Erwin Syahputra
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Pancasila dalam Membangun Karakter Anti-Korupsi di Kalangan Generasi Muda Irsan Armadi; Erwin Syahputra
Indonesian Journal on Education (IJoEd) Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah (lppi) Yayasan Almahmudi Bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/ijoed.v2i1.201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dan sikap anti-korupsi di kalangan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As-Syifa Kisaran. Menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 100 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang Pancasila dan menunjukkan sikap positif terhadap pencegahan korupsi. Dari 100 responden, 45% memiliki pemahaman dan sikap anti-korupsi yang sangat baik, sementara 35% berada dalam kategori baik. Namun, ada 15% mahasiswa dengan pemahaman yang cukup dan 5% yang memiliki pemahaman dan sikap kurang. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan anti-korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pendidikan karakter di Indonesia.
PERANAN MAJELIS KODE ETIK KEDOKTERAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER ATAS TINDAKAN MEDIS YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYAKEMATIAN PASIEN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 PK/PDT/2017) Irsan Armadi; Erwin Syahputra
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i3.6728

Abstract

Abstract: The cause of this medical dispute can arise from the patient's dissatisfaction with the medical actions taken by the doctor in carrying out treatment efforts. This dissatisfaction can be heated up due to allegations of negligence and errors (infringement/medical malpractice) in medical actions so that the patient gets a loss. from the health aspect. Various problems in the health sector make the legal position important. Law is used as a tool to regulate and resolve medical disputes. The purpose of this study was to determine the form of regulation of the role of the Medical Code of Ethics Council on the protection of doctors for medical actions that resulted in the death of patients, to determine the position of doctors in providing health services to patients. And knowing the legal considerations of the judges of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 173 PK/PDT/2017. The research carried out is descriptive analysis that leads to empirical juridical legal research, namely research carried out by examining primary data by conducting research data sources obtained directly from the source and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and other legal materials. tertiary law. Based on the results of the research, the Honorary Council for Medical Ethics (MKEK) is a business entity of the professional organization of the Indonesian Doctors Association (IDI) which has the main task of providing guidance, supervision and assessment in the implementation of the medical code of ethics. The position of the doctor with the patient is that there is an agreement to do something, this agreement has resulted in the achievement of an agreement that gives rise to reciprocal rights and obligations. The Panel of Judges of the Supreme Court rejected the petition for judicial review from Petitioner for Review Fahmi Wati, (biological parents, patient of the late Derby Adi Diansyah) Keywords: Protection, Doctor and Patient Death   Abstrak: Penyebab sengketa medis ini bisa timbul dari ketidak-puasan pasien atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan upaya pengobatan.Ketidak-puasan tersebut dapat semakin memanas dikarenakan adanya dugaan kelalaian dan kesalahan (perbuatan melanggar/malpraktek medis) dalam tindakan medis sehingga pasien mendapat kerugian dari aspek kesehatan. Beragam permasalahan dibidang kesehatan membuat kedudukan hukum menjadi penting. Hukum dijadikan sebagai alat untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa medis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pengaturan peranan Majelis Kode Etik Kedokteran terhadap perlindungan dokter atas tindakan medis yang mengakibatkan kematian pasien, mengetahui kedudukan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Dan mengetahui pertimbangan hukum hakim Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173 PK/PDT/2017. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriktif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dengan melakukan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) merupakan suatu badan usaha dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempunyai tugas pokok melakukan bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan kode etik kedokteran. Kedudukan dokter dengan pasien adanya timbul persetujuan untuk melakukan sesuatu, adanya persetujuan ini berakibat telah tercapainya ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Fahmi Wati, (orang tua kandung, pasien almarhum Derby Adi Diansyah) Kata kunci: Perlindungan, Dokter dan Kematian Pasien
URGENSI HUKUM INVESTASI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Erwin Syahputra; Rahmat Suhargon; Safrin Ritonga
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 5 (2026): October (2026)
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i5.7227

Abstract

Abstract: This study aims to examine the urgency of investment law in realizing the welfare of all Indonesian people, viewed through the perspective of Law Number 25 of 2007 concerning Investment. Investment law plays a crucial role in achieving public welfare in Indonesia, as investment involves not only the influx of capital but also job creation, infrastructure development, productivity enhancement, technology transfer, and economic growth. Therefore, a legal framework is required to foster an investment climate that is secure, fair, and transparent, while delivering benefits to the broader community. The research addresses the following issues: the urgency of investment law in realizing the welfare of all Indonesian people, and the legal obstacles encountered in this process. The study employs a normative-juridical research method based on secondary legal materials, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data collection was conducted through document studies (library research), and the analysis was performed qualitatively. The findings indicate that the key to realizing the welfare of all Indonesian people lies in the law's ability to create legal certainty while safeguarding the public interest. Legal obstacles regarding investment in Indonesia relate not only to the existence of regulations but also to issues of certainty, harmonization, implementation, and enforcement. Factors such as regulatory overlap, bureaucracy, land disputes, environmental issues, labor protection concerns, and weak oversight can diminish the benefits of investment for the community. Keywords: Urgency; Law; Investment.   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti meneliti Urgensi Hukum Investasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Hukum investasi memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena investasi tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal, tetapi juga dengan penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mampu menciptakan iklim investasi yang aman, adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Urgensi Hukum Investasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Bagaimana Hambatan  Hukum Investasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan: statute approach,dan conceptual approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen (library Research), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia terletak pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kepentingan publik. Hambatan hukum investasi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan, tetapi juga dengan kepastian, harmonisasi, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Tumpang tindih regulasi, birokrasi, konflik pertanahan, persoalan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, serta lemahnya pengawasan dapat mengurangi manfaat investasi bagi masyarakat Kata kunci: Urgensi; Hukum; Investasi.