Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Pengabaian Peranan Rakyat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati Imam Amalda Rizki Harahap; Abdhy Walid Siagian; Nada Amira; Mohamad Aflah Muna Ananda; Salina Nur Annisa; Edwieg Eka Putra Sapulette
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ckvdj459

Abstract

Proses perumusan kebijakan di daerah Kabupaten Pati telah memicu gerakan demonstrasi yang muncul diakibatkan dari perdebatan aktor-aktor pemerintah daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati), dan masyarakat perihal substansi serta hasil akhir kebijakan di daerah Pati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan, fokus pada tataran norma-norma hukum, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dalam arti luas, doktrin-doktrin pakar hukum, dan putusan pengadilan dan menganalisis makna setiap sumber hukum normatif, baik sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijadikan dasar penelitian secara konsepsional. Penelitian ini ditujukan untuk melihat analisis yang komprehensif terhadap pengaruh dan kesewenang-wenangan Pemerintah Kabupaten Pati dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar maksimal 250% yang berdampak pada pengabaian kedaulatan rakyat sehingga mengakibatkan demonstrasi publik. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penerapan kebijakan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan teori hierarki peraturan perundang-undangan serta melanggar konsep kesepakatan negara melalui teori kedaulatan rakyat, dan teori kontrak sosial.
Pengangkatan Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Harmonisasi Prinsip Sistem Merit dan Kepastian Hukum dalam Manajemen Personalia Abdhy Walid Siagian; A. Fahru Rozi; Muhammad Kevin Yades; Chantika Aulia Rahmi
Jurnal Bina Praja Vol 18 No 1 (2026): [Sedang Berjalan]
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.18.2026.3017

Abstract

This study aims to analyze the legal status, selection mechanism, and legal protection of employees of the Nutrition Fulfilment Service Unit (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) who are appointed as Government Employees with Work Agreements (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) within the Indonesian civil service system. This study used a normative legal research method, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. This study examines relevant regulations governing the Free Nutritious Meals Program and the State Civil Apparatus system. The results show that, formally, SPPG employees appointed as PPPK have a legitimate legal basis under the prevailing laws and regulations. However, there are normative ambiguities regarding the criteria for eligible employees, the classification of positions within the civil service structure, and the absence of clear, standardized selection mechanisms based on the merit system. Furthermore, several issues related to legal certainty persist, including unclear parameters for contract renewal, potential discretion in performance evaluation, legal risks arising from operational activities, and the lack of comprehensive administrative and judicial remedies in employment disputes. These conditions indicate that although the policy is legally recognized, its implementation has not fully reflected the principles of meritocracy, legal certainty, and integrated civil service management. Therefore, more detailed implementing regulations are required to ensure transparent recruitment, objective evaluation, and adequate legal protection for SPPG employees as PPPK.