Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Program Penjaminan Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch Farros Syarief; Sepriyadi Adhan S; M. Wendy Trijaya; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Dinda Anna Zatika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7477

Abstract

Kasus gagal bayar Jiwasraya, AJB Bumiputera, Kresna Life, dan Wanaartha Life membuktikan bahwa rezim hukum perasuransian sebelum UU P2SK tidak mampu memberikan jaminan pemulihan yang konkret bagi pemegang polis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan Program Penjaminan Polis (PPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai instrumen perlindungan hukum dalam konteks kekosongan norma pelaksana yang belum ditetapkan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, bersumber pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP lulus dalam pengujian unsur keadilan Radbruch karena seluruh konstruksinya berpihak pada pemegang polis sebagai pihak yang lebih lemah. Namun PPP belum lulus dalam unsur kepastian karena ketiadaan norma pelaksana menjadikan pemegang polis tidak dapat mengetahui nilai maksimal penjaminan maupun lini usaha yang dijamin. PPP baru berpotensi lulus dalam unsur kemanfaatan apabila formula iuran dan hak prosedural pemegang polis diatur dalam peraturan pelaksana. Kekosongan ini dapat diatasi apabila Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diterbitkan sebelum PPP berlaku efektif pada 12 Januari 2028.
Integrating Multidisciplinary Approaches into Legal Education Through Contemporary Air Law Case Studies Rafika Rizky Aulia Rahman; Dinda Anna Zatika; Reisa Malida; Nabila Firstia Izzati; Adam Muhammad Yanis
Jurnal Pengabdian Cita Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Cita Masyarakat (JPCM)
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/jpcm.v1i4.281

Abstract

Technological advancements and globalization transform legal issues into increasingly complex and cross sectoral matters; however, legal education frequently remains entangled in fragmented approaches. This community outreach initiative aims to enhance student awareness regarding the significance of multidisciplinary perspectives in comprehending contemporary legal dynamics through air law case studies. Air law was selected due to its inherently intersecting nature across various regimes, encompassing civil, criminal, administrative, international, and technological law. The implementation method was conducted via interactive workshops involving initial perception measurements, material delivery based on andragogy, and air taxi case analysis simulations. Outcomes indicate a paradigm shift among participants, transitioning from sectoral thinking tendencies toward the capability to identify interconnected legal dimensions within concrete events. Final evaluations demonstrate that this problem based learning intervention effectively broadens students legal reasoning scope for future professional challenges. Integrating innovative case studies serves as a catalyst in deconstructing linear mindsets toward an integrative understanding.
Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan Alat Mesin Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Dalam KUHPerdata Kadek Nanda Saputra; Dewi Septiana; Dora Mustika; Sepriyadi Adhan S; Dinda Anna Zatika
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9139

Abstract

Perjanjian sewa-menyewa lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah perjanjian antara petani sebagai penyewa dan pengelola taksi Alsintan sebagai pemberi sewa, yang dibuat tanpa dokumen tertulis dengan pembayaran sewa dilakukan setelah petani panen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian, kekuatan mengikat para pihak, serta kekuatan pembuktiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan Live Case Study. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata. Dalam hal pembuktian, perjanjian tersebut hanya mengandalkan kepercayaan para pihak sehingga sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, perjanjian sewa menyewa sebaiknya dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh para pihak, serta disaksikan oleh para saksi guna memperkuat pembuktian.