Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gorontalo Law Review Journal of Law and Policy Transformation Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Janwar Hippy
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
MODAHA KAMBUNGU: PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DESA BUNUYO TERHADAP PENYEBARAN HOAX SEBAGAI TINDAK PIDANA MENJELANG PILKADA SERENTAK 2024 Imran, Suwitno Y.; Hippy, Janwar
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 6 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/w476h102

Abstract

The negative impact of the spread of hoaxes in the face of general elections, including the regional head elections in Pohuwato Regency in 2024, is important to guard against the spread of false news so that horizontal conflicts do not occur between communities while creating a healthy democratic climate. Therefore, a series of service activities were carried out in solving the problem by setting a location in Bunuyo Village as one of the villages that will hold Pilkada in Pohuwato Regency. The community service activities were carried out in the form of zone mapping on the vulnerability of hoax distribution, legal counseling on the forms and dangers of hoax distribution, and Digital Literacy training as well as the formation of community groups that anticipate the spread of hoaxes. The final result of the implementation of this service is the knowledge of the potential of village areas that are vulnerable to the spread of hoaxes. thus, counseling efforts and digital literacy training are carried out, leading to the existence of community groups formed with the task of anticipating and counteracting hoax problems ahead of the Pilkada in order to create a conducive area and safe Pilkada.
KEMANDIRIAN EKONOMI; : MEMBENTUK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN BUBARA Badu, Lisnawaty W.; Kaluku, Julisa Aprilia; Hippy, Janwar
Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Publisher : Ahsan Mafaza Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan bubara dijadikan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan pemeliharaan dan pengembangan ikan bubara, sehingga dapat memberi hasil pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya usaha ini dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan pengembangan yang berbasis masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Namun juga perlu adanya dukungan serta Kerjasama dari stakehoder lain seperti dinas terkait pemerintah daerah, pemerintah desa dan sektor swasta yang memiliki sumberdaya yang lebih besar dari segi finansial, kemitraan, informasi, pengetahuan, dan teknologi.
The Practice Of Deligitimization Decisions Court Due to The Intersection Of Judicial Review in Indonesia A Arief, Supriyadi; Piyo, Sofyan; Usman, Ramadhan; Hippy, Janwar; Puluhulawa, Irlan
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v9i2.10120

Abstract

The Post-Decision Intersection Between the Supreme Court and the Constitutional Court in Indonesia. The Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024 and the Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024, both addressing the age eligibility requirements for candidacy in the 2024 simultaneous regional elections, have reignited tensions between two branches of judicial power. This tension is further exacerbated by the decision of the House of Representatives (DPR), through a Working Committee meeting, to favor the Supreme Court’s ruling. This study aims to analyze the extent of the intersection between the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) by examining their respective decisions. The analysis adopts a normative approach, relying on secondary data as the primary source, supported by statutory, case law, and conceptual approaches to address the core issues. The findings reveal that the overlap between the Supreme Court and the Constitutional Court in conducting judicial reviews of regulations has led to delegitimization between Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024. To address this issue, both courts must exercise judicial restraint, particularly regarding substantive matters with potential overlap between their jurisdictions. Such restraint is essential to prevent external parties or institutions from exploiting court decisions to advance their institutional agendas, thereby avoiding unnecessary institutional conflicts.
Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012 : Konsekuensi Hukum dan otoritas Pemanfaatan Oleh Masyarakat Mutiara I.Kadir; Hippy, Janwar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1141

