Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
M Radhitya Arkananta
Universitas Pelita Harapan
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Online menurut Perspektif Perlindungan Konsumen M Radhitya Arkananta; Rafael Samuel
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/qgppjf67

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya aktivitas jual beli online yang menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian elektronik serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa perjanjian baku sepihak dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum digital, dan peran aktif lembaga pengawas untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan ekosistem transaksi elektronik yang adil dan aman bagi seluruh pihak.
Peran Administratif Indonesia dalam Menyeimbangkan Kedaulatan Negara dan Kewajiban Kemanusiaan dalam Penanganan Pencari Suaka (Asylum Seeker) di Indonesia M Radhitya Arkananta; Rafael Samuel
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0bq8qv79

Abstract

Penelitian ini mengkaji dilema administratif dan hukum yang dihadapi Indonesia sebagai negara transit bagi pencari suaka, menempatkan pertimbangan kedaulatan negara berhadapan dengan kewajiban kemanusiaan. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis peran dan tanggung jawab administratif Pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan dua prinsip tersebut, serta mengidentifikasi pengaruh prinsip hukum internasional (seperti ICCPR dan asas non-refoulement) dan nilai-nilai Pancasila terhadap kebijakan domestik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara tetap berkomitmen pada tanggung jawab kemanusiaan melalui adopsi asas non-refoulement dalam regulasi domestik (seperti Peraturan Ditjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 dan Perpres No. 125 Tahun 2016). Kebijakan administratif ini secara esensial didasarkan pada norma-norma internasional dan didorong oleh nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, ditemukan adanya kelemahan dalam implementasi Perpres 125/2016 yang mengakibatkan keterbatasan peran pemerintah dan tingginya ketergantungan pada organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM.
Co-Authors Rafael Samuel