Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaturan Hukum Terhadap Pencipta Manga Atas Praktik Manga Scanlation Di Indonesia Gendo Mulya Simorangkir; Elly Nurlaili; Harsa Wahyu Ramadhan; Selvia Oktaviana; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6108

Abstract

Praktik manga scanlation di Indonesia berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital dan tingginya minat masyarakat terhadap komik Jepang. Kegiatan ini umumnya dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pencipta manga atas praktik scanlation di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik scanlation bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak eksklusif pencipta dalam memperbanyak dan mendistribusikan karya. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah dan platform digital untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pencipta manga.
Pengalihan Hak Cipta Lagu Pada Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Loisa Yasmine Imanuela Br Depari; Dianne Eka Rusmawati; Nenny Dwi Ariani; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6630

Abstract

Perkembangan industri musik di Indonesia mendorong semakin kompleksnya pengelolaan hak cipta lagu, terutama dalam praktik pengalihan hak melalui perjanjian flat pay sempurna (jual beli putus). Perjanjian ini memberikan pengalihan penuh hak ekonomi dari pencipta kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran di awal, tanpa pembagian royalti di kemudian hari. Dalam praktiknya, perjanjian ini telah lama digunakan, namun belum memiliki pengaturan khusus dan hanya berlandaskan asas kebebasan berkontrak serta termasuk perjanjian tidak bernama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak cipta melalui perjanjian jual beli putus menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak ekonomi pencipta secara berkelanjutan, sementara hak moral tetap melekat dan tidak dapat dialihkan. Di sisi lain, penerima hak memperoleh kewenangan penuh untuk memanfaatkan ciptaan secara ekonomi, termasuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Dalam praktiknya, perjanjian ini juga menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran, baik terhadap hak moral maupun hak ekonomi, termasuk pemanfaatan karya setelah berakhirnya jangka waktu pengalihan. Adanya batas waktu 25 tahun menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian hak cipta tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan pencipta. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak pencipta, baik secara preventif maupun represif, guna memberikan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan hak antara pencipta dan penerima hak cipta dalam perjanjian jual beli putus.