Abstract

Jaminan terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat telah diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Selanjutnya norma tersebut dituangkan dalam UU Kehutanan. Akan tetapi, lahirnya UU ini memposisikan masyarakat hukum adat pada posisi yang dilematis, sebab harus mengalah terhadap kepentingan umum melalui kepemilikan negara. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 kemudian menjadi terobosan hukum dalam proses pembaharuan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pertimbangan hukum hakim konstitusi pada putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat?. Kedua, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap kebijakan turunan pemerintah dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hak atas hutan adat menjadi sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat hukum adat setelah MK mengabulkan sebagaian permohonan dengan menghapus frasa kata ‘negara’ dalam kepemilikan hutan. Oleh sebab itu, putusan MK tersebut meretas konsekuensi hukum berupa lahirnya peraturan turunan oleh kementerian terkait dan menjadikan masyarakat hukum adat memiliki otoritas berupa kebebasan tersendiri untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil alam yang terdapat dalam wilayah hutan adat sebagai proses pemberdayaan masyarakat hukum adat.
HAK ODGJ DALAM PEMILIHAN UMUM Amrain, Fitran; Hippy, Janwar; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 7 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/tyywx222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus pada pengakuan dan perlindungan hak pilih mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks hak-hak ODGJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum ODGJ memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Beberapa regulasi dan putusan pengadilan mendukung hak pilih bagi ODGJ, namun praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan dalam memastikan bahwa hak-hak ini benar-benar terlindungi dan diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya upaya lebih lanjut dalam mengatasi masalah-masalah ini, termasuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta memperbaiki mekanisme perlindungan hukum bagi ODGJ dalam pemilu.
DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA Hippy, Janwar; Amrain, Fitran; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 7 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/25mh3677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak perubahan konstitusi terhadap struktur ketatanegaraan dan implementasi hukum di Indonesia, dengan fokus pada serangkaian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen melalui studi literatur yang relevan, termasuk analisis historis dan perbandingan dengan teori perubahan konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen konstitusi telah secara signifikan mengubah konstitusi yang semula bersifat rigid menjadi lebih fleksibel, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum melalui pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Perubahan ini juga mengubah hubungan kekuasaan antar lembaga negara, mengurangi sentralisasi kekuasaan eksekutif, dan memperluas otonomi daerah, sehingga memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi.
POSKO HUKUM DESA: IKHTIAR PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN MASYARAKATAN DESA MOLOWAHU DALAM MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM Kaluku, Julisa Aprilia; Badu, Lisnawaty W; Imran, Suwitno Yutye; Nuvazria Achir; Supriyadi A. Arief; Hippy, Janwar
Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Publisher : Ahsan Mafaza Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Desa dengan adanya otonomi desa memberikan ruang yang luas dalam mengatur dan mengelola setiap kehidupan yang ada di desa secara mandiri, tanpa terkecuali dengan upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa atau masalah hukum yang terjadi didesa. Upaya pencegahan dan penyelesaian masalah di desa dapat dilakukan melalui pembentukan posko hukum desa. Tujuanya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa baik dalam mencegah adanya masalah hukum maupun menyelesaiakn masalah hukum yang terjadi di desa. Selain itu, melalui program pembentukan POSKOHUMDES ini akan mengurangi penyelsaian masalah hukum pada lembaga penegak hukum. Dalam hal yang lainnya, diharapkan akan terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. Hasil yang diharapkan dalam Posko Hukum Desa ini adalah suatu bentuk ikhtiar dalam pemberdayaan dan penguatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum, sehingga kecil kemungkinan masyarakat akan berhadapan dengan masalah hukum dan dapat diselesaikan dengan win-win solution. Abstract: The existence of village autonomy provides a wide space in regulating and managing every life in the village independently, without exception with efforts to prevent and resolve disputes or legal problems that occur in the village. Efforts to prevent and solve problems in the village can be carried out through the establishment of a village law post. The goal is to increase the legal awareness of the village community both in preventing legal problems and solving legal problems that occur in the village. In addition, through the establishment of POSKOHUMDES program, it will reduce the resolution of legal problems in law enforcement agencies. In other cases, it is hoped that the partnership between the Village and Universities, especially the Faculty of Law, UNG. The expected results in this Village Law Post are a form of effort in empowering and strengthening the community in solving legal problems, so that it is unlikely that the community will be faced with legal problems and can be solved with a win-win solution.
Fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Hippy, Janwar; Rahim, Erman; Arief, Supriyadi
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3824

Abstract

Penelitian ini berfokus untuk memberikan ide dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, melalui penguatan dan fungsionalisasi produk hokum di daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda). Artinya, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengaturan Perda, khususnya substansi yang mengatur penyelesaian sengketa melalui pendekatan kearifan lokal. Tujuan penelitian untuk memperkuat serta mempertimbangkan budaya dan konteks lokal dalam pembentukan Perda khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilkades, agar ide yang dikembangkan sesuai norma yang tumbuh serta hidup di masyarakat dan regulasi dimaksud memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah normatif, mencakup penelitian asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal serta penelitian sejarah hukum. Analisis data menggunakan statute approach atau pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi mengenai UU Desa beserta aturan pelaksana lainnya. Selain itu, pendekatan lain adalah historical approach, dengan menelaah latar belakang pembentukan, tujuan, termasuk alasan pemberlakuannya, dan case approach guna menambah referensi yang kemudian diolah menggunakan teknik Deskriptif Analitis. Hasil riset dimana fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia dimana Perda mengamanatkan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dengan mencantumkan bentuk sengketanya yang bermacam-macam. Tak hanya mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perda, namun pula pula mengenai lembaga atau pihak yang menangani penyelesaian sengketa yang dipisahkan dengan panitia pemilihan. Selain itu, Perda juga perlu memuat aturan yang disertai ancaman pidana terhadap pelanggaranya, sehingga tak hanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa secara administrasi melainkan juga pemberlakuan sanksi pidana dalam Perda
Co-Authors Badu, Lisnawaty W. Fitran Amrain Irlan Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Mutiara I.Kadir Nuvazria Achir Rahim, Erman Sofyan Piyo Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Suwitno Yutye Imran Usman, Ramadhan