Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Aloysius Jayden
Universitas Pelita Harapan
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kegiatan Eksekutif Dan Perizinan Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional Aloysius Jayden; Reyza Reswara; Muhammad Ilham Putra Hashandy
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ndb3dz18

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengawasan terhadap kegiatan eksekutif dalam kebijakan perizinan yang memiliki implikasi hukum tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga internasional. Dalam praktik pemerintahan modern, tindakan eksekutif seperti penerbitan, perubahan, dan pencabutan izin sering kali menimbulkan persoalan yuridis akibat lemahnya penerapan asas legalitas dan akuntabilitas publik, serta potensi pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara simultan bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi negara mengatur dan membatasi kewenangan eksekutif dalam perizinan, serta bagaimana tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional apabila melanggar perjanjian atau norma global yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hukum internasional seperti Articles on State Responsibility dan Vienna Convention on the Law of Treaties. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan merupakan manifestasi kewenangan eksekutif yang wajib dijalankan berdasarkan asas rule of law dan good governance, serta harus sejalan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas hukum pemerintahan Indonesia di tingkat global.
Perlindungan Hak Cipta dan Royalti Bagi Para Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Lagu  Platform di Digital Streaming. Aloysius Jayden; Reyza Reswara; Muhammad Ilham Hashandy
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/psp3yp58

Abstract

Perlindungan hak cipta merupakan aspek penting dalam menjaga hak moral dan ekonomi pencipta lagu di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan maraknya penggunaan lagu di platform streaming seperti YouTube, Spotify, dan TikTok. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, masih terdapat kesenjangan nyata antara pengaturan normatif dan praktik di lapangan, khususnya terkait mekanisme perizinan, penarikan, dan distribusi royalti. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam melindungi hak cipta lagu, dengan fokus pada praktik cover lagu dan monetisasi konten di platform media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis literatur hukum, serta telaah kasus pelanggaran hak cipta di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum para kreator, kelemahan penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan lembaga, dan belum transparannya sistem pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi hukum, penguatan regulasi teknis, digitalisasi dan integrasi basis data royalti, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah, LMK, dan platform digital untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang lebih adil, praktis, dan akuntabel.
Co-Authors Muhammad Ilham Hashandy Muhammad Ilham Putra Hashandy Reyza Reswara