Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Pengabaian Peranan Rakyat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati Imam Amalda Rizki Harahap; Abdhy Walid Siagian; Nada Amira; Mohamad Aflah Muna Ananda; Salina Nur Annisa; Edwieg Eka Putra Sapulette
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ckvdj459

Abstract

Proses perumusan kebijakan di daerah Kabupaten Pati telah memicu gerakan demonstrasi yang muncul diakibatkan dari perdebatan aktor-aktor pemerintah daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati), dan masyarakat perihal substansi serta hasil akhir kebijakan di daerah Pati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan, fokus pada tataran norma-norma hukum, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dalam arti luas, doktrin-doktrin pakar hukum, dan putusan pengadilan dan menganalisis makna setiap sumber hukum normatif, baik sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijadikan dasar penelitian secara konsepsional. Penelitian ini ditujukan untuk melihat analisis yang komprehensif terhadap pengaruh dan kesewenang-wenangan Pemerintah Kabupaten Pati dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar maksimal 250% yang berdampak pada pengabaian kedaulatan rakyat sehingga mengakibatkan demonstrasi publik. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penerapan kebijakan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan teori hierarki peraturan perundang-undangan serta melanggar konsep kesepakatan negara melalui teori kedaulatan rakyat, dan teori kontrak sosial.
Perluasan Port-State Jurisdiction dalam EU ETS Sektor Pelayaran Berdasarkan Analisis UNCLOS 1982 Nada Amira
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.3562

Abstract

This article examines the compatibility of the maritime EU Emissions Trading System (EU ETS) with the limits of port-state jurisdiction under UNCLOS 1982. The analysis focuses on the 50% emissions coverage for voyages between European Union ports and non-European Union ports, as this formula raises jurisdictional concerns where a substantial part of the emissions used as the basis of obligation occurs beyond EU jurisdiction. This research applies a normative legal method through statutory, conceptual and case approaches. The article finds that the EU ETS does not automatically violate UNCLOS 1982 because it maintains a jurisdictional nexus through port access. Nevertheless, the 50% formula problematically expands the prescriptive jurisdiction of port states because UNCLOS does not expressly authorize carbon obligations over part of an international voyage. The contribution of this article lies in clarifying the conceptual boundary between a valid port-entry condition and a potentially extraterritorial expansion of prescriptive jurisdiction. Therefore, the regulation of international shipping emissions should be directed toward stronger multilateral harmonization through the IMO to avoid fragmentation in the law of the sea.