Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Kelahiran terhadap Status Keperdataan Anak di Luar Perkawinan Fadila Febiola; Weny Almoravid Dungga; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4235

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji hubungan antara pencatatan kelahiran, status keperdataan anak, serta rezim perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta kelahiran menyebabkan anak kembali ditempatkan hanya dalam hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga berimplikasi pada pengakuan identitas, hak waris, serta akses terhadap perlindungan hukum dan layanan sosial. Meskipun pembatalan tersebut dalam kasus ini dilandasi oleh kepentingan administratif dan perlindungan anak, kebijakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerentanan hukum baru apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, setiap tindakan pembatalan akta kelahiran harus ditempatkan dalam kerangka prinsip the best interests of the child dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.
Problematika Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum: (Studi Pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango) Lisnawati; Mutia Cherawaty Thalib; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4237

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango dengan fokus pada aspek yuridis dan sosiologis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah menghadapi tiga hambatan utama, yaitu ketidaklengkapan berkas kepemilikan oleh masyarakat, adanya sertifikat ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum, serta penolakan masyarakat terhadap besaran nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai independen. Ketiga faktor tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan daftar nominatif, musyawarah ganti kerugian, dan pelepasan hak atas tanah, sehingga berdampak langsung pada kelancaran pembangunan bendungan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kepastian hukum pertanahan dan keadilan substantif bagi masyarakat terdampak.