Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM KASUS TENAGA KEPERAWATAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu) Bimantara, Gesa; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38428

Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No. 36 Tahun 2014) mengelompokan tenaga kesehatan menjadi tenaga medis dan tenaga keperawatan. Tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, sedangkan tenaga keperawatan menurut Pasal 11 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2014, bahwa tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat. Hal ini berarti bahwa perawat dalam dunia kesehatan bukan sebagai tenaga medis, namun dalam praktiknya tidak jarang tenaga keperawatan melakukan tindakan medis. Di dalam praktik, perawat dijumpai melakukan praktik perawat sering melakukan tindakan medik yang sebenarnya bukan wewenang perawat seperti yang di atur dalam peraturan dan perundangundangan. Hal ini dapat dilihat dimana perawat yang melakukan tindakan medic tanpa ada pelimpahan secara tertulis dari dokter yaitu sebanyak 50%. Perawat yang melakukan tindakan medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah sangat rawan bersinggungan dengan hukum. Memperhatikan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas adalah Apakah dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 dan Apa akibat hukumnya jika tenaga keperawatan melakukan tindakan medis operasi pasien. Hasil yang didapat adalah tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis operasi pasien, tanpa izin sebagaimana izin praktik kedokteran melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Pelaku selaku tenaga kesehatan melakukan tindakan medis (operasi terhadap pasien), pasca operasi pasien meninggal dunia, dikaitkan dengan dakwaan jaksa dalam dakwaan kesatu.

The Corporate Legal Responsibility for The Leak of Personal Data of Application Consumers in Indonesia Gesa Bimantara; Tri Astuti Handayani; Muhammad Ainul Yaqin Al Irsyad
JURNAL AKTA Vol 11, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i4.41409

The importance of using identity in the form of personal data in all activities related to the fulfillment of rights encourages someone to provide personal data information. Voluntary and mandatory giving is a shame for individuals who seek more profit by using someone's personal data without the permission of the owner of the personal data concerned. The scope and formulation of this research problem focuses on the use of personal data without permission which can be qualified as a criminal offense and what criminal responsibility there is for perpetrators who use personal data without permission. The method used in this writing is the juridical-normative-conceptual legal research method. Research shows that the use of personal data without permission is a criminal offense by fulfilling the elements of general criminal regulations and related special regulations below. In Indonesia, criminal responsibility for perpetrators still does not have specific regulations regarding the imposition of criminal sanctions, so that responsibility is contained in separate regulations. The separate regulations contain several aspects of the protection of a person's personal data in general. The imposition of a crime against a corporation and/or its management does not preclude the possibility of a criminal being imposed on other perpetrators who, based on the provisions of the Law, are proven to be involved in the crime. Based on this research, the government, as the protector and guarantor of citizens' rights regarding the importance of personal data, must immediately ratify the Draft Law on Personal Data Protection for the sake of legal certainty.

Legal Analysis of Bitcoin Ownership as a Medium of Exchange in the Digital Financial System Bimantara, Gesa; Astuti Handayani, Tri; Aqiel Alam, M.
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): January-June 2025
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1358

This study examines the legal status and implications of Bitcoin ownership as a medium of exchange within Indonesia's evolving digital financial system. In light of persistent regulatory ambiguity, the research seeks to understand how legal uncertainty shapes the use and recognition of Bitcoin as a transactional asset. Employing a qualitative socio-legal approach, the study integrates doctrinal legal analysis with empirical findings obtained from in-depth interviews with cryptocurrency users, legal scholars, and financial regulators. The findings reveal that Bitcoin ownership in Indonesia lacks formal legal recognition, as there is no existing state-sanctioned registration system or institutional mechanism to validate cryptographic ownership. Instead, the private key remains the only accepted evidence of control and possession, creating a decentralized system of ownership that operates independently from conventional legal doctrines. Despite regulatory restrictions, Bitcoin continues to be used in informal peer-to-peer transactions, primarily driven by user preferences for privacy, decentralization, and efficiency. This disconnect between legal structures and technological realities generates vulnerabilities for users, particularly in cases involving fraud, inheritance, taxation, or contractual disputes, where no formal recourse exists. The research concludes that Indonesia’s legal framework remains ill-equipped to handle the complexities of decentralized financial assets, posing challenges to legal enforceability and consumer protection. The study recommends the establishment of a voluntary, state-recognized digital asset registration system, along with capacity-building initiatives for regulators. These measures aim to enhance legal certainty, bridge institutional gaps, and support the integration of blockchain-based assets into Indonesia’s formal financial and legal ecosystem.

