of Socialization Program on Digitalization in Encouraging MSMEs’ Adaptation to Economic Changes in Prangi Village of Padangan District Bojonegoro Regency Gesa Bimantara; Hanin Alya’ Labibah; Neli Agus Tina
DARMADIKSANI Vol 6 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i1.9395

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa Prangi, kecamatan Padangan, kabupaten Bojonegoro dalam menanggapi perubahan ekonomi yang didorong oleh perkembangan digital yang pesat. Rendahnya tingkat literasi digital dan terbatasnya penggunaan platform online masih menjadi hambatan utama yang menghalangi UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kinerja bisnis. Oleh karena itu, program ini berfokus pada pemberian sosialisasi dan bantuan digitalisasi untuk memperkuat pemahaman, keterampilan, dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital sebagai alat strategis untuk peningkatan bisnis. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi tentang pentingnya digitalisasi, pelatihan penggunaan media sosial dan marketplace online untuk promosi produk, bantuan dalam pembuatan konten promosi digital, dan pengenalan sistem pembayaran tanpa tunai seperti QRIS. Program ini juga mendorong pembentukan komunitas UMKM digital sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat jaringan bisnis. Hasil menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, peningkatan kesadaran akan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi, dan pengembangan pola pikir yang lebih inovatif terhadap adopsi teknologi. Inisiatif pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas digital UMKM di desa Prangi dan diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi untuk program serupa di wilayah lain.
Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pelayanan Publik untuk Mencegah Korupsi di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya: Community's Role in Monitoring Public Services to Prevent Corruption in Kalijudan Subdistrict Mulyorejo District Surabaya City Dodik Wahyono; Gesa Bimantara; Neli Agus Tina
DARMADIKSANI Vol 6 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i1.9397

Abstract

Korupsi dalam pelayanan publik tetap menjadi tantangan serius yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu strategi efektif untuk mencegah korupsi adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyampaian pelayanan publik. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, dan partisipasi aktif warga kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya, dalam memantau pelayanan publik untuk mencegah praktik korupsi. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan partisipatif yang melibatkan anggota masyarakat dan pejabat pemerintah daerah. Kegiatan ini berfokus pada edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta memperkenalkan mekanisme yang tepat untuk melaporkan indikasi maladministrasi dan korupsi dalam pelayanan publik. Hasil dari program ini meliputi pembentukan Forum Pengawasan Pelayanan Publik sebagai platform kolaborasi antara warga dan pejabat daerah, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan berbasis masyarakat, dan peningkatan transparansi dan komunikasi dalam penyampaian pelayanan publik. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat menumbuhkan lingkungan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan partisipatif di kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya. Selain itu, model pendampingan ini diharapkan dapat menjadi praktik terbaik yang dapat direplikasi di bidang lain sebagai pendekatan berbasis komunitas untuk pencegahan korupsi.
Analisis Kekuatan Hukum Kepemilikan Bitcoin Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Gesa Bimantara; Tri Astuti Handayani; Neli Agus Tina
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.2994

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran global, salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan bentuk uang elektronik berbasis kriptografi yang memungkinkan transaksi tanpa keterlibatan lembaga keuangan sebagai perantara. Namun, di Indonesia, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara menentukan kepemilikan Bitcoin sebagai uang elektronik, dan kekuatan hukum Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang maupun uang elektronik berdasarkan peraturan-undangan di Indonesia. Bitcoin digolongkan sebagai mata uang virtual yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan Bitcoin dalam transaksi sepenuhnya menjadi risiko pengguna tanpa jaminan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, meskipun Bitcoin dapat berfungsi dalam transaksi elektronik global, di Indonesia penggunaannya terbatas dan tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran resmi.
Co-Authors Dodik Wahyono Gesa Bimantara Hanin Alya' Labibah Tri Astuti Handayani