Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Agung Prayuda Yahya
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perselisihan Waris dan Validitas Surat Keterangan Hibah: Kajian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Akbar Hidayatullah Daud; Agung Prayuda Yahya; Muhammad Khairun Kurniawan Kadir; Nurul Fazri Elfikri; Ramadhan Usman; Janwar Hippy
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 1 (2025): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i1.216

Abstract

Inheritance land grant disputes often arise in the Indonesian judiciary, especially regarding the validity of grants that do not use notarial deeds. This study aims to analyze the validity of the grant certificate (SKH) in the transfer of rights to undivided land inheritance and its impacts. The research method used is normative law with a legislation approach and case approach, specifically analyzing Manado High Court Decision Number 32/PDT/2024/PT MND. Results show that land grants not made by notarial deeds violate Article 1682 of the Civil Code, making them legally invalid and unusable as a basis for land registration. Registration of the transfer of rights to undivided inherited land is also not possible because the land remains an inheritance boedel owned collectively by all heirs. Registering the transfer of rights to undivided inherited land requires valid legal documents and must comply with applicable laws to ensure legal certainty for concerned parties.
Okinotorishima dan Ambiguitas UNCLOS 1982 Agung Prayuda Yahya; Akbar Hidayatullah Daud; Lisnawaty W Badu; Rickiyanto Jacksen Monintja; Mohammad Rifki Daud
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i4.9291

Abstract

Sebagai Konstitusi laut dunia, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS) menghadapi krisis normatif karena ketidakmampuannya untuk menanggapi perkembangan teknologi abad ke-21 dan ambiguitas ketentuan hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi revisi UNCLOS 1982 dan merumuskan model reformasi hukum laut internasional yang relevan untuk masa depan tata kelola maritim global. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 121 ayat (3) UNCLOS mengandung ambiguitas yang signifikan mengenai definisi klaim fitur maritim, sebagaimana tercermin dalam sengketa atol Okinotorishima antara Jepang dan Tiongkok yang dipicu oleh intervensi teknologi geoteknik. Ketidakpastian parameter objektif mengenai konsep batuan, tempat tinggal manusia, dan kehidupan ekonomi berpotensi menggeser rezim kepastian hukum menjadi rezim yang didominasi oleh kekuatan teknologi dan politik negara-negara besar. Oleh karena itu, model reformasi yang realistis adalah melalui pembentukan protokol tambahan (perjanjian pelaksanaan) untuk memperjelas rezim kepulauan, yang didukung oleh komisi teknis independen internasional untuk melakukan verifikasi ilmiah atas klaim maritim. Reformasi progresif ini merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan integritas hukum laut internasional dalam menghadapi dinamika zaman yang kompleks.
Co-Authors Akbar Hidayatullah Daud Janwar Hippy Mohammad Rifki Daud Muhammad Khairun Kurniawan Kadir Nurul Fazri Elfikri Ramadhan Usman Rickiyanto Jacksen Monintja