<![CDATA[Facts indicate a systemic inequality in the quality of education within madrasah, despite their constitutional status as an integral part of the National Education System. The implementation of the Independent Curriculum, which demands teacher flexibility and independence, often faces challenges in the realities of the field, resulting in a gap in service quality between superior and regular madrasas. This study aims to analyze the gap in the implementation of the Independent Curriculum between superior and regular madrasas, identify the influencing factors, and examine the position of education policy in mitigating this disparity. The research methodology used in this study is a qualitative research method with a literature study approach (library research) and descriptive policy analysis. The results of the literature analysis indicate that: First, superior madrasas demonstrate greater readiness in terms of curriculum management, teacher capacity, and the use of digital facilities and infrastructure to support project-based learning (P5RA). Second, there are factors that hinder implementation in regular madrasas, namely limited access to training for teachers, the density of the madrasah-specific subject structure, and minimal infrastructure support compared to superior madrasas. Third, the government and relevant authorities play a role in determining policy direction to address this gap by synchronizing regulations, strengthening budgets for private and regular madrasas, and equitably distributing teacher pedagogical competency development programs to ensure that graduate competency standards can be achieved equitably for all students. Abstrak Fakta menunjukkan adanya fenomena ketimpangan sistemik dalam kualitas pendidikan di lingkungan madrasah, meskipun secara konstitusional lembaga ini merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi Kurikulum Merdeka, yang menuntut fleksibilitas dan kemandirian guru, sering kali menghadapi kendala realitas lapangan yang berbeda antara satuan pendidikan, sehingga memicu kesenjangan kualitas layanan antara madrasah kategori unggul dan reguler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka antara madrasah unggul dan reguler, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menelaah posisi kebijakan pendidikan dalam memitigasi disparitas tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) dan analisis kebijakan deskriptif. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa: Pertama, madrasah unggul menunjukkan kesiapan yang lebih matang dalam aspek manajemen kurikulum, kapasitas tenaga pendidik, serta pemanfaatan sarana dan prasarana digital untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek Projek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila dan Rahmatan lil alamin (P5RA). Kedua, terdapat faktor-faktor yang menghambat implementasi di madrasah reguler, yaitu keterbatasan akses pelatihan bagi guru, kepadatan struktur mata pelajaran khas madrasah, serta minimnya dukungan fasilitas infrastruktur dibandingkan madrasah kategori unggul. Ketiga, pemerintah dan otoritas terkait berperan dalam menentukan arah kebijakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui sinkronisasi regulasi, penguatan anggaran madrasah swasta/reguler, serta pemerataan program pengembangan kompetensi pedagogik guru agar standar kompetensi lulusan dapat tercapai secara adil bagi seluruh peserta didik.]]>