Kesadaran Hukum dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras di Desa Sokosari Tuban Bimantara, Gesa; Handayani, Tri Astuti; Tina, Neli Agus
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Mayarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v6i1.5156

Penyalahgunaan minuman keras oleh remaja merupakan masalah sosial yang terus berkembang di berbagai wilayah, termasuk di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya orang tua, turut menjadi faktor pemicu lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku anak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif orang tua dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras. Berangkat dari teori kontrol sosial dan teori sosialisasi hukum dalam keluarga, kegiatan ini dirancang secara edukatif dan partisipatif. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa peran orang tua yang kuat dalam pengawasan dan komunikasi efektif sangat berpengaruh terhadap pencegahan perilaku menyimpang. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini mencakup: penyuluhan hukum kepada orang tua terkait dampak hukum dan sosial penyalahgunaan miras, pelatihan pola asuh dan komunikasi efektif dalam keluarga, distribusi media edukasi seperti poster hukum, pembentukan relawan keluarga peduli hukum, kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa dan lembaga terkait, serta evaluasi berkelanjutan dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terbentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya miras, serta meningkatnya keterlibatan orang tua dalam mencegah penyalahgunaan alkohol sejak dini. Program ini juga berupaya membangun kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berdaya hukum.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM KASUS TENAGA KEPERAWATAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu): PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM KASUS TENAGA KEPERAWATAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu) Bimantara, Gesa; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38428

Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No. 36 Tahun 2014) mengelompokan tenaga kesehatan menjadi tenaga medis dan tenaga keperawatan. Tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, sedangkan tenaga keperawatan menurut Pasal 11 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2014, bahwa tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat. Hal ini berarti bahwa perawat dalam dunia kesehatan bukan sebagai tenaga medis, namun dalam praktiknya tidak jarang tenaga keperawatan melakukan tindakan medis. Di dalam praktik, perawat dijumpai melakukan praktik perawat sering melakukan tindakan medik yang sebenarnya bukan wewenang perawat seperti yang di atur dalam peraturan dan perundangundangan. Hal ini dapat dilihat dimana perawat yang melakukan tindakan medic tanpa ada pelimpahan secara tertulis dari dokter yaitu sebanyak 50%. Perawat yang melakukan tindakan medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah sangat rawan bersinggungan dengan hukum. Memperhatikan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas adalah Apakah dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 dan Apa akibat hukumnya jika tenaga keperawatan melakukan tindakan medis operasi pasien. Hasil yang didapat adalah tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis operasi pasien, tanpa izin sebagaimana izin praktik kedokteran melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Pelaku selaku tenaga kesehatan melakukan tindakan medis (operasi terhadap pasien), pasca operasi pasien meninggal dunia, dikaitkan dengan dakwaan jaksa dalam dakwaan kesatu.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bojonegoro) Gesa Bimantara; Atik Abawaiki; Cindy Swastika Rahmania
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2794

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami sebagai pelaku, dan korbannya adalah istri atau anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Dalam mengantisipasi hal tersebut perlu mengetahui dan melakukan penelitian secara mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bojonegoro dan apa saja kendala-kendala pihak kepolisian dalam mengupayakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan unsur hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan atau undang-undang, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang menggunakan akta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat ditanggulangi.

