Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Pengabaian Peranan Rakyat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati Imam Amalda Rizki Harahap; Abdhy Walid Siagian; Nada Amira; Mohamad Aflah Muna Ananda; Salina Nur Annisa; Edwieg Eka Putra Sapulette
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ckvdj459

Proses perumusan kebijakan di daerah Kabupaten Pati telah memicu gerakan demonstrasi yang muncul diakibatkan dari perdebatan aktor-aktor pemerintah daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati), dan masyarakat perihal substansi serta hasil akhir kebijakan di daerah Pati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan, fokus pada tataran norma-norma hukum, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dalam arti luas, doktrin-doktrin pakar hukum, dan putusan pengadilan dan menganalisis makna setiap sumber hukum normatif, baik sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijadikan dasar penelitian secara konsepsional. Penelitian ini ditujukan untuk melihat analisis yang komprehensif terhadap pengaruh dan kesewenang-wenangan Pemerintah Kabupaten Pati dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar maksimal 250% yang berdampak pada pengabaian kedaulatan rakyat sehingga mengakibatkan demonstrasi publik. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penerapan kebijakan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan teori hierarki peraturan perundang-undangan serta melanggar konsep kesepakatan negara melalui teori kedaulatan rakyat, dan teori kontrak sosial.

Pengangkatan Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Harmonisasi Prinsip Sistem Merit dan Kepastian Hukum dalam Manajemen Personalia Abdhy Walid Siagian; A. Fahru Rozi; Muhammad Kevin Yades; Chantika Aulia Rahmi
Jurnal Bina Praja Vol 18 No 1 (2026): [Sedang Berjalan]
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.18.2026.3017

This study aims to analyze the legal status, selection mechanism, and legal protection of employees of the Nutrition Fulfilment Service Unit (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) who are appointed as Government Employees with Work Agreements (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) within the Indonesian civil service system. This study used a normative legal research method, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. This study examines relevant regulations governing the Free Nutritious Meals Program and the State Civil Apparatus system. The results show that, formally, SPPG employees appointed as PPPK have a legitimate legal basis under the prevailing laws and regulations. However, there are normative ambiguities regarding the criteria for eligible employees, the classification of positions within the civil service structure, and the absence of clear, standardized selection mechanisms based on the merit system. Furthermore, several issues related to legal certainty persist, including unclear parameters for contract renewal, potential discretion in performance evaluation, legal risks arising from operational activities, and the lack of comprehensive administrative and judicial remedies in employment disputes. These conditions indicate that although the policy is legally recognized, its implementation has not fully reflected the principles of meritocracy, legal certainty, and integrated civil service management. Therefore, more detailed implementing regulations are required to ensure transparent recruitment, objective evaluation, and adequate legal protection for SPPG employees as PPPK.

Managing Mineral Resources in the International Seabed Area: Upholding the Common Heritage of Mankind and Indonesia’s Regulatory Adaptation in the Transnational Era Abdhy Walid Siagian; Lailatur Rahmi
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2449

Pengelolaan sumber daya mineral di kawasan dasar laut internasional (Area) berada di luar yurisdiksi negara dan tunduk pada prinsip Common Heritage of Mankind (CHM) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 dan Agreement 1994. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan sumber daya di Area dilakukan demi kepentingan bersama umat manusia secara adil dan berkelanjutan. International Seabed Authority (ISA) bertindak sebagai otoritas utama yang mengatur kegiatan prospeksi, eksplorasi, dan eksploitasi di Area serta memastikan perlindungan lingkungan laut dalam melalui instrumen seperti Regional Environmental Management Plans (REMP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menganalisis penerapan prinsip CHM, mekanisme perlindungan lingkungan laut, dan kesiapan hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi regulasi terkait melalui Perpres No. 80 Tahun 2023 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2025, masih terdapat kesenjangan pengaturan terkait standar lingkungan dan verifikasi tanggung jawab negara sponsor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan eksploitasi mineral di Area dilakukan secara bertanggung jawab, selaras dengan standar ISA, serta tetap menjaga integritas ekologi laut dalam.

Pengangkatan Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Harmonisasi Prinsip Sistem Merit dan Kepastian Hukum dalam Manajemen Personalia Abdhy Walid Siagian; A. Fahru Rozi; Muhammad Kevin Yades; Chantika Aulia Rahmi
Jurnal Bina Praja Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.18.2026.3017

This study aims to analyze the legal status, selection mechanism, and legal protection of employees of the Nutrition Fulfilment Service Unit (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) who are appointed as Government Employees with Work Agreements (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) within the Indonesian civil service system. This study used a normative legal research method, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. This study examines relevant regulations governing the Free Nutritious Meals Program and the State Civil Apparatus system. The results show that, formally, SPPG employees appointed as PPPK have a legitimate legal basis under the prevailing laws and regulations. However, there are normative ambiguities regarding the criteria for eligible employees, the classification of positions within the civil service structure, and the absence of clear, standardized selection mechanisms based on the merit system. Furthermore, several issues related to legal certainty persist, including unclear parameters for contract renewal, potential discretion in performance evaluation, legal risks arising from operational activities, and the lack of comprehensive administrative and judicial remedies in employment disputes. These conditions indicate that although the policy is legally recognized, its implementation has not fully reflected the principles of meritocracy, legal certainty, and integrated civil service management. Therefore, more detailed implementing regulations are required to ensure transparent recruitment, objective evaluation, and adequate legal protection for SPPG employees as PPPK.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search