Dampak Pariwisata terhadap Pembangunan Ekonomi di Solo Valley Desa Prangi Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Moch Fachrul Ibad; Gesa Bimantara
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v5i3.8035

The development of Solo Valley tourism in Prangi Village, Padangan District, Bojonegoro Regency, has made a significant contribution to the improvement of the local economy, social, and environment. Through the 2025 Bojonegoro University Group 19 KKN program, a series of activities will be carried out such as tourism business management training, digital marketing assistance, the formation of youth business groups, and collaboration with BUMDes. One of the strategic steps taken is the socialization of the Geopark concept, which not only highlights the geology, history, and cultural potential of the Solo Valley, but also prioritizes educational and conservation aspects in tourism development. Data from the results of the activity showed an increase in the number of tourism business actors by up to 200%, an increase in the average income of residents by 50%, and community participation in tourism management reached 82%. In addition, there is an improvement in environmental quality, especially through an increase in the water quality index. Geopark socialization also encourages the diversification of tourism products, opens up new job opportunities, and increases public awareness of the preservation of natural resources and local culture. The success of this program is inseparable from the active involvement of the community, academic assistance, and village institutional support. Efforts to integrate community empowerment, digital technology, and the Geopark concept open up new innovation spaces in managing tourism based on local potential. The challenges faced, such as limited infrastructure, human resource capacity, and financing sustainability, require further attention so that the benefits obtained can continue to develop optimally.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bojonegoro) Gesa Bimantara; Atik Abawaiki; Cindy Swastika Rahmania
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2794

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami sebagai pelaku, dan korbannya adalah istri atau anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Dalam mengantisipasi hal tersebut perlu mengetahui dan melakukan penelitian secara mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bojonegoro dan apa saja kendala-kendala pihak kepolisian dalam mengupayakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan unsur hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan atau undang-undang, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang menggunakan akta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat ditanggulangi.

Assessing Local Government Responsibility in Protecting Traditional Fishermen through Fisheries Insurance Bimantara, Gesa; Labibah, Hanin Alya’; Tina, Neli Agus
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.414

Traditional fishermen constitute a category of workers exposed to a high level of occupational safety risk, yet they have not received adequate and effective legal protection. One of the policy instruments developed by the state to safeguard fishermen is the fisheries insurance scheme. This study examines the responsibility of local governments in providing legal protection for traditional fishermen through the implementation of fisheries insurance, with a particular focus on Tuban Regency. The research employs an empirical legal method using a socio-legal approach. Data were collected through interviews with local government officials and traditional fishermen, complemented by an analysis of relevant laws and regulations and a review of the existing literature. The findings indicate that although fisheries insurance is supported by a sufficient legal framework, it has not yet functioned as substantive legal protection in practice. Its implementation remains largely administrative, while legal education and assistance with insurance claims are inadequately provided, resulting in legal protection that falls short of delivering legal certainty, tangible benefits, and a sense of security for fishermen.

Legal Protection of Child Offenders in Restorative Justice–Based Criminal Investigations Wahyono, Dodik; Bimantara, Gesa; Tina, Neli Agus
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.426

Legal protection for children as offenders constitutes a constitutional and statutory mandate that must be effectively realized through a restorative justice–based Juvenile Criminal Justice System. However, in investigative practice, the implementation of such protection continues to encounter various challenges. This study aims to examine the forms of legal protection afforded to child offenders during the investigation process at the Surabaya Police Headquarters, as regulated under the Juvenile Criminal Justice System Law and grounded in restorative justice principles, and to identify both normative and empirical obstacles in order to formulate strategies for optimizing legal protection. This research employs an empirical juridical method using statutory and sociological approaches, with data collected through interviews and document analysis. The findings reveal that legal protection and restorative justice mechanisms have been implemented, albeit not optimally, due to a limited number of specialized child investigators, weak inter-institutional coordination, and low levels of public legal awareness. The study concludes that optimizing legal protection for children requires strengthening institutional capacity, enhancing cross-sector coordination, and improving public legal literacy.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search